RABU , 14 NOVEMBER 2018

Peserta Pemilu “Dihantui” Aturan Kampanye

Reporter:

Fahrullah

Editor:

Iskanto

Selasa , 16 Oktober 2018 10:40
Peserta Pemilu “Dihantui” Aturan Kampanye

ilustrasi APK (ist)

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Masa kampanye untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mulai berlangsung 23 September 2018 dan akan berakhir 13 April 2019.

Meski demikian, partai politik (parpol) dan Calon Legislatif (Caleg) tidak bisa seenaknya melakukan kampanye. Ada aturan yang demikian ketat ditetapkan oleh KPU untuk dituruti.

Diantaranya, kampanye yang dilakukan untuk kepentingan Pileg dilakukan atas nama Parpol, bukan oleh Caleg. Setiap aktivitas yang berkaitan dengan kampanye pun, harus disampaikan kepada pihak terkait.

Parpol juga harus membentuk pelaksana kampanye, yang berwenang untuk melaksanakan kampanye Pileg. Pelaksana kampanye itu pun tak sembarangan, mereka harus terdaftar di penyelenggara.

Tak hanya itu, pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) juga dibatasi. Di mana per kelurahan dibatasi untuk lima baliho saja. Sedangkan untuk spanduk setiap kelurahan dibatasi hanya sepuluh spanduk saja.

Ketua Bappilu DPD Partai Golkar Makassar, Usman Sofyan mengatakan, APK sangat penting untuk Caleg. Menurutnya, APK salah satu bentuk meningkatkan partisipasi pemilih karena masyarakat butuh informasi siapa yang akan dipilih.

“Masyarakat butuh informasi siapa Calegnya, karena Masyarakat biasanya tidak datang menggunakan hak pilihnya karena mereka tidak tahu siapa calegnya, dan apa partainya,” kata Usman Sofyan saat ditemui disela-sela sosialisasi pengawasan partisipasi, OMS, Parpol dan Media Massa yang digelar Bawaslu Sulsel, di Grand Asia Makassar, Senin (15/10).

Ia menyebutkan, sosialisasi yang paling efektif adalah pemasangan APK. Namun ketatnya aturan tersebut, ia mengaku masih dihantui melakukan pemasangan APK.

“Media yang paling efektif yakni dengan cara kampanye melakui APK. Tapi dengan aturan yang yang sangat ketat dan dibutuhkan koordinasi dengan KPU maupun Bawaslu,” ujarnya.

Usman Sofyan juga mengeluhkan kinerja KPU yang memiliki kewajiban mencetak APK parpol. Namun kenyataannya Parpol telah memberikan desain tapi hingga saat ini APK tersebut belum kelihatan.

“Sehingga peserta pemilu, banyak yang mencetak APK sendiri. Jangan heran banyak Parpol yang membuat atribut sendiri, karena mereka butuh sosialisaisnya, kalau caleg incumbent tidak mengapa, mereka memiliki basis sendiri. Bagaimana dengan caleg baru?,” sebutnya.

Pihaknya berharap kepada penyelenggara agar memberikan ruang seluas-luasnya partai politik dan caleg dalam mensosialisasikan dirinya.

“Kami ingin KPU dengan Bawaslu memberikan ruang seluas-luasnya, karena kami pada prinsipnya tidak mau melakukan pelanggaran dan ini juga (kampanye) salah satu cara meningkatkan partisipasi pemilu,” harapnya.

Sementara itu, Sekretaris PSI Kota Makassar, Viah Hasanah mengatakan, jika PSI tidak mempermasalah banyak aturan yang dibuat KPU dalam pemasangan APK. “Kita tetap patuh aturan KPU,” katanya.

Ia menyebutkan , Caleg PSI memiliki strategi khusus dalam mensosialisasikan dirinya, tanpa melakukan pemasangan APK terlalu banyak. “Kita tetap melakukan sosialisasi dengan melakukan kunjungan ke rumah-rumah warga,” tutupnya. (*)


div>