SABTU , 17 NOVEMBER 2018

Penyelenggara Pilkada Jangan “Main Api”

Reporter:

Iskanto - Suryadi

Editor:

asharabdullah

Rabu , 13 Desember 2017 11:26
Penyelenggara Pilkada Jangan “Main Api”

Dok. RakyatSulsel

– Bocorkan Dokumen Paslon, Bisa Dipidana
– Dukungan IYL – Cakka Mulai Dibegal

 

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Berkas dukungan pasangan calon independen Ichsan Yasin Limpo – Andi Mudzakkar (IYL – Cakka) diduga telah bocor. Kredibilitas penyelenggara Pemilihan Gubernur (Pilgub) pun dipertanyakan.

Proses verifikasi faktual berkas IYL – Cakka, telah dimulai. Berbagai tudingan negatif dilemparkan “pembegal demokrasi” untuk menggiring opini publik. Mulai dari jumlah dukungan yang tidak sesuai antara data yang diserahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel ke kabupaten/kota hingga ke tingkat PPK/PPS, pemalsuan berkas dukungan, hingga tudingan mencaplok dukungan. Tim Rumah Kita IYL – Cakka juga mulai menemukan berbagai kejanggalan.

Atas berbagai informasi tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, dan Panwaslu, diingatkan untuk tidak main-main dalam pelaksanaan verifikasi faktual dukungan IYL – Cakka. Khususnya, dalam menjaga kerahasiaan dokumen berkas dukungan.

Penyelenggara pilkada bertanggungjawab penuh untuk menjaga kerahasiaan dokumen nama pendukung pasangan calon perseorangan.  Jika bocor, ancaman pidana penjara maksimal dua tahun dan denda Rp 20 juta bisa menjerat pelaku.

Nama-nama pendukung yang tertera dalam formulir BW1- KWK perseorangan merupakan informasi yang dikecualikan dan atau dilarang untuk dipublikasikan. Ketentuan tersebut dipertegas KPU dalam SK KPU NO.564/KPU/X1/2015.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berdasarkan UU Keterbukaan Informasi menegaskan, dukungan pemilih terhadap calon perseorangan dikategorikan sebagai informasi yang bersifat rahasia pribadi.

Pasal 22 (e) ayat 1 UUD 1945 menyebutkan sifat rahasia dalam pemilu termasuk yang tersifat azas untuk melindungi pemilih terhadap kemungkinan yang berakibat buruk, yang dapat mengancam jiwa dan raga atas pilihan politiknya.

Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) juga mengatur ketentuan pidana bagi siapa saja yang membocorkan informasi yang dikecualikan atau rahasia negara dengan ancaman maksimal dua tahun penjara dan denda paling banyak Rp 20 juta.

Pakar Hukum dari Universitas Muslim Indonesia (UMI), Prof Hambali Talib, menuturkan KPU dan Panwas merupakan dua stakeholder penting dalam penyelenggaraan pemilu. Sehingga, penting bagi dua instansi ini untuk menjunjung tinggi independensinya.

“Ketika ada oknum pegawai KPU yang terlibat membocorkan berkas administrasi kandidat, maka hal itu dapat diberi sanksi berat. Karena memang, informasi seputar kandidat dalam tahapan verifikasi bersifat rahasia,” tegas Prof Hambali, Selasa (12/12) kemarin.

Prof Hambali menjelaskan, jika ada oknum yang membocorkan berkas kandidat, maka akan diproses secara hukum pidana. Berkas dukungan bersifat rahasia yang dipegang oleh kandidat.

“Sebagai penyelenggara, apakah dia KPU dan Panwas, domain pertanggungjawabannya dalam Undang-undang Pemilu. Tapi ketika dia masuk pada ranah hukum, secara umum itu tidak bisa dilepaskan juga pertanggungjawabannya,” ungkapnya.

Senada, akademisi dari Universitas Hasanuddin, Andi Ali Armunanto, mengatakan, skenario menjegal langkah pasangan IYL – Cakka, ini tentunya ada yang mendalangi. Namun, persoalan administratif yang kini sementara diverifikasi faktualkan tentu menjadi tanggungjawab KPU sebagai penyelenggara.

“Itu memang banyak hal yang bisa dilakukan dan sebenarnya kata skenario saya pikir seakan-akan ada yang mendalangi. Tapi yang jadi persoalan kan pada saat pencalonan itu permasalahan administratif misalnya, jumlah KTP dan itu tantangan yang dihadapi calon independen dan itu bisa saja bermasalah,” terangnya.

Adanya persoalan pencaplokan KTP sebagai bukti tanda dukungan, menurut Andi Ali, bisa saja disebabkan oleh tim kandidat yang bekerja dibawah dalam mengumpulkan surat dukungan, yang kurang teliti.

“Karena bisa saja misalnya calon-calon ini mendapatkan KTP, tapi dia tidak tau dari mana asalnya. Saya pikir yang bergerak adalah tim dibawah. Kadang-kadang tim dibawah itu kreatif atau bahkan terlalu kreatif sampai kemudian muncul istilah calo KTP,” lanjutnya.

Menurutnya, bukan hal baru apabila ada persoalan dalam verifikasi faktual kandidat calon independen. Karena memang, tentu ada pihak-pihak tertentu yang mungkin saja mencoba menjegal kandidat untuk maju bertarung dalam perhelatan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

“Biarlah dulu KPU menyelesaikan tugasnya dan biarlah kandidat ikut mengawal verifikasi. Yang penting, prosesnya tetap berjalan,” ujarnya.

Terpisah, Komisioner KPU Sulsel, Khairul Mannan, secara tegas menyebutkan, informasi yang beredar di publik bisa jadi rekayasa. Apalagi, pihaknya belum mendapat informasi terkait hal tersebut.

“Kita belum mendapatkan informasi soal data seperti itu. Jangan sampai hanya isu, kemudian dikembangkan di media sosial sehingga beredar luas,” ujarnya.

Khairul mengatakan, kerahasiaan dokumen terjamin dan hanya diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Yakni KPU, Panwas dan LO. KPU tidak pernah membuka akses, kecuali kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

“Yang jelas KPU tak membuka akses, kecuali pihak berkepentingan. Kalau ada dokumen, itu dibuka dan hanya diketahui oleh Panwas dan LO pasangan calon,” jelasnya.

Soal sanksi bagi yang membocorkan dokumen, akan diberikan sanksi sesuai PKPU Nomor 10 Tahun 2016. “Ini mendahului tahapan. Jika ada laporan panwas, jelas pidana. Yang membocorkan agak ringan, kecuali membuat data palsu dipidana berat sesuai aturan PKPU No 10 Tahun 2016,” imbuhnya.

Ia mengingatkan semua pihak untuk menjaga kerahasiaan dokumen selama verifikasi berlangsung. “Kita sudah ingatkan semua pihak akan rahasia. Jika ada membocorkan harus dicek kebenarannya. Jangan sampai pernyataan satu orang saja dibesar-besarkan,” pungkasnya.

Sementara, Ketua Bawaslu Sulsel, Laode Arumahi, mengaku belum mendapat informasi atau laporan dari KPU, Panwas atau tim Bawaslu di lapangan perihal informasi yang beredar. Jika informasi itu benar, maka verifikasi faktual menjadi dasar untuk mengecek kebenaran. Namun jika hanya isu atau opini, akan ditindaklanjuti dengan proses hukum administrasi, belum tahap pidana.
“Verifikasi faktual intinya benar atau tidak sesuai fakta lapangan. Yang tertulis sesuai atau tidak,” imbuhnya. (*)


div>