SABTU , 22 SEPTEMBER 2018

Pengusaha Reklame Menjerit

Reporter:

Editor:

doelbeckz

Kamis , 04 Mei 2017 11:35
Pengusaha Reklame Menjerit

Ketua Aspri Kota Makassar AB Iwan Azis bersama jajaran pengurusnya bertemu dengan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto, Selasa (2/5). foto: foto: muh alief/rakyatsulsel.

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Asosiasi Pengusaha Reklame Indonesia (Aspri) Kota Makassar, mengeluhkan tingginya pajak reklame. Mereka mengeluh pesca adanya kenaikan tarif pajak reklame yang sangat signifikan yakni mencapai 300 persen.

Ketua Aspri Kota Makassar, AB Iwan Azis menjelaskan, aturan yang dikeluarkan Pemkot Makassar melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar mulai berlaku sejak 2017.

“Kebijakan ini sangat memberatkan pengusaha reklame. Apalagi, kenaikannya tidak tanggung-tanggung mencapai 300 persen,” terang Iwan diberitakan Rakyat Sulsel, Kamis (4/5).

Iwan mengatakan, pengusaha reklame semakin kesulitan, apalagi tidak sedikit yang sudah memiliki kontrak jangka panjang.

“Kontrak yang sudah jalan dan sudah bayar dengan budget lama, tiba-tiba ada kenaikan. Ini membuat kita kesulitan. Otomatis pengusaha reklame yang menanggung beban kenaikan ini, sebab tidak mungkin mitra pengiklan diminta penambahan biaya,” jelasnya.

Terkait kenaikan itu, Aspri Makassar berinisiatif bertemu dengan Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, Selasa (2/5). Dalam pertemuan itu Wali Kota sempat mempertanyakan dasar kenaikan itu.

“Saat itu, Pak Wali sempat heran dengan adanya keluhan ini. Beliau bertanya apa dasar kenaikan tarif reklame itu. Namun, beliau sadar sebagai pimpinan menyadari adanya keluhan ini, beliau berjanji akan mengkaji kenaikan ini dan meminta Aspri melakukan kajian pada kebijakan yang dikeluarkan Bapenda Kota Makassar ini,” jelasnya.

[NEXT-RASUL]

Wakil Ketua Bidang Reklame Aspri Kota Makassar, La Ode Ightar mengatakan, kenaikan pajak reklame yang mencapai 300 persen sangat memberatkan pengusaha reklame.

“Misalnya, billboard 5×10 meter tahun lalu kita masih banyar Rp20 juta lebih, sekarang harus bayar Rp64 juta. Pokoknya, ada sekira 300 persen kenaikan,” terangnya.

La Ode mengharapkan Pemkot Makassar melakukan peninjauan kembali tarif pajak reklame baru ini. “Kita bersyukur karena Pak Wali Kota sudah meminta protokoler untuk mengumpulkan SKPD untuk membicarakan pajak reklame ini. Wali kota berjanji akan melibatkan pengusaha reklame,” jelas La Ode diiyakan Wakil Ketua Bidang Hukum Aspri Kota Makassar Jemmy Nento.

Penasehat Aspri Kota Makassar, H Jabir, mengatakan, hal serupa. Adanya peninjauan aturan baru ini, agar tidak semakin membebani pengusaha reklame yang ada.

“Ini bukan kebijakan nasional yang tidak dapat diubah. Sisa bagaimana menyesuaikan pendapatan kepada daerah melalui reklame tanpa memberatkan pengusaha,” jelasnya.

Jabir juga meminta adanya keringanan dan mengusulkan billboard yang kosong bisa tetap diisi dengan sistem tarif pajak insidentil. “Konyolnya, karena billboard insidentil misalnya untuk satu bulan harus bayar satu tahun. Daripada kosong dan kami tetap dikenakan pajak, apa salahnya kami isi. Ini juga untuk penataan reklame agar tidak semrawut sejalan dengan program Wali Kota Makassar ‘Makassar Tidak Rantasa’,” terangnya. (***)


div>