RABU , 19 SEPTEMBER 2018

Perppu Pilkada Jadi UU

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Selasa , 20 Januari 2015 14:39
Perppu Pilkada Jadi UU

Prof Dr H Lauddin Marsuni SH MH

Oleh : Prof Dr Lauddin Marsuni SH MH/Pakar Hukum Tata Negara

 

DPR RI, memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang (UU) sebagaimana diatur pada Pasal 20 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia  Tahun 1945, sedangkan Pasal 22A UUD Negara RI Tahun 1945 pembentukan bahwa tata cara pembentukan Undang-Undang diatur dengan Undang-Undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 22A UUD Negara RI Tahun 1945, dibentuklah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang ditetapkan pada tanggal 12 Agustus 2011.

UU Nomor 12 Tahun 2011, selain mengatur tata cara pembentukan UU, juga mengatur mengatur tentang tata cara pengajuan Peraturan Pemerintah sebagai Penganti Undang-Undang (Perppu), sebagaimana diatur pada Pasal 22 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945.

Pasal 22 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945, mengatur bahwa dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan perppu.

Dikategorikan sebagai perppu, oleh karena dua sebab. Yaitu, peraturan pemerintah tersebut memuat materi atau berisi sesuatu yang oleh undang-undang diperintahkan untuk diatur dengan undang-undang, dan hanya ditetapkan oleh presiden.

Sebagaimana publik ketahui bahwa Presiden RI  Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 2 Oktober 2014, telah mentetapkan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Perppu yang memuat meteri yang seharusnya diatur dengan undang-undang, harus diajukan ke DPR dalam persidangan berikutnya sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945, dan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Presiden RI Joko Widodo telah mengajukan Rancangan Undang-Undang Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pilkada warisan Presiden RI pendahulunya Susilo Bambang Yudhoyono kepada DPR RI.

Bagi DPR RI, terdapat dua pilihan  atas Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pilkada yaitu memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945, dan ketentuan Pasal 52 ayat (3) UU Nomor 12 Tahun 2014.

DPR RI tidak melakukan pembahasan atas isi Perppu Nomor 1 Tahun 2014, sehingga DPR hanya diperhadapkan pada pilihan menyetujui atau tidak menyetujui. Apabila DPR menyetujui Perppu Nomor 1 Tahun 2014, maka DPR membahas Rancangan Undang-Undang Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang.

Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 menjadi UU hanya terdiri atas 2 pasal yakni, pasal 1 mengatur tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara RI Tahun 2014, Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5388) menjadi UU dan Lampirannya menjadi bagian tak terpisahkan dengan UU tersebut; sedangkan Pasal 2 mengatur tentang mulai berlakunya UU penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014.

Apabila DPR RI tidak mendapat persetujuan atas Perppu Nomor 1 Tahun 2014, maka DPR atau Presiden mengajukan Rancangan Undang-Undang Tentang Pencabutan Perpu Nomor 1 Tahun 2014.

Rancangan Undang-Undang Tentang Pencabutan Perpu Nomor 1 Tahun2014, ditetapkan menjadi Undang-Undang Tentang Pencabutan Perpu Nomor 1 Tahun 2014.

Pilihan DPR RI untuk menyetujui atau tidak menyetujui Perppu Nomor 1 Tahun 2014, berpijak pada dua argumen utama. Pertama, apakah penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 pada Tanggal 2 Oktober 2014, memenuhi kriteria ikhwal kegentingan yang memaksa, dan kedua argumen tentang mekanisme pemilihan gubernur, bupati dan walikota apakah pemilihan langsung oleh rakyat atau pemilihan melalui DPRD.

Argumen kesatu ikhwal kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945, tidak terpenuhi karena sejak tanggal ditetapkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2014, hingga tulisan ini tersaji negara tidak dalam keadan yang genting, dan hingga saat ini pulang tidak terjadi atau terselenggara pemilihan Gubernur, bupati dan walikota berdasarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2014.

Bila merujuk pada kriteria ikhwal kegentingan yang memaksa maka sudah dapat dipastikan DPR RI tidak memberikan persetujuan atas Perppu Nomor 1 Tahun 2014. Walaupun demikian penulis tidak yakin DPR akan mengkaji secara serius kriteria ikhwal kegentingan yang memaksa, dengan alasan bahwa DPR adalah lembaga politik, yakni lembaga yang mengedepankan pertimbangan politik dan pragmatis dari pada pertimbangan  akademik.

Tentang argumentasi kedua yakni, perihal mekanisme pemilihan gubernur, bupati dan walikota melalui pemilihan langsung atau melalui DPRD, masih terbuka peluang bagi DPR untuk memberikan persetujuan atas Perppu Nomor 1 Tahun 2014 untuk ditetapkan menjadi UU, terutama bila DPR cermat dan mendengar tuntutan publik agar pemilihan gubernur, bupati dan walikota dilakukan secara langsung oleh rakyat.

Alasan lain sehingga penulis memastikan DPR memberikan persetujuan atas Perppu Nomor 1 Tahun 2014, adalah situasi politik di DPR pasca pelantikan Pasangan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla mengalami perubahan yang signifikan yakni KMP versus KIH telah mengalami penurunan tensi politik, termasuk bias dualisme kepengurusan di PPP dan Partai Golkar, dan oleh sebab dapat menjadi sebab mulusnya  hasil kerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk disetujui menjadi undang-undang. (*)


Tag
div>