SABTU , 21 APRIL 2018

Pendidikan Rumah Tangga dan PAUD, Benteng Kuat Cegah Korupsi

Reporter:

Editor:

Nunu

Senin , 26 Maret 2018 15:27
Pendidikan Rumah Tangga dan PAUD, Benteng Kuat Cegah Korupsi

int

RAKYATSULSEL.COM – Cukup menggugah nurani, pejabat yang tersandung kasus korupsi di Indonesia umumnya berpendidikan tinggi. Fakta menunjukkan, ada pejabat berpendidikan Strata Tiga (S3), bahkan adaGuru Besar.

Pertanyaan yang cukup menggelitik, mengapa kaum terdidik itu tersandung korupsi?.

Kemana gerangan, ruh pendidikan di Indonesia yang dilontarkan Bapak Pendidikan Indonesia, Ki hajar Dewantara puluhan tahun silam???

Ki Hajar Dewantara, sejak puluhan tahun silam menekankan, pendidikan harus beraspek pendidikan moralitas,intelektual dan fisik. Namun realitasnya, sepertinya nilai harapan mulia itu telah hilang atau terpinggirkan

Pemikiran itu dilontarkan, mantan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), Prof Dr H Mansyur Ramly,SE pada diskusi Forum Diskusi IMMIM (FDI) yang dipandu Host, Guru Besar UIN Alauddin Makassar, Prof Dr Hamdan Juhennis,MA.

Diskusi yang mengusung tema ”FDI Menggugat, Mengapa Para Pejabat Cenderung Korupsi? tersebut berlangsung di Gedung Islamic Centre DPP IMMIM, Jl Sudirman, Sabtu (24/3).

Terus terang, lanjut Mansyur Ramly, sistem pendidikan nasional kita punya kelemahan mendasar. Pasalnya, terlalu fokus pada pendidikan intelektualitas. Kecerdasan yang dibangun di sekolah lebih terdepan ketimbang nilai moral.

”Dampaknya, tidaklah mengherankan, jika ada orang yang makin tinggi tingkat pendidikannya, kecenderungan juga makin lihai untuk manipulasi,” ungkap Mansyur Ramly.

Mansyur yang juga Ketua Dewan Pembina Universitas Muslim Indonesia (UMI) itu mengungkapkan, guru-guru kini hampir hilang waktu, karena dijejali kesibukan untuk capai target mengajar (transfer of knowledge). Jika ada keseriusan keinginan perbaiki situasi, sistem pengajaran harus berubah.

Faktor lain sehingga korupsi terus menjamur, pengaruh lingkungan. Dulu pendidikan terintegrasi, antara pendidikan dalam keluarga,pendidikan masyarakat dan pendidikan formal. Kini karena kesibukan, tak jarang ditemukan, orang tua terjebak kesibukan duniawi. Akibatnya, seakan-akan tak mampu lagi menyisihkan waktu khusus buat pendidikan keluarga di rumah, tegas Mansyur Ramly.

Pendidikan di sekolah delapan jam, selebihnya waktu anak bersosialisasi dengan keluarga dan lingkungan sekitar. Ada Televisi, namun tayangan TV banyak tak mendidik, karena nilai pesan tayangan tak bersinergi pembentukan bentuk karakter sesuai tujuan pendidikan nasional, ujarnya.

Dibagian lain, mantan Rektor UMI itu menegaskan, pendidikan awal dalam keluarga sangat penting, karena pondasi sebagai benteng karakter dapat terbina baik. Selanjutnya, pada usia tertentu anak masuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebelum sekolah formal.

Begitu strategisnya pendidikan sebelum sekolah formal, sehingga idealnya PAUD ditata dan dapat perhatian dengan baik. Jangan jorok atau kumuh, karena secara tidak langsung akan membangun karakter anak bermental kumuh/jorok. Pendidikan karakter sejak dini harus lebih dominan diajarkan.

Dengan penuh guyon, Prof Ramly mengungkapkan, dia pernah dengar cerita. Ada seorang anak yang sering nonton TV, konon tiba-tiba temui ayahnya dan minta berhenti sekolah. Sang anak berdalih, banyak pejabat ditangkap penegak hukum atas dugaan korupsi, padahalmereka itu tinggi-tinggi sekolahnya (pendidikannya). Sang ayah dari anak itu, konon menggeleng-geleng.

Senada dengan itu, mantan Ketua Komisi Korupsi (KPK), Dr Abraham Samad,SH,MH mengungkapkan, data KPK yang ada padanya, mereka yang tersandung kasus korupsi, jenjang pendidikan S2 mencapai 200 orang, S3 40 orang dan Guru Besar 2 orang.

Dikatakannya, korupsi itu dikenal dengan kejahatan kerah putih (white collar crime). Itu terjadi karena faktor moralitas dan sistem. Ada tersandung korupsi karena kebutuhan (coruption by need). Mereka ini korupsi, bukan untuk perkaya diri, tapi desakan ekonomi. Nah tugas negara perbaiki sistem penggajian di Indonesia.

Pemicu lainnya, ada orang tersandung korupsi karena keserakahan (corruption by greed). Biasanya, gajinya sudah tinggi ditambah berbagai tunjangan, tapi tetap saja melakukan korupsi. Nah, tipe ini jika terbukti, harus dihukum maksimal.

