KAMIS , 13 DESEMBER 2018

Penggusuran PK5 Diminta Menyeluruh

Reporter:

Editor:

hur

Kamis , 07 April 2016 19:40

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Komisi A Bidang Pemerintahan dan Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar mendesak Pemerintah Kota dalam hal ini Kecamatan Panakakkukang Makassar untuk menertibkan seluruh pedagang kaki lima (PK5) yang ditenggarai telah menggunakan fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum-fasos) sebagai tempat komersialisasi.

Sekretaris Komisi A DPRD Makassar, Rudianto Lallo mengatakan, penertiban PK5 beberapa waktu lalu yang difasilitasi oleh pihak Kecamatan Panakkukang, tidak boleh berlaku bagi segelintir masyarakat. Menurut dia, seluruh PK5 yang dianggap telah menggunakan fasilitas pemerintah harus diratakan dengan tanah.

Hal ini diungkapkan atas adanya salah seorang PK5 yang digusur oleh pihak kecamatan karena telah menduduki fasum-fasos yang peruntuntukannya pembangunan taman tematik. Namun Penertiban yang dilakukan oleh pemerintah itu dianggap tidak berlaku adil karena hanya beberapa PK5 yang digusur.

“Apa yang dilakukan kecamatan seharusnya menyeluruh yang ada diwilayahnya, ini akan memunculkan rasa ketidak adilan bagi PK5 yang lain,” kata Rudianto Lallo di kantor DPRD Makassar, Kamis (7/4).

Politisi Partai Nasdem ini menegaskan, selain PK5 yang menguasai fasum-fasos yang perlu ditertibkan juga pengusaha. Menurut dia, pada wilayah Panakkukang telah banyak fasum-fasos yang diahlifungsikan sebagai lahan komersial seperti pembangunan hotel, rumah makan dan warung kopi (Warkop). Hal itu disebut sudah tidak sesuai dengan aturan sehingga parlu dilakukan penertiban.

“Tugas pemerintah memang mencari fasum-fasos dari pengembang. Aturan yang ada sangat jelas jika fasum-fasos itu tidak boleh dikomersialkan,” tegasnya.

Sementara itu Anggota Komisi A, Mesakh Remond Rantepadang menambahkan, pada 2016 ini permasalah fasum-fasos yang dikuasai orang lain serta belum adanya penyerahan kepada pemerintah kota akan dilakukan pencarian lewat pansus Pencari fasum-fasos yang digodok Pemerintah Kota dan DPRD Makassar.

“Saat ini pemerintah memang belum dapat menguasai aset sepenuhnya. Tapi dengan adanya upaya pencarian maka dipastikan permasalahan fasum-fasos akan dapat diselesaikan,” kata Legislator PDIP itu.

Mesakh yang juga ketua fraksi PDIP DPRD Makassar menegaskan agar pemerintah kota melakukan upaya penguasaan paksa lahan yang dianggap milik negara. Salah satunya lahan parkir Warkop Country Cafe dan Resto (CCR) serta beberapa lahan parkir hotel yang ada dikecamatan Panakkuakang Makassar.

Sementara ttu Camat Panakkukang, Imran Mansur menegaskan, pihaknya tidak melakukan pilih kasih atau tidak adil dalam menfasilitasi pemerintah kota yang melakukan penggusuran. Menurutnya seluruh PK5 yang menggunakan tanah negara telah dibongkar sesuai dengan aturan.

“Kami tidak ada kepentingan apapun, sehingga seluruh yang kami anggap tanah milik negara akan dibongkar,” kata Imran.

Imran mengakui telah menyisahkan beberapa PK5, khususnya yang ada di depan STIE Amkop Makassar, diakibatkan lahan yang ditempati menjual bukan masuk fasum-fasos tapi merupakan milik pribadi. “Kita tidak boleh bongkar jika ada hak milik, tapi kami hanya lakukan pemantauan jangan sampai memacetkan arus lalu lintas,” ujarnya.


Tag
  • PK5
  •  
    div>