MINGGU , 18 FEBRUARI 2018

Penguji RUU EPN Minta Masukan Pemprov

Reporter:

Editor:

doelbeckz

Rabu , 14 Juni 2017 13:28
Penguji RUU EPN Minta Masukan Pemprov

Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Sulsel, Abdul Latief. foto: dok rakyatsulsel.

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Tim Uji Sahih Rancangan Undang-Undang (RUU) Etika Penyelenggara Negara (EPN) Komite I DPD RI melakukan kunjungan ke Pemerintah Provinsi Sulsel, Selasa (13/6).

Kunjungan ini untuk mendengar masukan terkait etika penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik dan berintegritas.

Anggota tim DPD yang hadir diantaranya Bahar Ngitung dari Sulsel, Roblatul Adawiyah (NTB), Abdurahman Lahabato (Maluku Utara), Eni Sumarni (Jawa Barat), Yusran Silondae (Sultra). Selain di wilayah Pemprov Sulsel yakni Makassar, kunjungan ini juga dilakukan di wilayah Jawa Timur yakni Surabaya) dan Riau yakni Kota Pekanbaru.

Uji RUU EPN ini sebagai tindak lanjut dari banyaknya ditemukan penyimpangan dalam tata kelola pemerintahan, baik di pusat maupun daerah. Karena itu, uji draft rancangan undang-undang yang mengatur etika dalam tata kelola pemerintahan dinilai sangat penting.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Latief mengemukakan, RUU EPN adalah sesuatu yang diperlukan kendati beberapa instansi sudah memiliki kode etik sendiri. “RUU EPN itu nantinya akan menjadi payung utamanya,” ungkap Abdul Latif diberitakan Rakyat Sulsel, Rabu (14/6).

Dia melanjutkan, penyusunan RUU EPN diperlukan dalam mengatur pejabat penyelenggara negara dalam menata kelola pemerintahan. Aturan ini diharapkan menjadi konsepsi reformasi birokrasi melalui pendekatan hukum, sehingga etika yang tidak terukur menjadi terukur. UU EPN ini diperlukan sebagai kontrol bagi para pejabat penyelenggara negara.

Instrumen Hukum yang bersinggungan dengan etika yang berhasil diundangkan hingga saat ini adalah UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN.

UU ini diharapkan dapat menciptakan pemerintah yang efektif dan efisien mencegah terjadinya peyalahgunaan sumber daya negara. (***)


div>