RABU , 20 JUNI 2018

Pengamat: Bupati tak Mampu Wujudkan Bone Sehat, Cerdas dan Sejahtera

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Senin , 19 Januari 2015 14:36

BONE, RAKYATSULSEL.COM – Andi Hidayat, salah seorang Pengamat Pemerintahan Kabupaten Bone menilai Visi Misi Bupati Bone, H A Fahsar M Padjalangi dan Wabup Bone, H Ambo Dalle tercoreng karena tidak mampu menjadikan Bone Sehat, Cerdas dan Sejahtera.

Bagaiamana mau sehat kalau sampah dipelihara dan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Bone bersama jajarannya lebih mementingkan melancong keluar negeri daripada mengurusi kesehatan masyarakat.

Revisi RPJMD itu bisa saja dilakukan tapi substansinya harus jelas, seperti halnya RKPD yang tidak relevan dengan kebijakan pemerintah pusat dan harus diselaraskan untuk menghindari terjadinya bias kebijakan antara pusat dan daerah.

“Apabila revisi RPJMD itu dilakukan karena bupati dan wakil bupati terpilih tidak mampu menjalankan visi misinya (kontrak politik) pada saat Pilkada, itu adalah bentuk pembodohan dan penipuan terhadap masyarakat yg memilihnya,” sindir Andi Hidayat, Senin (19/1/15) saat berkunjung di kantor Harian Rakyat Sulsel Biro Bone.

Lain hal katanya apabila kontrak politik itu sudah dilakukan namun tidak mampu dipenuhi secara keseluruhan, misalnya penyiapan 5000 lapangan kerja yg baru direalisasikan 50 persen, sisanya 50 persen lagi tidak bisa diselesaikan karena adanya keterbatasan anggaran itu wajar atau masuk akal.

“Ini sudahmemasuki tahun ke tiga masa jabatan atau pemerintahan Tafadal (tagline Bupati dan Wabup Bone saat ini waktu Pilbup) belum ada yang dilakukan, apa itu pantas dilakukan revisi? APBD itu adalah penjabaran dari RPJMD dan RKPD. Sepertinya tiga tahun terakhir APBD Kabupaten Bone pada kepemimpinan Tafadal sangat tidak jelas, apakah itu sudah dilaksanakan?,” tanya Andi Hidayat.

Ia juga mempertanyakan, bagaimana katanya mau cerdas kalau yang dimanfaatkan itu orang-orang yang bukan dibidangnya dan bagaimana mau sejahtera masyarakat Bone itu yang 80 persen petani sedangkan kebutuhan pupuknya saja tidak mampu dipenuhi, pengangguran meningkat karena tidak adanya lapangan kerja dan pelaku ekonomi kecil (PKL) didiskriminasi, dan lain-lain.

“Keliru itu Dinda, kalau RPJMD mau direvisi karena bupati dan wakil bupati tidak mampu melaksanakan visi misinya,” pungkasnya.


Tag
  • Bupati Bone
  •  
    div>