SENIN , 22 OKTOBER 2018

Persidangan Ahok

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Rabu , 14 Desember 2016 12:11
Persidangan Ahok

Ema Sofyan Sinte Aktivis Perempuan

Persidangan perdana Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok berlangsung pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2017, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, yang diawali dengan Pembacaan Dakwaan  oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Kemudian langsung ditanggapi oleh Terdakwa BTP dan Penasihat Hukumnya dengan membacakan Nota Keberatan atau Eksepsi atas Dakwaan JPU.

Bisakah putusan PN Jakarta Utara keluar lebih awal, dari pelaksanaan Pilkada Gubernur DKI? Jika melihat tahapan persidangan, maka besar kemungkinan putusan Pengadilan belum kelar dan pelaksanaan Pilkada telah berlangsung. Sebab pelaksanaan Pilkada pada tanggal 15 Pebruari 2017 atau hanya tersisa kurang lebih 2 bulan.

Tahapan persidangan berikutnya adalah tanggapan JPU atas Eksepsi Terdakwa dan Penasihat hukumnya pada tangaal 20 Desember 2017 yang akan dilanjutkan dengan tanggapan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya. Apabila Eksepsi Ahok dikabulkan maka kasus penistaan agama tidak berlanjut. Apabila putusan Majelis Hakim menolak Eksepsi Ahok dan Penasihat Hukumnya, maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi.

Dalam pemeriksaan saksi, biasanya akan membutuhkan waktu beberapa kali persidangan, apalagi saksi penistaan agama lebih dari 40 orang. Setelah itu dilanjutkan pemeriksaan Terdakwa lalu tuntutan, kemudia pledoi, replik dan duplik hingga putusan. Sepertinya persidangan akan dilakukan seminggu sekali.

Jikapun Ahok dinyatakan bersalah, maka setelah masa kampanye berakhir, dengan sendirinya Ahok akan menjabat lagi sebagai Gubernur DKI sampai bulan Oktober 2017 sebagaimana masa jabatannya. Kecuali jika pengadilan telah mengirimkan pada DPRD tentang status Ahok menjadi Terdakwa, guna diproses pemberhentian sementaranya. Dan Djarot selaku wakil Gubernur akan menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada pasal 83.

Setelah Ahok aktif lagi sebagai Gubernur dan proses persidangannya masih berlangsung, maka pada saat itulah Ahok dapat di nonaktifkan sementara dengan Kepres, sampai kasusnya berkekuatan hukum tetap. Namun sepertinya sulit kasus Ahok berkekuatan hukum tetap sebelum berakhir masa jabatannya untuk periode I.

Lain halnya jika Ahok terpilih lagi sebagai Gubernur DKI untuk periode II, maka pada saat Ahok dilantik, saat itu juga dapat di nonaktifkan sebagai gubernur DKI untuk periode II, sampai berkekuatan hukum tetap.

Persidangan pertama telah berlangsung aman dan tertib, tidak ada tekanan seperti yang dikhawatirkan sebelumnya. Marilah semua pihak memberikan kesempatan pada pengadilan untuk memeriksa dugaan penistaan agama, tanpa ada tekanan atau intervensi dari pihak manapun juga. (*)


Tag
  • vox ema
  •  
    div>