SABTU , 17 NOVEMBER 2018

Pengoperasian PKL Kanre Rong Kian Tak Jelas

Reporter:

Armansyah

Editor:

Iskanto

Rabu , 17 Oktober 2018 12:40
Pengoperasian PKL Kanre Rong Kian Tak Jelas

PKL Center Karebosi. Foto: Andri/RakyatSulsel

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Pengoperasian kawasan kuliner dan kerajinan PKL Kanre Rong Karebosi hingga kini belum jelas. Pasalnya, sejak dicanangkan Desember tahun lalu, tidak ada progres berarti. Padahal, potensinya sangat besar untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Danny Pomanto, mengatakan, dirinya kembali menargetkan perampungan PKL Kanre Rong sebelum tahun baru 2019. Pasalnya, pihaknya masih ingin menata lebih lagi sebelum benar-benar dioperasikan untuk kepentingan masyarakat.

“Sebelum tahun baru, saya konsentrasi ini, lagi susun-susun ini. Termasuk sistem UPTDnya,” ucap Danny, Selasa (16/10).

Danny menjelaskan, permasalahan utama dalam pengoperasian PKL Kanre Rong ini lantaran belum memiliki struktur kepengurusan. Hinggi kini, baru Kepala UPTD yang mengisi sehingga dinilai kurang efektif jika dipaksakan beroperasi.

“Kan sisa UPTDnya ini, jadi nanti sata minta ke Pak Benyamin (Kabag Ortala) untuk segera menetapkan pengelolanya,” ucapnya.

Bagi Danny, pengoperasian PKL Kanre Rong Karebosi tidak mempersoalkan waktu. Karena, dirinya menunggu sampai sistem pengelolaan sudah ada dan siap untuk bekerja di kawasan Karebosi tersebut.

“Ini bukan salah Dinas Koperasi, hanya pada kendala pengisian pengelolaannya,” ucapnya.

Sementara, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Makassar, Evy Aprialty mengatakan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan tiga kecamatan yakni, Ujung Pandang, Bontoala dan Rappocini soal Pedagang Kaki Lima yang akan mengisi Kanre Rong.

“Pendataan untuk PKL yang masuk itu kita sudah siap, sisa menunggu waktunya,” singkat Evy.

Terpisah, Kepala Sub Bagian Kelembagaan Ortala Setda Makassar, Indarwati mengatakan, pengurusan organisasi untuk UPTD Karebosi sudah rampung sejak beberapa waktu lalu. Sehingga kewenangannya kini berada di bagian BKPSDM.

“Sudah ada orangnya dan dilantik kepalanya. Kalau strukturnya bukanmi di sini (Ortala) tapi di BKPSDM, karena kita sudah bikinkan rumahnya, perwalinya dan tupoksinya sudah ada semua,” ungkapnya.

Ditargetkan kawasan ini bisa meningkatkan pendapatan pemerintah hingga Rp7 miliar per tahunnya, dengan perputaran uang mencapai Rp2 juta permalam untuk setiap bothnya. (*)


div>