RABU , 14 NOVEMBER 2018

Penjelasan Terbaru Menpan-RB Asman Abnur soal Rekrutmen CPNS

Reporter:

Editor:

irsad ibrahim

Selasa , 20 Maret 2018 08:04
Penjelasan Terbaru Menpan-RB Asman Abnur soal Rekrutmen CPNS

int

TARAKAN, RAKYATSULSEL.COM – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Asman Abnurmengatakan, hingga saat ini formasi CPNS yang diusulkan daerah masih digodok agar hasilnya benar-benar sesuai dengan kebutuhan.

“Tahun ini rencananya, Mei kita sudah tetapkan formasinya. Kemudian setelah pilkada serentak yang diikuti 171 daerah pada Juni nanti baru kita laksanakan tes,” ungkap Asman kepada Radar Kaltara (jawa Pos Group) saat ditemui di rumah jabatan Gubernur Kaltara, Senin (19/3).

Jadi, kata dia, akhir tahun CPNS yang dinyatakan lulus seleksi sudah menerima surat keputusan (SK) pengangkatannya.

Disinggung apakah Kaltara dipastikan akan dapat jatah formasi lagi tahun ini, Asman mengatakan tergantung dengan beban kerja dan target kinerja yang harus dicapai. Karena harus fokus pada konsentrasi pembangunan di daerah.

Artinya, jika fokus suatu daerah untuk membangun infrastruktur, maka harus merekrut pegawai yang latar belakangnya di bidang tersebut. Itu yang ingin didetailkan dulu agar CPNS yang diterima tidak hanya lulus secara administratif.

“Ini yang harus kita ukur terlebih dahulu sebelum ditetapkan. Sehingga nanti CPNS tersebut betul-betul bermanfaat untuk daerah dan bisa mendukung menjalankan visi dan misi kepala daerahnya,” kata dia.

Namun demikian, dirinya menegaskan untuk provinsi termuda di Indonesia ini akan diprioritaskan untuk mendapatkan formasi CPNS. Pastinya diharapkan usulan yang masuk ke Kemenpan-RB benar-benar dibutuhkan untuk daerah.

Selain itu, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) yang dibutuhkan untuk membuat laporan keuangan daerah juga tetap diprioritaskan untuk kebutuhan di Kaltara. Termasuk juga lulusan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) dan pelayaran.

 

“Karena di sini juga tentu butuh untuk menangani di bidang sungai dan laut. Jangan sampai nanti guru agama Islam disuruh mengatur lalulintas sungai dan laut. Pasti dia tidak mengerti,” tuturnya.

Untuk usulan kabupaten/kota yang ada di Kaltara, dirinya kembali menegaskan semua itu tetap tergantung dengan persyaratan yang ditetapkan.

Utamanya yang berkaitan dengan belanja pegawai suatu daerah. Itu tidak boleh lebih dari 50 persen dari jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

“Tapi untuk guru dan tenaga kesehatan tetap menjadi prioritas kita. Itu pasti akan dilihat lagi dengan kondisinya nanti seperti apa,” sebutnya.

Dalam hal ini, diharapkan tata kelola pemerintahan dapat lebih baik dan ukuran kinerjanya jelas.

Sehingga, setiap unit kerja yang ada dapat diukur capaiannya. Dengan begitu setiap kepala daerah dapat menilai mana yang berhasil dan tidak.

Dengan begitu, kepala daerah tinggal mengevaluasi pejabat tinggi dari organisasi perangkat daerah (OPD) mana yang tidak tercapai targetnya. Artinya, tidak boleh menetapkan suatu jabatan berdasarkan kedekatan dan lain sebagainya.

“Pastinya kepala daerah tidak boleh memanfaatkan kewenangannya untuk mengintervensi kepentingan politik dalam kepentingan birokrasi,” tegasnya.(*)


div>