KAMIS , 18 OKTOBER 2018

Pengalihan SMA Tingkatkan Aset Pemprov Hingga Rp2,7 T

Reporter:

Al Amin

Editor:

Lukman

Jumat , 09 Maret 2018 08:00
Pengalihan SMA Tingkatkan Aset Pemprov Hingga Rp2,7 T

ILUSTRASI

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Kepala Biro Aset dan Perlengkapan Pemprov Sulsel, Hj Nurlina, mengaku hingga saat ini, pihaknya terus menggenjot pendataan dan verifikasi aset. Bagaimana tidak, dengan bertambahnya SMA/SMK sebagai tanggungjawab pemprov, maka bertambah pula nilai aset, yakni hingga Rp2,7 triliun.

Proses pendataan tersebut kata Nurlina, mulai dilakukan sejak 2016 lalu, dengan melibatkan seluruh sekolah menengah atas dan sederajat. Hingga saat ini, lanjutnya proses pendataan sudah mencapai sekitar 90 persen.

“Hingga akhir 2017 lalu, tercatat aset pemprov bertambah sekitar Rp2,7 T. Itu masih data sementara. Pencatatan masih 90 persen. Kita terus melakukan penginputan data, ” ungkap Nurlina di ruang kerjanya, Kamis (8/3) kemarin.

Pengalihan SMA/SMK ke Provinsi Sulsel otomatis membuat aset Pemprov Sulsel bertambah. Pasalnya, seluruh SMA/SMK sederajat termasuk mobilernya menjadi milik pemprov.

Proses pengalihan aset sudah berlangsung sejak UU No. 2003 Tahun 2014 sejak 2016. Secara bertahap, aset-aset yang tersebar SMA/SMK di seluruh kabupaten/kota se Sulsel di inventarisasi dan diverifikasi. Tercatat jumlah SMA/SMK negeri dan sederajat di Sulsel sebanyak 1075 sekolah.

Untuk itu, Nurlina menargetkan, pencatatan dan validasi aset SMA/SMK sederajat akan rampung keseluruhan pada akhir Maret mendatang.

Sejauh ini, lanjutnya, belum ada kendala berarti yang ditemukan selama melakukan pendataan. Pihaknya secara penuh dibantu seluruh sekolah di kabupaten/kota.

Kendala yang ditemukan hanya sebatas ditemukan SMA/SMK yang berdiri diatas lahan yang sama dengan SD. Seperti yang ditemukan di Jeneponto.

Secara umum, lanjut Hj Nurlina, pengamanan dan persertifikatan aset terus dilakukan. Khusus tahun ini, ada tujuh bidang tanah yang akan disertifikatkan.

Selain itu, untuk mengamankan seluruh aset pemprov, lima tahun sekali dilakukan sensus aset. Dibantu seluruh SKPD yang memiliki aset, seluruh barang milik daerah didata kevalidatan asetnya. (*)


div>