SELASA , 18 DESEMBER 2018

Penggusuran PKL Seruni, DPRD Minta Pemkab Bantaeng Tidak Tebang Pilih

Reporter:

Iskanto

Editor:

Rabu , 05 September 2018 16:21
Penggusuran PKL Seruni, DPRD Minta Pemkab Bantaeng Tidak Tebang Pilih

Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bantaeng, Suwardi

BANTAENG, RAKYATSULSEL.COM – Ada yang menjaggal pada penggusuran Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pantai Seruni, Kelurahan Pallantikan, Kecamatan Bantaeng, Selasa (4/9) kemarin.

Penggusuran yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan (Kumdag) dengan tujuan untuk keindahan masih menyimpan pertanyaan besar hingga sekarang. Hanya zona dua Pantai seruni yang ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamon Praja (Satpol PP), Padahal Zona satu pantai seruni masih ada puluhan PKL yang kiosnya masih utuh hingga sekarang.

Penertiban itu pun disrespon oleh Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bantaeng, Suwardi yang meminta agar tak ada diskriminasi penertiban pada ikon Bantaeng tersebut.

Dia meminta agar tidak hanya zona dua saja yang ditertibkan oleh Pemkab, tetapi juga zona satu sebab statusnya sama yaitu bangunan sementara.

“Dinas Kumdag tidak boleh ada diskriminasi. Jangan hanya zona dua saja yang ditertibkan tapi zona satu juga,” jelas dia, Rabu (5/9).

Dia juga menjelaskan komitmen Bupati Bantaeng saat itu, Nurdin Abdullah. Bahwa status lapak jualan mereka hanya sementara dan akan dipindahkan setelah dibuatkan bangunan permanen.

Sehingga, dia menyebutkan bahwa tidak boleh ada yang mendapat perlakuan spesial. Karena status mereka adalah sama, termasuk jika ada pejabat sekalipun.

“Harus berlaku adil, jangan ada yang dispesialkan, termasuk pejabat sekalipun jika ada yang jualan disana,” terangnya.

Apalagi jika alasan keindahan, maka zona satu juga menurutnya perlu ditertibkan, agar view laut bisa dinikmati dari area sport center.

Seperti diketahui, ada sekitar 10 lapak jualan yang ada pada zona satu Pantai Seruni Bantaeng, dari sisi kanan masjid hingga jembatan.

Dari lapak itu, diketahui ada yang milik keluarga mantan Bupati Bantaeng yang kini telah menjabat Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah.

Ada juga milik anggota Satpol PP dan sejumlah orang yang selama ini dikenal mempunyai hubungan kedekatan dengan Nurdin Abdullah. Dari penertiban zona dua itu juga kini menimbulkan titik yang kosong ditengahnya dari zona satu dan zona dua.

Sementara itu, Ketua umum PB HPMB, Ardiansyah, mengatakan bahwa tindakan yang di lakukan oleh dilakukan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan (Kumdag) dibantu Satpol PP Bantaeng bukan bagiannya. Dia juga menduga ada kongkalikong yang terjadi pada penggusuran tersebut.

Dirinya juga siap bersama masyarakat dan PKL Pantai Seruni untuk menindaklanjuti terkait tindakan pemerintah kabupaten Bantaeng.

“Saya mengecam atas tindakan kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan (Kumdag) dan kepala Satpol PP Bantaeng yang menjalankan tugas yang sebenarnya bukan tupoksinya,” tegasnya.

Dia juga mengatakan harusnya Dinas Tata Ruang lah yang melakukan penggusura tersebut karena sesuai dengan tupoksinya.

” Ini tidak balance, harusnya Dinas Tata Ruang yang mengusur, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan (Kumdag) dan kepala Satpol PP kami pertanyakan tupoksinya,” tambah dia. (*)


Tag
  • PKL Bantaeng
  •  
    div>