KAMIS , 26 APRIL 2018

Permenhub Taksi Daring Belum Efektif

Reporter:

Al Amin

Editor:

asharabdullah

Sabtu , 07 April 2018 10:00
Permenhub Taksi Daring Belum Efektif

Kepala Dinas Perhubungan Sulsel, Ilyas Iskandar. (int)

*Organda Minta Pemerintah Tegas

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Setelah diberlakukan terhadap Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) nomor 108 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, pemerintah mengatur batas akhir penyesuaian terhadap taksi daring. Yakni terakhir tanggal 31 Maret lalu.

Namun sayangnya, sampai batas akhir itu tiba belum ada langkah tegas yang diambil oleh Kepolisian Daerah dan Dinas Perhubungan terkait taksi online yang belum menerapkan aturan yang ada. Bahkan hampir seminggu ini tak satupun mobil yang ditilang.

“Kita belum pantau, tapi laporannya dari kepolisian belum ada yang ditilang. Mungkin sopir dan aplikatornya tidak ada yang melanggar,” ungkap Kepala Dinas Perhubungan Sulsel, Ilyas Iskandar, Jum’at (6/4).

Ilyas menyebutkan beberapa waktu lalu, pihaknya bersama Dinas Perhubungan Kota Makassar dan Ditlantas Polda Sulsel telah melakukan uji KIR dan SIM A gratis. Kuotanya sekitar 300 untuk SIM A dan 400 kendaraan untuk uji KIR.

Terkait pemasangan stiker, Ilyas menyebutkan telah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, dijadwalkan akan dilakukan kick off di Makassar. Namun hingga kini belum ada jadwal pasti.

“Rencananya kita mau undang Pak Menteri dan Pak Dirjen, bersama-sama dengan Pak Gubernur. Tapi jadwal untuk mempertemukannya mereka sangat susah. Kalau kesiapan, kita sudah siap termasuk stiker dari aplikator,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Organda Sulsel, Darwis Rahim meminta ketegasan pemerintah untuk menindak angkutan daring yang belum menerapkan aturan yang ada di Permenhub 108. Pihaknya meminta penegakan aturan ini tak perlu lagi dengan upaya sosialisasi.

“Ini sesuai hasil audiensi DPP Organda dengan Menteri Perhubungan tanggal 3 April lalu. Intinya kami sangat mendukung Permenhub 108 tahun 2017,” jelasnya.

Organda juga meminta Kementerian Perhubungan mencabut semua aturan yang bertentangan dengan Permenhub 108. Diantaranya Surat Dirjen Perhubungan Darat nomor HK.202/I/9/DRJ/2018. (*)


div>