MINGGU , 18 NOVEMBER 2018

Penanggulangan Kemiskinan Ditetapkan Jadi Ranperda

Reporter:

Anastasya

Editor:

Niar

Kamis , 16 Agustus 2018 17:22
Penanggulangan Kemiskinan Ditetapkan Jadi Ranperda

int

PAREPARE, RAKSUL.COM- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare menggelar rapat paripurna penetapan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), Diruang rapat DPRD Parepare, Kamis (16/8/2018).

Ketua DPRD Parepare, Kaharuddin Kadir, mengatakan ketiga Ranperda merupakan Inisiatif DPRD Parepare.

“Ada tiga ranperda yang akan kami minta persetujuannya yaitu, penyelenggaraan perpustakaan, penanggulangan kemiskinan, dan kawasan pergudangan,” paparnya.

Sementara Wali Kota Paeepare, Taufan Pawe mengapresiasi para dewan, ketua dan Anggota Pansus yang telah bekerja secara maksimal untuk merampungkan pembahasan rancangan peraturan daerah tersebut.

“Saya sangat memahami pembahasan ranperda cukup melelahkan. Untuk itu, setelah persetujuan bersama ini, maka pemerintah Kota Parepare wajib menyampaikan Ketiga Ranperda tersebut kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah,” ujarnya.

Olehnya itu lanjut dia, diharapkan Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kota Parepare bersama Sekretariat DPRD Kota Parepare agar mengkoordinasikan dengan Biro Hukum dan Ham Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan hal-hal yang terkait dengan penyampaian dan pendaftaran dimaksud, sehingga dapat memperoleh nomor registrasi yang menjadi salah satu persyaratan ditetapkannya Persetujuan Bersama atas ketiga Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kota Parepare.

“Dengan ditetapkannya ketiga Rancangan Peraturan Daerah ini, akan memperjelas dan mempertegas landasan hukum tentang renperda tersebut,” katanya.

Menurut Taufan dengan adanya penyelenggaraan perpustakaan, sangat baik sebagai wahana belajar, sehingga dapat menumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi berupa karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam, sehingga dengan Ranperda ini ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perpustakaan tidak lagi bersifat parsial namun telah diatur secara komprehensif.

Selanjutnya, sejalan dengan upaya mendorong peningkatan kesejahteraan penduduk miskin guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas, maka penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas utama pembangunan daerah setiap tahunnya.

“Oleh karena indikator kemiskinan masih ada perbedaan dari berbagai lembaga, maka sebaiknya disinkronkan dengan Pusat Data Kemiskinan. Sehingga tidak ada lagi multi tafsir tentang indikator kemiskinan di Kota Parepare,” lanjutnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, dalam penataan Kawasan Pergudangan di Kota Parepare juga akan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare Tahun 2011-2031, dan dalam penyusunan Peraturan Walikota tentang pelaksanaannya agar melibatkan stakeholder terkait, sehingga dalam pelaksanaannya tidak ada lagi multi tafsir tentang gudang dan penataannya.

“Setelah penetapan ketiga ranperda ini, saya harap kepada SKPD terkait agar melaksanakan Peraturan Daerah ini dengan sebaik-baiknya, karena peraturan daerah ini merupakan regulasi atau payung hukum yang akan menjadi acuan, sehingga legalitas atas kebijakan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya. (MP1)


div>