Ada juga terlibat korupsi, akibat terjebak pengaruh dan system tata kelola yang memang berlaku dalam sebuah lembaga, ungkap Abraham.

Terkait pencegahan, dikenal pola konvensional. Artinya, mereka yang dicurigai korupsi, ditangkap, diproses hukum lalu dijebloskan dalam penjara. Pola lainnya, pencegahan dan perbaikan system (integrasikan pencegahan dan represif.

Teknis pola integrasi ini, kata Abraham, tim supervisi KPK masuk ke sebuah lembaga dan bedah system tata kelola yang baik.

Tujuannya agar korupsi tak terulang dalam sebuah lembaga. Pertimbangannya, ada lembaga seperti di Departeman Agama, pernah terjadi korupsi dan pejabatnya diproses dan dihukum. Anehnya, ketika pejabat berganti, pejabat baru juga tersandung dugaan korupsi.

Setelah disuvervisi, ternyata dalam lembaga itu, memang terdapat sistem tata kelola yang menggiring pejabat masuk ranah korupsi. Nah sistem tata kelola itulah yang diperbaiki KPK. Tujuannya, agar korupsi di lembaga itu tak terjadi lagi.

Menurut Abraham, untuk mencegah korupsi, pendidikan moral memegang peran penting. Sebagai contoh di Jepang dan Finlandia, anak-anak setingkat PAUD tak diajar membaca,menulis dan menghitung (calistung).

”Di usia itu, anak-anak dididik bertanggung jawab, berempaty dan dididik berterima kasih pada orang lain, diajar bersosialisasi. Artinya penanaman pondasi nilai karakter sejak dini diletakkan dengan baik,” tandas Abraham.

Dengan demikian, pondasi moral dan karakter yang kuat serta penuh tanggung jawab, kelak anak-anak setelah tumbuh dewasa dan berpendidikan tinggi, tingkat kepintaran (intelektualitas) yang dimilikinya tidak digunakan untuk melakukan kejahatan atau membodohi orang lain, kunci Abraham.

Pemikiran lain dikemukakan, Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi dan Transparancy (PUKAT) Universitas Gajah Mada (UGM), Dr Zainal Muhtar Husein. Dikatakannya, seorang pemimpin tersandung korupsi, akibat tergelincir filosofi menguntungkan dan ada system kepemiminan yang mengitarinya.

Dalam proses pemilu misalnya, kata Zainal, biayanya sangat mahal, terutama untuk ”beli perahu” untuk tiket maju pilkada.

Faktor lain, kata putera KH Muhtar Husein (alm) itu, masyarakat kita juga cenderung berpola permisif, seakan-akan membolehkan sesuatu. Padahal sebelumnya, boleh jadi sesuatu itu dianggap tabu. Jadi ada penerimaan nilai dalam masyarakat.

Korupsi terus menjamur dan menjerat kalangan pejabat. Ibarat penyakit, kita hanya rajin mengobati gejala, bukan mengobati penyebab utamanya, tegas Zainal.

”Terus terang, kita telah gagal menemukan cara. Jika ada pejabat korupsi, boleh jadi, kita atau masyarakatlah juga punya berperan mengantar atau membawanya ke situasi itu untuk tersandung korupsi,” tambah Zainal.

Terkait korupsi, Prof Dr Arifuddin Ahmad,MA berpendapat, penegakan hukum harus adil dan tegas sehingga benar-benar memberi efek jera bagi pelaku korupsi.

Selama ini terkesan, penegakan masih tebang pilih,kurang tegas dan ada vonis rendah sehingga kurang memberi efek jera bagi pelaku dan calon pelaku lainnya.

Saatnya, harus ada langkah-langkah progresif, sehingga penegakan hukum benar-benar mencerahkan. Misalnya, koruptor yang terbukti perbuatannya, dimiskinkan ataukah ketika meninggal dunia, tidak disalati.

Sementara itu, Ketua YASDIC IMMIM yang juga penanggung jawab FDI, Ir HM Ridwan Abdullah,Msc didampingi Ir Nurfadjri FL dan tim Kreatif FDI, Dr Ishaq Shamad,MA usai pelaksaan diskusi yang pesertanya memadati aula Islamic Centre mengaku bersyukur pada Allah Swt, karena peserta diskusi cukup membeludak. Artinya, topik diskusi FDI cukup diminati.

Topik yang dipilih memang aktual dan diyakini, sangat dibutuhkan ummat sebagai pencerahan iman dan keilmuan. Mengapa korupsi menjamur, mungkin nilai rasa malu yang makin menurun atau tergerus kemajuan zaman, tandas Ridwan.

”Kehadiran FDI IMMIM, bagian dari aplikasi pesan pendiri IMMIM, H Fadeli Luran (alm) yang jadi salah satu rujukan utamanya setiap wisuda di Pondok Pesantren IMMIM. Dulu beliau, selalu berpesan agar pesantren IMMIM kelak melahirkan pimpinan masa depan intelektual ulama dan ulama intelektual,” ujar Ridwan.

”Jika jadi pemimpin, satukanlah niat,ucapan dan perbuatan. Niat menggambarkan kejujuran pada hati, ucapan bermakna jujur pada diri dan unsur perbuatan bernilai kejujuran pada orang lain, kunci Ridwan Abdullah mengutip wejangan pendiri IMMIM, H Fadeli Luran, puluhan tahun silam.


Tag
  • IMMIM
  •  
    div>