SENIN , 10 DESEMBER 2018

Penikmat Korupsi e-KTP Masuk Kategori Pelanggaran HAM

Reporter:

Editor:

doelbeckz

Jumat , 10 Maret 2017 13:57
Penikmat Korupsi e-KTP Masuk Kategori Pelanggaran HAM

Ilustrasi.

JAKARTA – Banyak nama yang disebut dalam surat dakwaan kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) di Kementerian Dalam Negeri tahun anggaran 2011-2012.

Mulai dari pelaksana proyek, panitia lelang, pejabat Kemendagri, hingga puluhan anggota DPR periode 2009-2014. Mereka disebut menerima fee dari uang yang dianggarkan dalam proyek e-KTP tersebut.

Tidak tangung-tanggung, proyek ini menggunakan uang negara hampir Rp6 triliun.

Analis politik dan HAM dari Labor Inatitute Indonesia, Andy William Sinaga, mengaku, ikut menyangkan kasus besar korupsi berjemaah yang merugikan negara hingga Rp2,3 triliun.

Menurut Andy, kejahatan ini masuk dalam kategorikan melakukan pelanggar HAM.

“Para penikmat korupsi tersebut dapat dikategorikan pelanggar HAM warga negara, khususnya hak ekonomi dan sosial,” ungkapnya, Jumat (10/3).

Andi menjelaskan, dana yang diduga dikorupsi sebesar Rp2,3 triliun tersebut sejatinya dapat merampungkan proyek e-KTP yang hingga saat ini masih belum tuntas.

“Atau uangnya bisa digunakan untuk membangun ratusan rumah sakit dan sekolah,” tukasnya. (rmol)


div>