RABU , 20 JUNI 2018

Penyaluran Bantuan Sosial Pangan Harus Perhatikan 6 T

Reporter:

Supahrin

Editor:

Lukman

Selasa , 13 Maret 2018 21:00
Penyaluran Bantuan Sosial Pangan Harus Perhatikan 6 T

int

TAKALAR, RAKYATSULSEL.COM – Untuk kelancaran pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan di Kabupaten Takalar Tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Takalar, melaksanakan rapat pembentukan Tim Koordinasi yang dipimpin secara langsung oleh Sekda Takalar H. Nirwan Nasrulllah, di ruang rapat lantai III Kantor Bupati Takalar, Selasa (13/03)

Rapat ini dihadiri Kajari Takalar, Kapolres Kapolres Takalar, Pimpinan OPD Kabupaten Takalar, Kepala BPS Takalar, serta para Camat se-Kabupaten Takalar.

H. Nirwan Nasrulllah, mengatakan bahwa yang harus diperhatikan dalam Pembagian Bantuan Sosial Pangan yaitu tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat administrasi, tepat harga, dan tepat kualitas.

“Agar kendala yang dihadapi dalam pembagian rastra dapat segera diselesaikan seperti perbaikan data harus dilakukan melalui musyawarah agar ada kepastian dan jelas sehingga pembagian rastra betul-betul tepat sasaran untuk mengurangi beban masyarakat,” ujarnya.

Kepala BPS Takalar H. Abd. Haris pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa tugas Badan Pousat statistik (BPS) adalah melakukan pendataan.

“Pendataan harus dilakukan dan pihaknya akan membina dalam melakukan pendataan dan dengan kerjasama kita akan bisa menghadapi kendala-kendala yang dihadapi dalam penyaluran Rastra,” jelasnya.

Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) Takalar, Zainuddin pada kesempatan tersebut menjelaskan, terkait dengan realisasi rastra mulai Januari sampai saat ini yaitu terkait dengan penyaluran di tahap 1 sudah selesai dilakukan. Namun pada saat penyaluran ada beberapa hal yang menjadi kendala seperti ada beberapa desa yang belum disalurkan di tahap satu dan ada juga desa barangnya sudah didistribusi tetapi belum dibagikan karena menunggu tahap selanjutnya.

Ada beberapa hal yang menjadi aturan dalam pembagian rastra seperti rastra tidak boleh dibagikan kepada warga yg belum terdaftar, dan penyaluran tidak boleh ditunda. Pihaknya juga akan menverifikasi dan menvalidasi data agar mendapatkan data yang real. Setiap bulan disalurkan sebanyak 10 kilo/KPM (Keluarga Penerima Manfaat). (*)


div>