SELASA , 25 SEPTEMBER 2018

Pengamat Hukum Yakin Kasus KPK-Polri Miliki Unsur Politis

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Sabtu , 24 Januari 2015 15:28

JAKARTA, RAKYATSULSEL.COM –  Pengamat Hukum UI Chudry Sitompul meyakini kasus yang terjadi pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memiliki unsur politis. Dia menilai,  nuansa politik tercermin dalam pelaporan Sugianto Sabran tentang dugaan kecurangan Pilkada Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah ke Polda dilakukan saat pemerintahan yang berbeda.

“Dalam kasusnya Sabran itu kita lihat nuansa politik waktu itu. Pada waktu di (kasus Pilkada) Kota Waringin Barat itu penguasanya Demokrat, sedangkan yang dikalahkan berasal dari PDIP, Polisi enggan memeriksanya. Sekarang pas terbalik, itu baru dilakukan, ini kan pasti ada unsur politisnya,” ujar Chudry dalam Diskusi Drama KPK-Polri di Warung Daun, Jalan Raya Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (24/1/2015).

Ia menjelaskan,  hukum dan politik seperti dua sisi koin yang saling memerlukan. Namun masalahnya, hukum pidana berada pada ruang hampa, begitu pun ketika diatur dalam undang-undang (UU). Jika diterapkan oleh aparat penegak hukum, maka akan terjadi infiltrasi politik.

“Sehingga wajar bila ada kasus hukum akan terdapat unsur politik di dalamnya termasuk penetapan BW dan BG sebagai tersangka. Namun, dalam hal ini, seberapa jauh hukum tersebut dimasukkan unsur politis,” papar dia.

Pada hukum itu sendiri, lanjut Chudry, UU tertinggi berada pada kepentingan rakyat. Hal inilah yang menjadi persoalan pada kasus dua institusi penegakan hukum tersebut. Pasalnya, dalam perjalanan menindak seseorang untuk menegakkan hukum, UU tersebut tak dijalankan oleh aparat penegak hukum karena terdapat unsur subyektif.

“Dalam kasus BW dan BG itu terdapat unsur subyektif dari aparat, sehingga publik menilai hal itu akan melemahkan sebuah institusi. Kasus BG memperlemah kepolisian, sedangkan kasus BW perlemah KPK. Itu sensitif,” ungkap dia.

Namun, ia menilai hukum harus ditegakkan dan kasus penetapan tersangka harus independensial dengan unsur politik yang tak terlalu banyak turut campur. “Hukum harus terus berjalan. Biarkan KPK menelusuri kasus BG dan Polri telusuri kasus BW,” kata Chudry. (mtronl)


div>