RABU , 21 NOVEMBER 2018

Perwali Tempat Hiburan Malam, Disparekraf Minta Masukan Pelaku Usaha

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Kamis , 27 April 2017 10:26
Perwali Tempat Hiburan Malam, Disparekraf Minta Masukan Pelaku Usaha

Perwali THM - Sekitar 50 pelaku usaha Tempat Hiburan Malam (THM) hadir dalam penyusunan Peraturan Walikota (Perwali) tentang standar usaha karaoke dan billiard, yang digelar oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Makassar, Rabu (26/4), di Fave Hotel Makassar. (IST)

MAKASSAR, RakyatSulsel.com – Sekitar 50 pelaku usaha tempat hiburan malam (THM) hadir dalam penyusunan Peraturan Walikota (Perwali) tentang standar usaha karaoke dan billiard, yang digelar oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Makassar, Rabu (26/4), di Fave Hotel Makassar.

Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Makassar, Andi Karunrung mengungkapkan, menjamurnya usaha karaoke dan billyard di kota Makassar tentu harus ditunjang dengan regulasi sebagai aturan main dalam bentuk Peraturan Walikota (perwali), sehingga pemerintah Kota Makassar memandang perlu melibatkan para pelaku usaha THM untuk mendengarkan masukan maupun aspirasi mereka.

“Karena merekalah yang akan menjadi sasaran dari Perwali ini, dengan demikian kita juga tentu melibatkan mereka dalam penyusunan regulasi ini, selain itu juga bertujuan memberikan pemahaman kepada pengusaha karaoke dan billyard terkait standar usaha sesuai Perwali kota Makassar,” kata Andika, sapaan akrab Andi Karunrung.

Sesuai instruksi Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto, lanjut Andika, para pelaku usaha THM tersebut juga diminta berperan dalam mendongkrak pariwisata di Kota Makassar, sehingga mereka juga harus memiliki standar sertifikasi dalam pengoperasionalannya berdasarkan Peraturan Daerah No. 5 tentang Tanda Daftar Pariwisata dan Peraturan Pemerintah Pusat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 16 Tahun 2014 serta Peraturan No. 26 Tahun 2015 tentang Penyusunan Kegiatan Karaoke dan Billiard.

“Dari data tahun 2016, jumlah kunjungan wisman mencapai 85.000 dan 4,5 juta wisnu dengan jumlah tenaga kerja yang bersertifikasi kompetensi 2.868 orang. Olehnya itu, kita mereka memiliki sertifikasi usaha yang mengacu pada standarisasi aspek produk, aspek pelayanan dan aspek pengelolaan,” tuturnya.

Berdasarkan hal tersebut, sambung Andika, Disparekraf Makassar menyusun peraturan Walikota Makassar tentang standar usaha karaoke dan billiyar sebagai pedoman dalam pembinaan pengawasan dan pengembangan usaha, sehingga dapat menciptakan  industri pariwisata yang standar.

Hadir sebagai pembicara pada kegiatan tersebut, yakni Prof. Syahruddin Nawi dari kalangan akademisi, Herry R. Widjaya dari Dinas Pariwisata dan Zulkarnain Ali Naru sebagai Ketua Asosiasi Tempat Hiburan Malam mewakili pelaku usaha THM.(C)


div>