SENIN , 20 AGUSTUS 2018

Pengelolaan KSN Mamminasata Belum Maksimal

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Rabu , 27 April 2016 11:06
Pengelolaan KSN Mamminasata Belum Maksimal

int

MAKASSAR,RakyatSulsel.com — Pengelolaan Kawasan Strategis Nasional (KSN) Mamminasata ternyata belum maksimal. Meski telah dibentuk Badan Kerjasama Pembangunan (BKSP) Maminasata berdasarkan Pergub nomor 16 tahun 2007.

Kepala UPTD Mamminasata Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Tarkim) Sulsel, Zulkarnain Kitta mengatakan, hal tersebut dikarenakan masih banyaknya masalah yang dihadapi dalam penataan ruang, mulai dari masalah infrastruktur sampai kelembagaan.

“Untuk masalah khusus, kabupaten/kota masih inkonsistensi dalam menyusun rencana tata ruang. Misalnya Makassar dan Gowa yang tidak aktif lagi melakukan pembahasan izin prinsip melalui BKSP. Serta ada penyidik PNS yang sudah dilatih tak maksimal bekerja dan melaporkan hasilnya,” kata Zulkarnain di kantornya, Selasa (26/4).

Selain itu, sinkronisasi penyusunan RPJMD kabupaten/kota tak sepenuhnya mengacu kepada RPJM nasional dan provinsi. Dikatakannya, anggaran juga menjadi kendala karena KSN merupakan kebijakan pemerintah pusat yang seharusnya mendapat dukungan dana.

“Misalnya BKSP Jabodetabek yang mendapat anggaran Rp15 milliar, sehingga lebih maksimal bekerja, beda dengan kita yang mengalami keterbatasan. Inikan lembaga adhoc yang tak memiliki kekuatan hukum untuk memaksakan kebijakan atau program yang dibuat,” katanya.

Untuk menangani masalah tetsebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Dinas Tarkim Sulsel menggelar sosialisasi terkait upaya penguatan kelembagaan Kawasan Strategis Mamminasata (KSN).

[NEXT-RASUL]

Kepala Dinas Tarkim Sulsel, Andi Bakti Haruni, sejauh ini di Sulsel sudah ada badan kerjasama pembangunan perkotaan Mamminasata. “Ini salah satu hal yang diperkuat dalam pertemuan ini,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga mengupayakan pengumpulan informasi terkait pengembangan Mamminasata. “Nantinya pertemuan ini akan menghasilkan rekomendasi. Ini kan dihadiri pemerintah kabupaten/kota dan pengelola prasarana seperti Telkom dan PLN. Kita berharap muaranya ada rekomendasi untuk penguatan kelembagaan,” ujarnya.

Terkait penguatan kelembagaan, pihaknya memfokuskan tiga hal, yakni organisasi, regulasi, dan sumber daya manusia (SDM). “Tiga hal ini yang menjadi peninjauan nantinya,” kata Bakti. (ril/D)


Tag
div>