• Rabu, 30 Juli 2014
Iklan | Privacy Policy | Redaksi | Citizen Report

Penembak Jitu Di Bone, Makassar Dan Palopo

KPUD Majukan Deklarasi Damai

Kamis , 27 Desember 2012 11:51
Total Pembaca : 511 Views
Grafis : Mauluddin / rakyatsulsel

Baca juga

MAKASSAR – Potensi rusuh di tahapan visi misi kandidat Pilgub Sulsel 5 Januari 2013 berdasarkan laporan intelijen langsung disikapi aparat keamanan dan penyelenggara Pemilukada. Polda Sulsel menyiapkan pengamanan berlapis. Sementara KPUD Sulsel memajukan jadwal deklarasi Pilkada Damai sehari sebelum tahapan visi misi, 4 Januari.

“Memang rencana deklarasi Pilkada Damai digelar di Gedung DPRD Sulsel, tapi pertimbangan pimpinan KPUD maka dipindahkan di halaman KPU dan dipercepat sehari. Deklarasi ini juga akan dihadiri Mendagri serta Menkopolhukam,” ungkap Asrar Marlang, Jubir KPUD Sulsel, kemarin.

Dalam deklarasi itu nantinya akan disaksikan seluruh tim pemenanggan dan unsur Muspida. Mereka ini akan menjadi saksi deklarasi ini.

Asrar harap dengan pelaksanaan ini akan menjadi perhatian semua pihak untuk dapat menjaga kestabilan keamanan dalam menghadapi pesrta demokrasi pemilihan Gubernur Sulsel.

“Yang jelas deklarasi Pilkada Damai akan dikawal pihak kepolisian untuk ikut menjaga perdamaian pada Pilgub Sulsel,” lugasnya.

Sementara itu, polisi yang telah mengendus ada pihak yang tidak bertanggung jawab sengaja ingin memanfaatkan situasi pada tahapan visi misi kandidat. Yakni dengan mempersiapkan untuk chaos atau rusuh. Terbukti, diduga akan ada orang-orang yang sengaja mempersiapkan diri dengan benda-benda tajam. Antara lain, badik, anak panah, papporo dan bahkan menggunakan asam sulfat atau air aki serta air cabe saat datang ke lokasi pemaparan visi misi.

“Untuk itu, kami melakukan penjagaan ekstra ketat dan akan melakukan prosedur tetap (protap) sesuai dengan eskalasi yang ada,” ungkap Kapolda Sulsel Irjen Pol Mudji Waluyo, baru-baru ini.

Kapolda juga mengaku, di lokasi pemaparan visi misi akan disiapkan metal detektor, anggota penjinak bom dari Brimob Polda Sulsel dan akan didatangkan pula sedikitnya empat kompi Brimob Kelapa Dua Mabes Polri untuk memback up Polda Sulsel dalam hal pengamanan.

Kabid Humas Polda Sulsel, AKBP Endi Sutendi menambahkan, untuk pengamanan Pilgub totalnya 10.150 personil disiapkan. Khusus pemaparan visi misi nanti, sedikitnya 2.000 personil Polda Sulsel sudah disiapkan. Namun angka ini dapat bertambah tergantung situasi dan kondisi di lapangan.

“Yang jelas untuk pengamanan, Polda Sulsel selalu siap, dan untuk tanggal 5 nanti sekitar 2.000 personil akan diturunkan,” kata Endi, kemarin.

Selain personil tersebut, lanjutnya, Polda juga akan dibantu personil dari Brimob Kelapa Dua Mabes Polri sebanyak 500 personil yang dilengkapi tim penembak jitu alias sniper.  “Direncanakan dalam waktu dekat pasukan dari Mabes Polri akan tiba di Sulsel,” katanya.

Dia menambahkan, untuk penembak jitu berasal dari Satuan Brimob Polda Sulsel dan Brimob Kelapa Dua, Mabes Polri. Mereka akan disiagakan di tiga daerah yang masuk zona merah alias rawan konflik. Diantaranya, Makassar, Bone dan Palopo. “Sniper hanya diterjunkan bila dibutuhkan. Artinya, bila perkembangan situasi ada pengacau, maka penembak jitu bisa bertindak,” ucapnya.

Mantan Wakapolrestabes Makassar ini mengimbau, semua pihak komitmen untuk mematuhi mekanisme dan prosedur yang ada dalam rangka mewujudkan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel yang aman, damai dan sukses.

“Tentunya gesekan,konflik maupun hal-hal yang bersifat rusuh dan meresahkan tidak akan terjadi bila semua pihak komitmen untuk menciptakan pemilukada damai,” imbaunya.

Pilkada damai dan aman juga datang dari tiga kandidat gubernur. Kandidat gubernur nomor urut 1, Ilham Arief Sirajuddin melalui Koordinator Tim Media Syamsu Rizal, mengatakan, tetap komitmen agar pelaksanaan debat kandidat nanti berjalan dengan lancar tanpa ada chaos. Untuk mengantisipasi, pihaknya melakukan penjaringan orang-orang yang akan ikut dalam pelaksanaan debat kandidat nantinya.

“Ini kan forum intelektual, jadi kami akan membawa orang-orang pilihan mengawal proses debat nantinya. Dan kami yakin tidak akan ada gesekan, itu komitmen kami, insya Allah,” ujarnya.

Apalagi selama ini, lanjutnya, proses mulai penetapan calon, pengambilan nomor urut dan lain-lainnya semua berjalan lancar dan aman. “Dengan pengalaman itu, tentu membuat kami yakin proses nanti akan tetap berjalan lancar dan aman,” terangnya.

