KAMIS , 22 NOVEMBER 2018

Pengangkatan Direksi Perusda Dipaksakan

Reporter:

Arini

Editor:

Iskanto

Sabtu , 03 November 2018 08:40
Pengangkatan Direksi Perusda Dipaksakan

Irwan Djafar (ist)

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Pasca dilantik beberapa waktu lalu, kinerja Direksi Perusahaan Daerah (Perusda) yang baru dikeluhkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar. Bahkan, DPRD Kota Makassar menilai pengangkatan sejumlah Direksi Perusda tersebut terkesan dipaksakan.

Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, Irwan Djafar mengatakan bahwa pengangkatan sejumlah Direksi Perusda yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar beberapa waktu lalu dianggap keliru. Bahkan, dari sejumlah Direksi Perusda tersebut masih ada yang lebih siap.

“Kalau saya, terlalu dipaksakan. Karena harusnya kan masih lebih banyak yang bisa dan paham,” kata Irwan, ketika ditemui di Gedung DPRD Kota Makassar, Jum’at (2/10).

Ia mencontohkan PD Parkir setelah seluruh struktur PD Parkir diganti, beberapa kebijakan mengenai tarif parkir menjadi selangit dan dikeluhkan oleh masyarakat.
Kata dia, PD Parkir seharusnya tidak hanya mengejar deviden untuk mendapatkan Penghasilan Asli Daerah (PAD). Akan tetapi, kata dia, penanganan parkir di Kota Makassar juga merupakan aktivitas sosial.

“Jangan dibuat itu mitra, harus dihilangkan itu. Kan ini fungsi PD Parkir ini tidak semata-mata mencari keuntungan. Disamping mengejar pendapatan, dia berfungsi sebagai sosial. Ini kan bagaimana Kota Makassar ini terjadi tatanan perparkiran yang lebih bagus, jangan sembrawut. Kalau kerjasama pihak ketiga sudah dilakukan oleh Bapenda. Itu sudah melakukan kerjasama yang begitu,” jelasnya.

Selain itu, ia juga mengaku pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) juga telah melanggar undang-undang terkait Perusda. Pasalnya, kata dia, pimpinan PDAM saat ini mencapai usia 70 tahun.

“Ini ada beberapa pengangkatan direksi, seperti PDAM ini kan. Bukan soal petugas partainya, tapi soal kecapakapannya orang ini. Seperti Dirutnya PDAM, itu kan sudah melanggar undang-undang Perusda. Karena umurnya sudah lebih dari 70 tahun,” ungkapnya.

“Terutama itu direktur yang dari Partai Hanura itu di PDAM seperti dipaksakan. Cocoknya kan jadi penasehat, bukan pada posisi Direktur Umum. Saya tidak tahu kalau Perusda yang lain, tapi Rumah Potong Hewan (RPH) saya pernah baca,” tambahnya.

Sebelumnya, Wali Kota Makassar, Danny Pomanto yang melakukan pelantikan kepada sejumlah Direksi Perusda dan Camat menjelaskan penyegaran struktur dipemerintahannya sudah sepatutnya dilakukan. Terlebih lagi, ada begitu banyak pegawai pada jajaran Direksi Perusda yang mengundurkan diri lantaran ikut mendaftar sebagai Calon Legistatif (Caleg).

Seperti, mantan Dirut PD Pasar Makassar Raya, Nuryanto G Liwang mendaftar sebagai Caleg Partai Demokrat Dapil I Makassar untuk wilayah Ujung Pandang, Makassar dan Rappocini. Serta, mantan Dirut PD Parkir, Muhammad Irianto Ahmad yang mendaftar sebagai Caleg Partai Golkar Dapil IV Makassar untuk wilayah Panakkukang dan Manggala.

“Penyegaran ini merupakan hal biasa, dan memang sudah waktunya, apalagi banyak yang mengundurkan diri karena Pemilihan Legislatif (Pileg). Hampir diseluruh perusda beberapa direksi dan pengawasnya mundur karena itu mendaftar sebagai Caleg sehingga tidak aktif, dan saya tidak mau ada kekosongan,” jelasnya. (*)


div>