KAMIS , 16 AGUSTUS 2018

Pengurusan Sertifikat Halal MUI Dikeluhkan

Reporter:

Irsal

Editor:

asharabdullah

Jumat , 13 April 2018 11:00
Pengurusan Sertifikat Halal MUI Dikeluhkan

Ilustrasi.

* Baru Tiga Catering Berlabel Halal di Makassar

 

MAKASSAR, RAKYASULSEL.COM – Sejumlah pengusaha catering di Makassar mengeluhkan proses pengurusan sertifikasi halal di Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulsel. Proses pengurusan sertifikat halal dinilai ribet dan berbelit-belit.

Salah satu pengusaha catering, Nur Fajri secara terang-terangan mempertanyakan transparansi pengurusan sertifikat halal ini. Ia mengaku telah mengurus sertifikasi halal sejak enam bulan lalu namun hingga saat ini tak kunjung dikeluarkan.

“Alasannya karena anak saya pernah men-sub sejenis makanan ke catering (milik muslim lain) yang belum bersertifikat halal. Harus cari partner yang punya sertifikat halal yang membuat makanan itu. Bagaimana mau cari partner kalau kurang sekali catering dan rumah makan yang punya sertifikat halal? Katanya hanya tiga catering yang berlabel halal di Makassar. Tidak ada yang mau urus karena berbelit belit dan minimal bolak balik enam bulan ngurusnya,” keluh Nur Fajri, Kamis (12/4).

Masalah kedua, lanjut Nur Fajri, setiap content yang dikoreksi menunggu waktu lama baru mendapat respon dari LPPOM MUI. “Setelah pengembalian perbaikan, menunggu waktu lagi baru diinfo koreksi yang lain. Lucu kan? Belum lagi tunggu MUI rapat dan mengeluarkan persetujuan butuh waktu juga,” keluhnya lagi.

Padahal, lanjutnya, dana pemerintah dan masyarakat telah banyak dikeluarkan untuk biaya pembuatan sertifikasi halal.

“Belum lagi tahun depan yang terlambat mengurus didenda Rp 2 miliar. Yang memproses saja masih dipertanyakan. Makanya banyak instansi yang mempertanyakan kompetensi LPPOM MUI dalam menangani ini. Saya dengar kemenag merasa lebih berhak. Bahkan ada perguruan tinggi juga mau menangani ini,” ungkapnya.

Ia pun meminta LPPOM MUI memperbaiki proses dan mekanisme pengurusan sertifikat halal agar umat bisa dengan mudah menemukan rumah makan berlabel halal.

“Ini masalah umat, kebutuhan umat untuk diedukasi mencari makanan yang halal buat mereka. Seharusnya LPPOM MUI paham ini sehingga mempercepat prosesnya,” tegasnya.

Sementara Direktur LPPOM MUI Sulsel, Tajuddin Abdullah mengatakan, untuk mengeluarkan sertifikat halal ada prosedur yang harus dipenuhi. Antara lain bahan yang digunakan harus diketahui asalnya, kemudian proses pengerjaan produk baik makanan maupun minuman tidak tercemar dengan bahan yang haram.

“Ini baru beberapa data yang perlu kami ketahui sehingga diperlukan audit untuk memastikan sudah sesuai atau belum,” jelasnya.

Menurutnya, sertifikat halal tidak sama dengan sertifikat yang lainnya karena mulai dari bahan hingga produk akhir harus ditelusuri dan sesuai dengan data yang ada di lapangan. (*)


div>