Kandidat gubernur petahana, Syahrul Yasin Limpo mengaku telah menginstruksikan kepada tim pemenangannya dan relawannya untuk tidak menurunkan massa yang besar dalam pemaparan visi dan misi di Gedung DPRD Sulsel.

“Saya sudah menginstruksikan kepada seluruh tim dan relawan saya agar tidak terpancing provokasi yang akan dilakukan pihak yang sengaja akan membuat pesta demokrasi Pilgub chaos,” kata Syahrul  usai menyaksikan PAW Hatta Lantara di Tower DPRD Sulsel, kemarin.

Syahrul masih menaruh percaya kepada pihak kepolisian dan TNI sebagai lembaga negara yang dapat mengawal terciptanya pilkada damai serta dapat mengantisipasi akan terjadinya keributan. Sehingga isu akan terjadinya keributan tidak akan terjadi. Terlebih Polda Sulselbar bersama TNI akan menurunkan ribuan personilnya untuk menjaga tahapan pemilihan gubernur tetap aman.  Sehingga masyarakat Sulsel tidak akan resah akan keributan yang akan dapat memperburuk perekonomian daerah.  “Kita semua ini ingin Sulsel sebagai barometer pilkada damai di Kawasan Timur Indonesia, jadi kami berharap itu tidak terjadi, karena kalau terjadi yang akan susah nantinya masyarakat,”  tambahnya.

Kepada kandidat lainnya, Syahrul mengimbau untuk bersama-sama melakukan pengawalan terwujudnya Pilkada damai, sehingga apa yang diwacanakan pemerintah untuk tetap menjaga kestabilan daerah dapat terwujud dari kerjasama semua pihak.  “Siapa ingin daerahnya dikatakan daerah yang rawan keributan? Tentu tak ada. Untuk itu mari kita wujudkan Sulsel damai,” harapnya.

Sementara itu, cagun nomor urut 3, Andi Rudiyanto Asapa menilai pengerahan personel dalam jumlah banyak pada saat pembacaan visi-misi bukanlah sesuatu yang berlebihan. Dia yakin, pihak kepolisian telah memiliki pertimbangan dan amatan khusus sebelum menurunkan personel dalam jumlah banyak. “Tidak ada ruginya, bukan sesuatu yang berlebihan. Polisi pasti cara pandang sendiri dan analisis sendiri. Tanggung jawab mereka biar dilaksanakan,” ujar Rudi.

Ketua DPD Gerindra Sulsel ini menanggapi positif pengamanan ekstra ketat yang rencananya diterapkan Polda Sulselbar saat pembacaan visi misi kandidat gubernur di gedung DPRD Sulsel. “Upaya pihak kepolisian untuk mengambil tindakan preventif merupakan sesuatu yang wajar. Tindakan antisipatif itu merupakan upaya untuk menciptakan Pilgub aman dan damai. Pengamanan diperketat, baguslah. Tidak ada masalah. Bagi saya itu wajar.  Daripada timbul kericuhan baru dia bertindak mending ada upaya preventif. Kita jangan berpikiran negatif, yang kita pikirkan bagaimana pilgub bisa aman,” kata Rudi saat ditemui Rakyat Sulsel di kediaman pribadinya,  Jl Nikel, Makassar, kemarin.

Meski, sebelumnya, sejumlah pihak menyoroti pihak kepolisian yang menurunkan personel dalam jumlah banyak hanya untuk mengamankan debat kandidat dan pemaparan visi misi kandidat gubernur dan wakil gubernur di DPRD Sulsel. Mereka menilai, pengerahan personal polisi dalam jumlah banyak hanyalah pemborosan dan merupakan sesuatu yang berlebihan termasuk dari segi anggaran.

Menanggapi hal tersebut, Rudi yang tak lain Bupati Sinjai dua periode menyatakan, anggaran untuk pengamanan Pilgub sepengetahuannya telah dianggarkan dan telah terhitung pada anggaran pengamanan sebelumnya. “Saya pikir anggaran itu sudah ditetapkan, daripada ada sisa (anggaran) baru ada kericuhan. Saya berpikir positif sajalah, yang keliru kalau anggaran tidak ada baru dia minta,” cetus Rudi.

Terpisah, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (DKPP) Prof Dr Jimly Ashiddiqie berharap semua pejabat KPUD Sulsel dan  Panwaslu Sulsel untuk bersikap netral dalam Pilgub Sulsel.

Menurutnya, hal yang paling mengkwatirkan dalam penyelenggaraan Pilkada di daerah itu ada masalah netralitas dan inparsialitas penyelenggaran Pilkada dalam hal ini pihak KPU dan Panwaslu.

“Saya berharap semua pejabat KPU dan Panwaslu di daerah termasuk di Sulsel bisa bekerja dengan baik dan berhati-hati dan tetap menjaga independensi dan tidak berpihak ke calon manapun,”ungkap Jimly, di kantor DKPP, Jakarta, kemarin.

Pasalnya, tahun 2012 ini ada 31 kasus yang ditangani oleh DKPP, 31 pejabat penyelenggaran pemilu diberhentikan, 18 diberikan peringatan dan 49 orang di berikan sanksi. “Yang diberhentikan itu kebanyakan karena kasus ketidaknetralan para pejabat Penyelenggara Pemilu di daerah yang berpihak ke calon kepala daerah,” tuntasnya. (RS4-RS6-RS9-RS11-asi)