SELASA , 23 OKTOBER 2018

Peserta KB Aktif PUS di Tiga Kabupaten Rendah

Reporter:

Editor:

asharabdullah

Kamis , 07 September 2017 11:45
Peserta KB Aktif PUS di Tiga Kabupaten Rendah

Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Sulsel, Lutfi Natsir,(ist)

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Peserta KB aktif terhadap Pasangan Usia Subur (PUS) di tiga kabupaten sangat rendah. Masing-masing, di Kabupaten Pinrang, Luwu, dan Kabupaten Toraja Utara.

Kepala Dinas Kependudukan,  Pencatatan Sipil,  Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Sulsel, Lutfi Natsir, mengungkapkan, berdasarkan data yang dihimpun dari seluruh OPD Kependudukan dan Keluarga Berencana (KB)
Kabupaten/Kota Provinsi Sulsel, pencapaian peserta KB Aktif sampai dengan Bulan Desember 2016 terealisasi sebanyak 991.830 Pasangan Usia Subur (PUS). Mencermati data tersebut, kabupaten/kota pencapai KB Aktif yang tertinggi adalah Kabupaten Bantaeng sebesar 80,01 persen, Kabupaten Bulukumba 78,39 persen, dan Kabupaten Sidrap 78,25 persen.

Sedangkan, pencapaian peserta KB aktif terhadap PUS yang terendah adalah Kabupaten Pinrang 61,82 persen, Kabupaten Luwu 63,98 persen, dan Kabupaten Toraja Utara 65,15 persen. ” Jika melihat data tersebut, maka terjadi disparitas yang tinggi, pencapaian antar satu kabupaten/kota dengan kabupaten/kota lainnya,” kata Lutfi, saat membuka Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan KB Kabupaten/Kota di Sulsel, di Ramedo Hotel, Rabu (6/9) kamarin.

Ia menjelaskan, sasaran Program KB sesungguhnya adalah Wanita Usia Subur (WUS), yakni wanita umur 15 sampai 49 tahun. Jumlahnya sebanyak 2.146,537 Jiwa atau 25,19 0/0 dari jumlah penduduk Sulsel.

“Dengan melihat data tersebut, dibutuhkan kerja keras, sinergitas dan koordinasi yang kuat antar provinsi dan kabupaten/kota dan dengan instansi yang terkait,” ujarnya.
Lutfi berharap, pada pertemuan tersebut, semua pihak yang berkepentingan bisa menyatukan pemahaman dan persepsi tentang Paradigma Baru KB Sulsel. Yang mana, tidak lagi melihat jumlah penduduk sebagai suatu beban negara/daerah, tapi justru jumlah penduduk merupakan suatu potensi bagi bangsa.

“Dibutuhkan pengembangan desain program, pengelolaan dan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk dan KB, sesuai kearifan budaya lokal Sulsel,” terangnya.

Ia menambahkan, paradigma tersebut tidak lagi hanya menggunakan parameter usia perkawinan, jarak kehamilan, dan jumlah anak sebagai indikator program KB. Tapi juga mengacu pada indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sehingga, peserta KB akan melahirkan anak yang sehat, usia yang panjang, pendidikan yang tinggi, dan tingkat produktifitas yang tinggi.


div>