KAMIS , 16 AGUSTUS 2018

Pengusaha Catering Keluhkan Proses Pembuatan Sertifikat Halal di MUI

Reporter:

Editor:

Ridwan Lallo

Rabu , 11 April 2018 21:54
Pengusaha Catering Keluhkan Proses Pembuatan Sertifikat Halal di MUI

int

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Sejumlah pengusaha catering di Makassar mengeluhkan pembuatan sertifikasi halal di Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau yang disebut LPPOM MUI Sulsel.

Salah satu pengusaha catering, Hj Nur Fajri mempertanyakan transparansi pengurusan sertifikat halal ini. Ia mengaku telah mengurus sertifikasi halal enam bulan lalu namun hingga saat ini belum juga dikeluarkan.

“Alasannya karena anak saya pernah mensub sejenis makanan ke catering (milik muslim lain) yang belum bersertifikat halal. Harus cari partner yang punya sertifikat halal yang membuat makanan itu. Bagaimana mau cari partner kalau kurang sekali catering dan rumah makan yang punya sertifikat halal?. Katanya hanya tiga catering yang berlabel halal di Makassar. Tidak ada yang mau urus karena berbelit belit dan minimal bolak balik enam bulan ngurusnya,” ujar Hj Nur Fajri.

Yang kedua, kata Hj Nur Fajri, setiap content yang dikoreksi menunggu waktu lama baru diinfokan, sangat passif LPPOM MUI. “Setelah pengembalian perbaikan, menunggu waktu lagi baru diinfo koreksi yang lain. Lucu kan?. Belum lagi tunggu MUI rapat dan mengeluarkan persetujuan butuh waktu juga,” keluhnya.

Pada hal lanjutnya, dana pemerintah dan masyarakat banyak telah banyak dikeluarkan untuk biaya pembuatan sertifikasi halal. “Belum lagi tahun depan yang terlambat mengurus di denda Rp 2 miliar. Yang memproses saja masih dipertanyakan. Makanya banyak instansi yang mempertanyakan kompetensi LPPOM MUI dalam menangani ini. Saya dengar kemenag merasa lebih berhak. Bahkan ada perguruan tinggi juga mau menangani ini,” ungkapnya.

Ia pun meminta LPPOM MUI memperbaiki proses dan mekanisme pembuatan sertifikat halal agar umat terbiasa masuk ke rumah makan berlabel halal. “Ini masalah umat, kebutuhan umat untuk diedukasi mencari makanan yang halal buat mereka. Seharusnya LPPOM MUI paham ini sehingga mempercepat prosesnya,” tegasnya.

Sementara Direktur LPPOM MUI Sulsel, Tajuddin Abdullah mengatakan, untuk mengeluarkan sertifikat halal ada prosedur yg harus dipenuhi oleh catering maupun restoran antara lain bahan yg digunakan harus diketahui dari mana asalnya, kemudian proses pengerjaan produk baik makanan maupun minuman tidak tercemar dengan bahan yang haram, ini baru beberapa data yg perlu kami ketahui sehingga diperlukan audit untuk memastikan sudah sesuai atau belum,” jelasnya.

Menurutnya, sertifikat halal tidak sama dengan sertikat yang lainnya karena mulai dari bahan hingga produk akhir harus tertelusur dan sesuai dengan data yang ada di lapangan. (*)


div>