RABU , 23 MEI 2018

Penerapan MPP Makassar, 80 Persen Berbasis IT

Reporter:

Armansyah

Editor:

asharabdullah

Senin , 14 Mei 2018 12:05
Penerapan MPP Makassar, 80 Persen Berbasis IT

Kepala Dinas PM PTSP Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie. foto: ist

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Mall Pelayanan Publik (MPP) di Kota Makassar menjadikannya salah satu kota percontohan dalam hal penerapan pelayanan publik, oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), dimana Sekira 80 persen pelayanannya bakal berbasis Information Technology (IT).

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM PTSP) Kota Makassar, Andi Bukhti Jufri, mengatakan Mall Pelayanan Publik (MPP) harus terealisasi tahun ini, pasalnya Pemerintah Kota (Pemkot) dan Kemenpan RB telah menandatangani MoU.

“Kita sudah siap aplikasi, jadi nanti kalau sudah jalan MPP ini, pegawai saya sudah di lapangan semua karena sudah berbasis IT, biar dimana kalau mau urus perizinan bisa melalui Internet (Online). Tapi kita juga siapkan pegawai disini (di kantor) untuk manualnya, karena sebagian masyarakat belum melek IT, tapi mayoritas sudah berbasis Online,” ucap Andi Bukhti Jufri, Minggu (13/5) kemarin.

Ia menjelaskan bahwa meski berjalan lambat tapi, tapi persiapan Mall Pelayanan Publik ini masih terus di godok, bahkan beberapa persiapan sudah ada seperti aplikasi yang telah rampung termasuk Sumber daya manusia (SDM) yang disiapkan.
“Kita sisa bicara dengan pihak Mall GTC, setelah itu kita siap pindah, tugas Kemenpan hanya koordinasi dengan instansi vertikal,” ujar Andi Bukhti Jufri.

Ia menambahkan, bahwa untuk anggaran Mall Pelayanan Publik akan dimasukkan kedalam Anggaran Belanja Pendapatan Daerah (APBD) Perubahan. Untuk nominal anggarannya belum dilakukan karena masih menunggu hasil pertemuan dengan Pihak Mall GTC.

“Saya sudah konsultasi dengan Plt Walikota untuk masukkan di APBD Perubahan dan Bappeda sudah menganggarkannya,” akunya.
Sementara itu, Kepala Seksi Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Makassar, Muh Al Gazali, mengatakan bahwa pelayanan izin di PTSP beberapa bulan ke depan tidak lagi secara manual, tapi sudah berbasis online.
“Berkas pengadaan aplikasi pelayanan izin di PTSP sudah kita serahkan ke ULP Maret lalu dan April ini baru tayang lelangnya. Saya lihat pendaftarnya sudah ada 18 orang,” kata Al Gazali.

Menurutnya, proses lelang biasanya memakan waktu hingga dua bulan. Sehingga, pemenang tender bisa dipastikan sudah ada pada Juni mendatang. Namun, pelayanan perizinan secara online ini diperkirakan baru akan beroperasi pada Agustus nanti.
Ia juga mengaku pihaknya berupaya agar semua perizinan sudah bisa terintegrasi dengan aplikasi perizinan PM-PTSP. Apalagi, tahun ini, pelayanan perizinan tidak hanya menaungi 31 izin, tetapi juga izin dari perusahaan baik BUMN maupun swasta, seperti BPJS, Samsat, Kepolisian dan PDAM. Hal itu seiring dengan program pemerintah pusat terkait sistem Mall Pelayanan Publik, yang wajib diterapkan pemerintah kota tahun ini.

“Untungnya aplikasi masih dalam tahap lelang, jadi kedepan kami upayakan semua aplikasi bisa terintegrasi dengan perizinan baik dari kementrian atau BUMN,” ujarnya.

Aplikasi ini berkonsep paperless yang bertujuan untuk meminimalisir penggunaan kertas. Selain pengurusan ini sudah melalui sistem online, pembayaran juga akan dilakukan secara non tunai.

“Jika sistem ini sudah mulai diterapkan, masyarakat akan lebih mudah ketika mengurus izin. Pasalnya, pemohon tidak mesti harus ke kantor untuk menerbitkan surat izin karena sudah di kirim melalui email. Sementara juga kita koordinasi dengan kementerian komunikasi dan informatika (Kominfo) terkait legalitas tanda tangan, karena sudah tanda tangan digital,” terangnya.

Ia menjelaskan kelebihan aplikasi ini jika dibanding sistem di daerah lain, yaitu setiap pemohon yang mengajukan izin bisa langsung mengetahui yang akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan permohonannya.

Hal itu, lanjutnya, memudahkan pemohon jika sewaktu-waktu ditemukan masalah dikemudian hari. Misalnya, tim survei dan pemohon ada kerjasama. Meski memenuhi syarat ketika melakukan pendataan secara online, perizinan itu tidak langsung diterbitkan. Tapi harus melalui survei lapangan, jika administrasi dengan fakta lapangan tidak sesuai maka permohonan pemohon bisa saja ditolak.

“Setiap tahapan selalu memberikan notifikasi dan dalam tahapan ini bisa saja ada penolakan. Misalnya, dia menulis luasannya 500 meter, saat tim turun ke lokasi tidak seperti itu, yah ditolak,” tegasnya.

Adapun pelayanan menggunakan sistem ini maksimal seminggu, dengan demikian ini dinilai lebih efektif. Karena yang terjadi saat ini ketika pemohon mangajukan izin bisa sampai tiga kali datang ke kantor. Sementara jika melalui sistem aplikasi, masyarakat tidak perlu mencetak berkas perizinan dengan datang ke PM-PTSP, karena bisa dicetak sendiri.

Adapun target capaian kinerja yang diharapkan PM-PTSP dapat diraih pada tahun 2018 yakni peningkatan pelayanan sistem online, perbaikan sistem disemua layanan, peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap legalitas dan administrasi (tertib administrasi) kerjasama dengan kecamatan, peningkatan PAD dari pungutan retribusi dan menjadikan PTSP bintang lima. (*)


div>