JUMAT , 17 AGUSTUS 2018

Peralihan Izin Usaha di Kawasan Nusantara Dinilai Lamban

Reporter:

Armansyah

Editor:

asharabdullah

Sabtu , 30 Juni 2018 10:15
Peralihan Izin Usaha di Kawasan Nusantara Dinilai Lamban

Jalan Nusantara . (ist)

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Kota Makassar diminta untuk segera merampungkan peralihan 31 izin di kawasan Jalan Nusantara.

Walikota Makassar, Moh Ramdhan Danny Pomanto bahkan menilai pemerintah lamban memproses peralihan izin tersebut karena dirinya cuti, pasalnya 31 izin ini sudah lama diajukan oleh Asosiasi Usaha Hiburan Malam (AUHM).

“Izinnya saya coba cek, karena ini sementara proses. Hanya memang pemerintah kota yang agak lamban merespon ini, mestinya sudah harus keluar (izinnya),” tegas Danny Pomanto, Jumat (29/6) kemarin.

Kata Danny, peralihan izin ini harus secepatnya dilakukan supaya jelas tempat usaha yang diperbolehkan beroperasi di kawasan tersebut. Terlebih lagi, kawasan nusantara saat ini tengah dalam proses menuju kawasan pusat kuliner.

Ia menegaskan bahwa peralihan izin ini tidak berbayar, sehingga tidak ada alasan bagi SKPD terkait untuk menahan 31 izin tersebut. “Harus cepat ini izinnya keluar, agar peralihan izin ini jelas. Peralihan izin ini tidak ada biaya apapun,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua AUHM Makassar, Zulkarnain menegaskan berdasarkan moratorium walikota pada Mei 2016 lalu, yang dilarang hanyalah panti pijat dan massage, sementara pub (live musik) dan bar itu boleh.

“Saya sudah berkoordinasi dengan pak wali, jadi tetap yang dilarang itu sesuai dengan moratorium walikota adalah panti pijat dan massage, selain dari itu boleh. Termasuk pub (live musik), bar, cafe and resto,” ucap Zulkarnain.

Menurut dia, keberadaan pub dinilai tidak menjadi masalah seiring dengan langkah pemerintah ingin menjadikan nusantara sebagai pusat kuliner. Pasalnya, pub hanyalah tempat minum yang diikutkan dengan adanya live music.

Sehingga, Ia meminta kepada Dinas PM-PTSP untuk segera menertibkan 31 izin yang diantaranya adalah izin pub, bar dan cafe resto.

“Pub itu tempat minum ada live musiknya, justru kita ingin ada live musik disitu. Artinya, pub dan bar bisa, itu hasil kesepakatan dengan pimpinan,” tutur Zulkarnain.

Lanjutnya, 31 izin yang sebelumnya diusulkan ini sudah dalam proses. Meski begitu, dia berharap dalam waktu dekat bisa berkoordinasi dengan walikota untuk mempertegas perihal perombakan izin usaha.

“Yang 31 izin yang didisposisi pak wali (disetujui) itumi yang ada bar ada pub, ada cafe resto. Tidak boleh berubah, karena moratorium hanya satu yang dilarang panti pijat. Kita harapkan bulan depan bisa ketemu dengan pak wali untuk mempertegas dukungan (kawasan kuliner nusantara) dengan melakukan perombakan sarana usaha bagi yang belum,” jelas Zulkarnain. (*)


div>