MINGGU , 23 SEPTEMBER 2018

Penggusuran Asrama Bara-baraya Dinilai Pelanggaran HAM

Reporter:

Editor:

doelbeckz

Rabu , 22 Maret 2017 11:54
Penggusuran Asrama Bara-baraya Dinilai Pelanggaran HAM

Ilustrasi. foto: net

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Komando Daerah Militer (Kodam) VII Wirabuana menegaskan tetap akan melakukan penertiban lahan di Asrama Bara-baraya. Rencana penertiban paksa ini masih menunggu waktu tepat untuk eksekusi.

Kepala Penerangan Kodam VII Wirabuana (Kapendam), Letkol Alamsyah, mengatakan, bekas Asrama Bara-baraya seluas 22.083 meter persegi harus dieksekusi. Dari total lahan itu, kini tersisa hanya sekira 6.887 meter persegi dengan sejumlah 28 Kelapa Keluarga (KK) akan segera ditertibkan.

“Untuk rencana pengeksekusiannya, tunggu kesiapan di lapangan dulu. Kalau siap mungkin akan dilakukan penertiban,” ungkap Alamsyahdiberitakan Rakyat Sulsel, Rabu (22/3).

Sementara, Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Hafid Abbas, menilai penggusuran paksa yang dilakukan Kodam VII Wirabuana merupakan pelanggaran HAM.

Ia menilai apa yang dilakukan oleh Kodam VII Wirabuana sangat bertentangan dengan asas-asas yang dianut bangsa Indonesia. “Pengurusan itu adalah wujud dari pelanggar HAM yang sama-sama seluruh dunia punya pandangan yang sama mengenai hal itu. Apabila itu dilakukan berati melanggar asas-asas kemanusiaan. Penggusuran itu kejam karena menimbulkan banyak masalah,” katanya.

Hafid menjelaskan, dampak dari penggusuran bisa menimbulkan kejahatan-kejahatan, konflik sosial, kehilangan pekerjaan dan tempat tinggal. Bahkan, anak-anak sekolah harus terganggu dalam menempuh pendidikan. (***)


div>