MINGGU , 18 NOVEMBER 2018

Penanggulangan Bencana, Regulasi atau Kesadaran

Reporter:

Editor:

Niar

Jumat , 22 September 2017 12:28

Oleh : Zulsim dan A.M Sultani

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
Secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan lempeng tektonik yaitu lempeng Benua Asia, Benua Australia, lempeng Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Pada bagian selatan dan timur Indonesia terdapat sabuk vulkanik (volcanic arc) yang memanjang dari Pulau Sumatera – Jawa – Nusa Tenggara – Sulawesi, yang sisinya berupa pegunungan vulkanik tua dan dataran rendah yang sebagian didominasi oleh rawa-rawa. Kondisi tersebut sangat berpotensi sekaligus rawan bencana seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir dan tanah longsor. Data menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kegempaan yang tinggi di dunia. Center for Research on The Epidemiology of Disasters (CRED), menyatakan sejak 1900 hingga 2016 telah terjadi 116 kali bencana gempa bumi di Indonesia. Fakta tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara kedua yang paling banyak mengalami gempa bumi setelah Cina yang mengalami 156 kasus gempa bumi.
Beberapa tahun terakhir ini Indonesia tidak terlepas dari kejadian bencana seperti gempa bumi, letusan gunung merapi, tsunami, banjir, tanah longsor, kekeringan, dan kebakaran lahan. Bencana yang datang silih berganti ini menimbulkan korban dan kerugian yang tidak sedikit jumlahnya. Setiap tahun tercatat korban meninggal dunia, luka-luka, dan mengungsi dari tempat tinggalnya, serta banyak lagi kerugian-kerugian lain yang diakibatkan oleh bencana. Berbagai fasilitas umum dan hasil pembangunan yang dilaksanakan roboh dan rusak sehingga memerlukan biaya perbaikan yang cukup banyak.
Bencana yang tidak bisa diprediksi dengan tepat kapan dan dimana terjadinya menjadi suatu hal yang perlu penanganan agar kesedihan karena kehilangan nyawa, harta benda, dan trauma akibat terkena bencana dapat dihindari, serta pembangunan dapat berjalan dengan baik.
*Kehadiran Regulasi Penanggulangan Bencana*
Kehadiran Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan berbagai peraturan turunannya termasuk tentang pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah, membawa angin segar bagi penanganan bencana. Regulasi ini menjadi landasan hukum yang kuat dalam pelaksanaan penanggulangan bencana secara menyeluruh, mulai dari tahapan prabencana, tanggap darurat sampai pemulihan dan pembangunan pascabencana. Tidak hanya sampai di situ, penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana bahkan telah menjadi salah satu subagenda pembangunan pada tahun 2015 – 2019.
Namun, implementasi undang-undang penanggulangan bencana dan turunannya mengalami kendala di daerah. Penanggulangan bencana yang mestinya menjadi tanggung jawab bersama antara pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat, tidak berjalan optimal. Lemahnya koordinasi antara pihak-pihak terkait tersebut menjadi penyebabnya. Pihak yang mestinya saling bersinergi menangani kebencanaan malah cenderung jalan sendiri-sendiri. Walaupun di daerah telah dibentuk badan yang yang memiliki fungsi untuk koordinasi, komando, dan pelaksana dalam kegiatan penanggulangan bencana, belumlah membuat koordinasi antarpihak berjalan baik.
Menganalisis lemahnya koordinasi tersebut maka penting diperhatikan regulasi yang membahas tentang pemerintahan daerah khususnya urusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Undang-undang tentang pemerintahan daerah yang dikeluarkan pada tahun 2014, penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan urusan wajib terkait dengan pelayanan dasar bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Adapun peraturan turunannya yang disahkan dua tahun setelahnya membahas tentang perangkat daerah, yang salah satu pasalnya memaparkan jabatan perangkat daerah seperti Sekretaris Daerah (Kabupaten/Kota) dijabat oleh eselon IIa dan kepala dinas/badan oleh eselon IIb. Pemaparan tentang perangkat daerah ini ternyata tidak dibarengi dengan sinergitas tentang perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana.
Ketika jabatan perangkat daerah lainnya mengikuti regulasi yang baru, perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana masih berpedoman pada regulasi yang lama yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan BNPB. Dalam dua regulasi lama tersebutlah, diatur tentang organisasi penanggulangan bencana. Disinilah struktur organisasi pelaksana penanggulangan bencana untuk daerah kabupaten/kota diklasifikasikan menjadi dua. Ada daerah kabupaten/kota masuk dalam klasifikasi A yang mana kepala pelaksananya dijabat oleh eselon IIb, namun tak sedikit juga ada daerah yang masuk dalam klasifikasi B yang kepalai oleh pejabat yang memiliki eselon IIIa seperti Kota Parepare. Klasifikasi serta adanya ketimpangan jabatan eselon inilah yang membuat koordinasi antar pihak menjadi canggung bahkan lemah di daerah.
Ironis memang, ketika regulasi yang ada membuat koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi canggung dan lemah. Olehnya itu wajarlah ketika anggapan lahirnya regulasi belumlah cukup sebagai upaya dalam menangani bencana.
