RABU , 12 DESEMBER 2018

Penerapan TPE Dinilai Belum Efektif

Reporter:

Arini

Editor:

Iskanto

Kamis , 01 November 2018 10:00
Penerapan TPE Dinilai Belum Efektif

Ilustrasi

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Penerapan Terminal Parkir Elektronik (TPE) yang diterapkan Perusahaan Daerah (PD) Parkir dianggap masih kurang efektif. Hal tersebut berdampak pada penerapan tarif yang meningkat hingga lima kali lipat dari tarif biasanya.

Pasalnya, TPE tersebut baru pertama kali diterapkan di Jalan Kartini, mulai tanggal 1 November. Dan penetapan tariff tersebut rencananya akan menjadi tarif uji coba pemberlakuan sistem TPE yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

Melalui Surat Keputusan (SK) Wali Kota Nomor: 1941/900.539/Tahun 2018 tentang penetapan tarif jasa parkir progresif, tarif parkir pada area kaki lima Kanre Rong ri Karebosi di Jalan Kartini diberlakukan Rp15 ribu di jam pertama. Lima jam pertama ditetapkan Rp30 ribu. Lima hingga 12 jam berikutnya Rp60 ribu. Tarif tertinggi Rp100 ribu jika memarkir kendaraan 12 jam hingga 24 jam.

Anggota Komisi A DPRD Makassar, Irwan Djafar menilai terobosan PD Parkir Makassar Raya memberatkan masyarakat. Akibatnya, PD Parkir lebih mementingkan keuntungan daripada memberi pelayanan kepada masyarakat.

“Jangan mau mengejar target pendapatan baru mau menghalalkan segala cara. Itu pemerasan namanya,” kata Irwan, Rabu (31/10).

Ia mengatakan fungsi PD Parkir tidak semata-mata mencari keuntungan. Disamping mengejar pendapatan, juga berfungsi pada ranah sosial. Kata dia, jika perparkiran di Makassar ingin lebih bagus, sebaiknya fungsikan saja Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja (PP) untuk memberi efek jera pada masyarakat yang berparkir diarea tersebut.

“Bukan menaikkan tarif, bukan memberikan efek jera itu. Disitulah fungsinya pemerintah,” ujarnya.

Menurutnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar memiliki Satpol PP yang bisa difungsikan untuk melarang, dan Dinas Perhubungan bisa difungsikan untuk memberi peringatan pada masyarakat. Ia menilai, tidak perlu ada kenaikan jasa parkir.

“Tidak dibenarkan itu menaikkan tarif sepihak dan semena-mena. Dimana fungsi pengawasnnya kita,” ungkapnya.

Karena itu, ia meminta kerjasama PD Parkir dengan pihak ketiga untuk pengelolaan TPE tersebut dianulir. Pasalnya, kerjasama tersebut memberatkan masyarakat. Apalagi, jika TPE tersebut menimbulkan efek sosial. “Kalau TPE diberlakukan, berarti akan ada parkir khusus untuk orang-orang mampu saja,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Utama PD Parkir Makassar Raya Satriani Ulfa Mungkasa mengatakan pihaknya mulai menerapkan sistem TPE tahun ini. Kata dia, uji coba nanti akan mulai dilakukan pada tiga titik yaitu Jalan Somba Opu, Jalan Penghibur, dan Jalan Kartini.

“Untuk tahap awal kita gandeng PT Kinarya Terbaik Indonesia selaku investor. Kita lakukan bertahap dan di mulai pada tiga titik yaitu Jalan Somba Opu, Penghibur, dan Kartini,” kata Satriani.

Ia menambahkan, penerapan TPE ini bertujuan untuk meminimalisir maraknya Juru Parkir (Jukir) liar yang kerap meresahkan pengguna jalan.

“Kita ingin meningkatkan pendapatan mereka (Jukir). Jadi, Jukirnya akan langsung digaji. Jadi mereka tidak bisa ambil uang langsung dari masyarakat,” ucapnya.

Dia berharap agar sistem ini setidaknya bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkot Makassar. “Kita optimis alat yang kita gunakan ini sangat membantu PD Parkir untuk meningkatkan labanya dan menertibkan Jukir liar,” pungkasnya. (*)


div>