MINGGU , 21 JANUARI 2018

Perputaran Duit Pilgub

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Rabu , 05 September 2012 11:28

RAKYAT SULSEL . Pesta demokrasi di Sulawesi Selatan pada 22 Januari 2013 mendatang, dipastikan akan meningkatkan laju perekonomian di Sulsel. Sebagai ibukota provinsi, Makassar pun akan menerima imbas paling besar dalam laju perekonomian ini. Salah satunya adalah peningkatan perputaran duit Pilgub.

Misalnya, pada hari-hari biasa, perputaran uang di Makassar sebesar Rp 1 triliun, maka diprediksi menjelang Pilgub 2013 peningkatan tajam akan terjadi. Peredaran uang bisa mencapai Rp 1,8 triliun per hari.

Setidaknya 7 hari menjelang Pilgub.

Dukungan para pemilik modal terhadap seorang calon menjadi penyebab peningkatan perputaran uang ini. Namun meski perputaran uang terjadi demikian besar, inflasi tidak akan terjadi. Karena, uang yang digelontorkan para calon dan donaturnya itu bukan untuk disimpan, melainkan hanya akan menambah jumlah uang yang beredar.

Pada prinsipnya, dalam setiap pelaksanaan pemilu, seperti Pemilukada akan membutuhkan biaya politik yang tinggi. Apalagi, jika calon kepala daerah ingin maju berasal dari bukan kader partai itu sendiri. Jika calon yang ingin maju dalam sebuah pemilihan kepala daerah itu bukan dari kader partai, maka dana yang dikeluarkan lebih besar. Atau kader parpol tapi belum cukup kursi, sehingga masih harus “membeli” kursi dari parpol lain. Mereka membutuhkan uang untuk membeli ‘kursi’ yang nilainya lebih besar dibanding jika berasal dari kader internal. Karena memang sistem politik di Indonesia tidak pernah jauh-jauh dari prinsip ekonomi.

Selain untuk membeli ‘kursi’, dana juga dibutuhkan untuk melakukan konsolidasi, pengadaan alat-alat peraga, honor tim-tim pemenangan termasuk saksi yang jumlahnya ribuan, dan lainnya.

Anggaran politik dalam sebuah Pemilukada di Indonesia sangat berpengaruh dalam memenangkan pertarungan. Anggaran politik menjadi pelumas untuk menggerakkan mesin-mesin parpol, sehingga bisa bekerja secara maksimal demi meraih kemenangan.

Semakin besar sebuah parpol, maka semakin besar pula tarif ‘pintu’ yang diminta kepada calon. Konon, untuk harga satu kursi dari parpol besar, bisa mencapai Rp 1 miliar. Meski itu sulit dibuktikan, tetapi kondisi itu memang tidak bisa dipungkiri pada setiap pemilukada. (*)

 


Tag
div>