• Selasa, 21 Oktober 2014
Iklan | Privacy Policy | Redaksi | Citizen Report

Perekrutan PNS Harus Diperketat

Rabu , 05 Desember 2012 11:40
Total Pembaca : 245 Views
Prof DR Aswanto SH MH, Pengamat Dari Unhas

Baca juga

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, tentunya sangat diharapkan oleh masyarakat banyak untuk bekerja profesional dan tanpa mengharapkan imbalan apapun dari masyarakat. Namun, di era sekarang ini, PNS masih jauh dari harapan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya oknum PNS yang melanggar, seperti melakukan pungutan liar yang kadang memberatkan masyarakat. Bahkan, tidak sedikit PNS melakukan tindak pidana korupsi seperti dirilis Menteri Dalam Negeri (Mendagri) belum lama ini.

Pengamat politik, hukum, dan pemerintahan dari Universitas Hasanuddin, Prof DR Aswanto SH MH, mengungkapkan, meski sudah ada regulasi yang dibuat pemerintah untuk mencegah PNS melakukan korupsi, namun, jika tidak ada kesadaran diri sendiri, baik pimpinan sampai bawahan, pasti perbuatan ini akan terus dilakukan. Berikut petikan wawancaranya dengan Rakyat Sulsel, Selasa (4/12).

 

+ Bagaimana Anda melihat prilaku korupsi PNS saat ini?

-  Terkait PNS yang korupsi, banyak hal yang mesti kita lihat untuk dibenahi, misalnya yang harus kita bereskan satu-satu, yaitu melakukan perbaikan bagi PNS harus dimulai dari sejak seleksi penerimaan PNS. Jika memang tidak beres sebaiknya jangan diterima.

 

+ Hari ini jadi PNS harus disertai embel-embel?

- Iya, sekarang ini, sudah bukan rahasia lagi kalau ingin jadi PNS harus membayar sekitar puluhan juta rupiah, kalau ini terus dibiarkan, pasti niat untuk korupsi akan ada. Sebab logikanya jika masuk saja sogok, apalagi kalau sudah di dalam pasti terima sogokan.

 

+ Jadi yang mesti dilakukan?

-  Harus ada pengetatan. Kita harus tata dari awal, dalam hal ini seleksi yang ketat. Jika dari awal sudah ada gelagat tidak beres sebaiknya jangan diterima lah. Kita mesti cegah ini, sebab PNS yang masuk melalui sogokan, kan terjadi logika barter, nantinya setelah bekerja sebagai PNS akan menerima sogokan, ini yang mesti kita kritisi.

 

+ PNS sebagai publik server kadang juga menggunakan fasilitas negara. Bahkan kadang digunakan untuk kepentingan kelompok atau golongan tertentu. Apa tanggapan Anda?

-  PNS harus bersikap netral dan menjaga independensinya, dengan menghindari penggunaan fasilitas negara untuk golongan tertentu. Sebab selain netral dan menjaga independensinya, PNS juga juga dituntut tidak diskriminatif khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

 

+ Maraknya PNS yang menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan politik. Bagaimana mencegahnya?

-  Saya kira untuk mencegah, kita harus lihat dulu modus operandinya apa. Sesudah kita tahu, bisa kita lihat regulasi apa, bisa jadi mental PNS atau kesalahan adminstrasi. Namun hal ini sulit, sebab, misalnya calon pejabat adalah pemimpin di daerahnya masing-masing, jadi secara tidak langsung bawahannya akan mendukung, dan kadang menggunkaan fasilitas negara.

 

+ Apa solusi untuk ini?

- Komponen bangsa harus duduk bersama membahas, regulasi mesti diperbaiki, sebab memicu korupsi, selain sistem rekrutmen harus diperbaiki. Namun yang utama adalah keteladan dari PNS tidak kalah penting. Sebab kalau pemimpinnya tidak melakukan korupsi di bawahnya juga akan mengikuti keteladanan pimpinannya. Jadi contoh yang baik dalam hal ini melaui top-down.

 

+ Apa karena selama ini sanksi yang diberikan kurang tegas?

-  Iya, mesti diberi sanksi yang tegas, kalau ada pegawai terbukti korupsi harus dihukum sesuai aturan hukum yang berlaku. Yang jadi persoalan adalah walaupun undang-undang mengancam pidananya tinggi, namun kadang penegak hukumnya bisa dimainkan. Jadi aparatur penegak hukum juga harus diperbaiki. Yah semua komponen harus turut berperan menciptakan pola hidup yang taat pada hukum. Masyarakat punya peran, misalnya mau urus KTP, tidak lagi menggunakan pelicin, dengan pelicin kadang PNS akan berpihak. Sebab PNS sebagai publikserver tidak boleh melakukan diskriminasi dalam pelayanan. (RS4/D)