SENIN , 19 NOVEMBER 2018

Perma 13/2016 Beri Kepastian Hukum bagi Pengusaha

Reporter:

Editor:

asharabdullah

Rabu , 06 September 2017 11:00
Perma 13/2016 Beri Kepastian Hukum bagi Pengusaha

Ketua Kadin Sulsel, HM Zulkarnain Arief.

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulsel memberikan apresiasi kepada Mahkamah Agung (MA) yang menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi.

Ketua Kadin Sulsel, HM Zukarnain Arief, mengatakan, dengan adanya peraturan itu, jelas memberikan kepastian hukum bagi pengusaha.

“Kita apresiasi dan berterima kasih banyak kepada Ketua Mahkamah Agung (MA) M Hatta Ali yang memperjuangkan disahkannya Perma 13/2016 ini. Apalagi, selama ini sektor usaha sangat rentan dengan masalah hukum, sehingga peraturan ini akan memberikan kepastian hukum bagi pengusaha,” terang Zulkarnain ketika menjadi salah satu pemateri Seminar Publik ‘Implementasi Perma No 13/ 2016 dalam Mendorong Integritas Sektor Swasta’ di Hotel Best Western Makassar, Selasa (5/9).

Zulkarnain mengakui, selama ini pengusaha, khususnya kontraktor kerap kali mendapatkan perlakuan diskriminasi dan mudah dijerat dengan kasus pidana ketika ditemukan pekerjaan yang dilaksanakan di lapangan diduga terjadi penyimpangan.

“Pengusaha atau kontraktor mudah sekali dijerat pidana, walaupun seharusnya masalah itu perdata. Selama ini penyidik yang menentukan mana pidana dan mana perdata, namun dengan adanya Perma No 13/ 2016 ini, maka akan jelas mana pidana dan mana perdata. Pengusaha di Sulsel mendukung dan sangat mengapresiasi peraturan ini,” terangnya.

“Sumber aturan itu harus jelas dan tegas termasuk impelemntasinya di lapangan harus jelas tanpa tebang pilih. Pasalnya, selama ini masih banyak masalah yang belum terungkap. Contohnya saja, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya tangkap 100-an pelaku korupsi per tahun, itu tidak sebanding dengan penyimpangan yang terjadi di lapangan, mungkin terjadi 1.000-1.500 pelaku dan tindak korupsi yang terjadi akibat aturan yang tidak tegas,” tambahnya.

Pada kesempatan ini, Zulkarnain juga mengakui, posisi hukum pengusaha akan semakin jelas dengan adanya Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang baru saja disahkan.


div>