*Upaya Membangun Budaya Sadar Bencana*
Adanya regulasi terkait penanggulangan bencana bukan menjadi indikator dari keberhasilan penanganan bencana, regulasi yang baik tidak akan hadir dan terimplementasi dengan baik jika tidak ada kesadaran tentang bencana itu sendiri.
Secara bahasa kata “sadar” artinya merasa, tahu, ingat dan mengerti. Hussel yang dikutip Brawer (1986), menyatakan bahwa kesadaran adalah pikiran sadar (pengetahuan) yang mengatur akal, hidup wujud yang sadar, bagian dari sikap/perilaku, yang dilukiskan sebagai gejala dalam alam dan harus dijelaskan berdasarkan prinsip sebab musabab. Tindakan sebab, pikiran inilah menggugah jiwa untuk membuat pilihan, misalnya memilih baik-buruk, indah-jelek.
Kesadaran adalah pengetahuan tentang hal yang nyata, konkret, dimaksudkan adalah pengetahuan yang mendalam (menggugah jiwa), tahu sungguh-sungguh, dan tidak salah. Sadar di sini tidak asal mengetahui/tahu, sebab banyak orang tahu tetapi belum tentu sadar karena tindakan/perilaku tidak menunjukkan hal tersebut. Dalam penanggulangan bencana misalnya orang-orang tahu bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama, tetapi mereka kemudian bertindak seolah-olah penanggulangan itu merupakan tanggung jawab satu pihak saja. Contoh lain juga dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana semisal daerah lereng yang rawan longsor mereka tahu bahwa hal itu berbahaya, tetapi mereka tetap tak menghiraukan hal tersebut.
Untuk menjadi sadar bencana, diperlukan pengetahuan kebencanaan dalam memilah tindakan tepat yang selaras dengan penanggulangan bencana dan mengedepankan kepentingan bersama bukan kepentingan pribadi atau sektoral. Kesadaran untuk terus mengembangkan dan menyebarkan pengetahuan serta informasi terus dilakukan sehingga menjadikan pribadi yang berbudaya sadar bencana.
Edgar H. Schein dalam buku Organizational Culture and Leadership menjelaskan bahwa budaya adalah suatu pola asumsi dasar yang diciptakan, ditemukan atau dikembangkan oleh kelompok tertentu sebagai pembelajaran untuk mengatasi masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal yang resmi dan terlaksana dengan baik dan oleh karena itu diajarkan/diwariskan kepada anggota-anggota baru sebagai cara yang tepat memahami, memikirkan dan merasakan terkait dengan masalah-masalah tertentu.
Lihat saja masyarakat di Pulau Simeulue, Aceh. Hampir seluruh masyarakatnya selamat pada Tsunami tahun 2004 hanya tercatat 7 orang penduduknya meninggal dunia. Ketika gempa dahsyat menggoyang Simeulue pada Minggu kelabu itu, laki-laki dewasa di sana segera berlari ke pinggir laut. Begitu melihat air laut surut, mereka membawa anggota keluarganya ke gunung atau perbukitan, sehingga terhindar dari amukan tsunami.
Pengetahuan yang diwariskan di Pulau Simeulue ini bisa menjadi contoh bagaimana budaya sadar bencana itu penting. Dengan pengetahuan yang telah didapat dari cerita-cerita sebelumnya oleh pendahulu mereka tentang tsunami yang lebih mereka kenal dengan nama Smong, menyadarkan mereka akan bahaya bencana tersebut. Sehingga ketika kejadian tersebut terjadi maka mereka bisa bergerak menyelamatkan diri.
Tidak menutup kemungkinan di daerah-daerah lain yang ada di pelosok nusantara juga memiliki pengetahuan seperti di Pulau Simuelue. Melihat dari bencana yang pernah terjadi di nusantara secara umum dan di daerah-daerah khususnya, harusnya kesadaran akan bencana tersebut telah timbul. Karena kemampuan menghadapi bencana tentu akan tercipta ketika kesadaran akan bencana timbul dan menjadi pribadi yang melakukan pengurangan risiko bencana dengan terus memupuk kesadaran akan kebencanaan.
Pemerintah yang memiliki tugas untuk melindungi bangsa Indonesia, mestinya menjadi pelopor kesadaran akan bencana. Pribadi-pribadi yang ada dalam lingkup pemerintahan baik di pusat maupun di daerah haruslah pribadi yang sadar akan pentingnya penanggulangan bencana. Dimana tidak hanya dengan tahu dan paham akan risiko bencana, tetapi bagaimana pengetahuan dan pemahaman yang mendalam menggiring sikap, perilaku serta tindakan mereka dalam penanggulangan bencana. Akan lucu ketika pemerintah meminta kesadaran masyarakat tetapi justru meraka sendiri yang tidak sadar atau bahkan tidak memahami risiko bencana tersebut. Dari kesadaran inilah juga yang nantinya menjadi dasar yang kuat bagi pemerintah dalam menyusun regulasi, sehingga tidak ditemukan lagi ketimpangan dalam regulasi, yang bisa menyebabkan penanggulangan bencana tidak berjalan optimal.
Dukungan kesadaran akan bencana dari pihak swasta dan masyarakat juga di butuhkan demi implementasi penanggulangan bencana yang lebih baik. Bersama-sama baik pihak pemerintah, swasta maupun masyarakat umum lainnya memupuk kesadaran dengan cara saling berbagi pengetahuan dan informasi tentang risiko bencana yang meliputi potensi ancaman/bahaya bencana, berapa besar kerentanan baik manusia maupun aset yang dimiliki, serta seberapa kuat kapasitas/kemampuan untuk menghalau bencana tersebut. Sehingga Budaya Sadar Bencana menjiwai seluruh pihak.


Tag
  • opini
  •  
    div>