SENIN , 18 DESEMBER 2017

Persakmi Sulsel Latih Tenaga Rumah Sakit dan Puskesmas

Reporter:

Editor:

Sofyan Basri

Jumat , 06 Oktober 2017 21:02
Persakmi Sulsel Latih Tenaga Rumah Sakit dan Puskesmas

Persakmi Sulsel menggelar pelatihan pembuatan laporan Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) dan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL)

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Perhimpunan Sarjana Kesehatan Masyarakat Indonesia (Persakmi) Sulsel, menggelar pelatihan pembuatan laporan Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) dan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) bagi Tenaga Rumah Sakit dan Puskesmas, di Hotel Yasmin, Jalan Jampea, Makassar, Jumat (6/10).

Kegiatan itu dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang kesehatan, baik yang berada di Rumah Sakit dan Puskesmas, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemantauan kesehatan lingkungan.

Ketua Persakmi Sulsel, Sukri Palutturi, dalam sambutannya mengatakan bahwa peningkatan kapasitas SDM itu sangat penting sebagai upaya mengakselerasi pembangunan kesehatan di Indonesia.

“Kegiatan ini sebagai wujud komitmen kami di Persakmi Sulsel, dalam rangka peningkatan kapasitas SDM dibidang kesehatan masyarakat, sebagai upaya mengakselerasi pembangunan kesehatan di Indonesia,” kata Sukri.

Sementara itu, guru besar FKM Unhas, Anwar Daud yang bertindak sebagai koordinator training dalam kegiatan itu mengatakan tujuan dari pelatihan ini adalah agar SDM mengetahui cara dan teknik pelaporan pemantauan dan pengelolaan lingkungan.

“Melalui pelatihan ini, diharapkan SDM tenaga kesehatan dapat memahami persoalan dalam hal pelaporan limbah baik cair dan B3. Karena tahun 2018 mendatang, semua Puskesmas sudah harus punya IPAL,” jelasnya.

Ia menegaskan jika ke depan Puskesmas akan diwajibkan memiliki IPAL. Apabila tidak memiliki IPAL, kata dia, maka Puskesmas tersebut tidak akan mendapatkan dana BPJS.

“Puskesmas yang tidak memiliki IPAL tidak akan di kasih dana BPJS. Itu menjadi salah satu persyaratannya dan juga harus ada dokumen UKL-UPL dan ini harus dilaporkan ke Kantor Dinas Lingkungan Hidup setiap 3 bulan sekali,” terangnya. (*)


div>