SELASA , 23 OKTOBER 2018

Perketat Pengawasan di Masa Tenang

Reporter:

Suryadi - Armansyah

Editor:

asharabdullah

Senin , 25 Juni 2018 12:19
Perketat Pengawasan di Masa Tenang

Divisi Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi, serta Hubungan Antar Lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel, Uslimin. (ist)

– Penyelenggara Siapkan Jurus Jitu

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Memasuki masa tenang Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018, penyelenggara memperketat pengawasan. Divisi Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi, serta Hubungan Antar Lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel, Uslimin, mengatakan, sebagai menyelenggara KPU mengingatkan Pasangan Calon (Paslon) agar memasuki masa tenang, tak boleh ada gerakan tambahan. Khususnya money politic untuk merayu pemilih.

Ia menilai, gelagat paslon yang ingin menggunakan money politic sama halnya merusak jalannya demokrasi yang digelar lima tahun sekali ini.

“Kita berharap hal ini tidak terjadi. Hal ini akan menyakitkan dan merusak demokrasi. Jika menggunakan uang dengan meraih kekuasaan, tidak mendidik dan tidak akan melahirkan pimpinan berwibawa,” ujarnya saat ditemui di KPU Sulsel, Minggu (24/6) kemarin.

Tak hanya itu, Uslimin juga mengingatkan semua pihak agar jangan menjadi objek korban politik. Untuk memperketat pengawasan, akan dilakukan secara berjenjang di semua tingkatan kecamatan hingga kelurahan.

“Untuk pengawasan, kami akan lakukan pengawasan berjenjang bersama tim KPPS serta PPS,” ungkapnya.

Komisioner Divisi Pengawas Pemilih Bawaslu Sulsel, Amrayadi, menyebutkan, berdasarkan ketentuan PKPU telah mengatur terkait tahapan masa tenang dan pembersihan Alat Peraga Kampanye (APK). Oleh karena itu, dihimbau kepada paslon untuk tidak melakukan kampanye atau pembagian uang dalam bentuk apapun selama masa tenang.

“Paslon jangan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan, baik secara langsung ataupun tidak langsung, untuk memengaruhi memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu,” imbaunya.

Ia menilai, money politic masih marak terjadi, maka hukumnya pidana. Karena pihaknya berpendapat, money politic merupakan kiamat kecil menimpa demokrasi.
“Hukuman bagi pihak tersebut pidana. Yang namanya money politic selalu dilarang, dan tidak dibenarkan,” tegasnya.

Selain penertiban, Bawaslu juga memerintahkan di kabupaten/kota untuk melakukan patroli sebagai bentuk pengawasan.

Yang paling utama adalah mengawasi adanya kampanye terselubung, money politics.
“Seluruh tim kami turun, Panwascam, PPL, dan Pengawas TPS. Ketika ada indikasi, maka dilaporkan bertingkat,” pungkasnya.

Sementara, Juru Bicara Nurdin Halid – Aziz Kahar Mudzakkar (NH – Aziz), Muh Natsir, berharap, masyarakat berpikir cerdas dan bertindak arif, menuju hari pemungutan suara. Berpikir cerdas dimaksudkan bahwa program dan figur paslon adalah utama dalam menegaskan pilihan di TPS, dan bertindak arif dimaksudkan agar pemilih tidak menjadi pengemis.

“Kami menganjurkan sahabat, kerabat, keluarga, agar jangan bertindak menjual suaranya untuk kepentingan sehari dan mengorbankan kepentingan jangka panjang untuk Sulsel baru,” imbaunya.
Untuk pengawasan, kata dia, tim NH-Aziz sangat waspada terhadap tindakan kelompok orang yang mau menang sendiri, dengan praktek kotor. Baik berupa politik uang, kampanye negatif, upaya kekerasan, hingga intimidasi pemilih.

“Dan yang paling kami waspadai adalah politik uang. Tim NH – Aziz memberlakukan pengawasan TPS 24 jam. Akan kami tangkap tangan jika ada upaya politik uang di masyarakat,” tegasnya.
NH juga mengajak para rivalnya untuk bersama penyelenggara pemilu yaitu KPU dan Bawaslu mencegah kecurangan.

“Masa tenang dimanfaatkan dengan baik. Saya Imbau paslon tidak melakukan hal yang melanggar aturan. Dan jangan intervensi pilihan masyarakat,” ujarnya.

Jelang masa tenang, mantan Ketua PSSI itu mencium indikasi aroma kecurangan dan intervensi yang dilakukan oleh paslon lain lewat salah satu menteri kabinet Jokowi-JK. Menurut NH, intervensi yang massif dilakuan oleh salah satu menteri tak boleh dibiarkan.

“Masa tenang, pejabat negara jangan mengotori Pilgub dengan segala cara dan kekuasaan. Termasuk menteri, jangan intimidasi pejabat daerah, jangan gunakan kekuasaan telpon bupati/wali kota. Tidak boleh intervensi demokrasi. Dan tak boleh bagi program dan mengancam proses demokrasi,” tegas mantan anggota DPR RI ini.

Ia mengungkapkan, sebanyak lima kepala daerah telah diintimidasi oleh menteri sehingga Panwas dan KPU perlu melakukan pengawasan ekstra.

“Sebagai pejabat negara, tindakan menteri tidak baik karena menghalalkan segala cara untuk intervensi pilihan masyarakat. Penyelenggara harus bergerak cepat. Menjaga pendistribusian logistik C1, C2, sampai kotak suara dan lainnya,” pungkasnya.

Pernyataan NH menyusul laporan yang ia dapatkan, berupa aduan sejumlah kepala daerah di Sulsel. Para bupati tersebut mengaku dihubungi oleh seorang menteri di Kabinet Kerja, yang berupaya mengarahkan agar masyarakat di daerah setempat memilih pasangan calon tertentu. Pasangan calon tersebut tak lain merupakan kerabat dekat sang menteri.

“Saya ingatkan, aparat tidak lakukan intervensi demokrasi. Siapa pun, bahkan menteri. Jangan ada menteri asal Sulsel salah gunakan jabatannya, menghubungi bupati, sampai mengancam,” tegas NH.

Terpisah, Agus Arifin Nu’mang bersama tim, tetap komitmen untuk menghindari kecurangan dan melakukan praktek politik uang yang kerap terjadi menjelang pilkada. Dirinya bersama calon gubernur yang lain akan bekerjasama di lapangan dan menjaga jalannya pemilihan untuk memastikan tidak terjadi kecurangan dan politik uang.

“Kalau saya dan tim saya sudah pasti komitmen (bebas kecurangan dan politik uang), saya gak tahu kalau yang lain. Saya tidak ingin berpikir negatif kalau soal tempat yang terindikasi adanya kecurangan dan politik uang. Bagi saya, semua penyelenggara akan bekerja secara professional,” kata Agus. (*)


div>