KAMIS , 18 OKTOBER 2018

Pengadilan Agama Parepare Berbelit-belit Berikan Data Perceraian

Reporter:

Editor:

dedi

Rabu , 21 Desember 2016 18:23
Pengadilan Agama Parepare Berbelit-belit Berikan Data Perceraian

int

PAREPARE, RAKYATSULSEL.COM – Pengadilan Agama (PA) Parepare tidak memperlihatkan keterbukaan informasi kepada awak media. Pasalnya, saat dimintai data angka perceraian, pihak PA Parepare memberikan keterangan yang berbelit-belit.

Sikap itu ditunjukkan oleh Panitera Muda Hukum PA Parepare, Nurhidayah, kepada sejumlah awak media. Adapun awak media yang datang meminta data yakni, Fajar, Rakyat Sulsel, Berita Kota Makassar dan Parepos. Awak media menyayangkan, pihak PA Parepare terkesan tertutup dan lebih banyak menyuruh wartawan untuk menunggu.

Berbeda dengan sejumlah instansi penegak hukum lain seperti Pengadilan Negeri (PN) dan Kejaksaan Negeri (Kejari), yang justru sangat terbuka. PN misalnya yang memberikan data angka kasus Narkoba, dan Kejari terbuka mengenai kasus Korupsi. Begitu juga dengan Pengadilan Agama Barru, contohnya, juga sangat terbuka untuk pemberian data maupun analisis, dan menyiapkan papan data statistik perkara.

Pada dasarnya, semua data telah disiapkan dalam situs resmi PA Parepare, yang bisa diambil langsung. Hanya saja, wartawan mempunyai inisiatif baik untuk datang meminta langsung ke kantor PA Parepare. Di samping, bermaksud menganalsis data tersebut bersama hakim.

Salah seorang Hakim yang juga Humas PA Parepare, Mudhirah, mengatakan, untuk pengambilan angka data perceraian di PA Parepare, harus memasukkan surat pemohonan. “Kami tidak bisa memberikan data tanpa persetujuan pimpinan,” katanya, Rabu (21/12/2016).

Meskipun demikian, wartawan telah menjelaskan bahwa, itu tidak berlaku untuk wartawan yang telah memiliki Id Card (Kartu Identitas), dan umumnya surat permohonan tersebut wajib hanya bagi kepentingan peneliti. Namun, pihak PA tetap tidak bersedia dan lebih menyuruh wartawan untuk menunggu.

Meskipun, PA Parepare pada akhirnya bermaksud memberikan data, namun pihaknya tetap kukuh tidak menerima, tanpa memasukkan surat dan mendapat persetujuan dari pimpinan. “Datanya harus disiapkan dulu karena yang diminta data lima tahun terakhir,” jelasnya.


div>