SELASA , 19 JUNI 2018

Petahana Kembali Bertarung

Reporter:

Suryadi - Fahrullah

Editor:

asharabdullah

Rabu , 23 Mei 2018 12:31
Petahana Kembali Bertarung

Dok. RakyatSulsel

– MA Kabulkan Kasasi Taufan Pawe-Pangeran Rahim

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Mahkamah Agung (MA) resmi mengabulkan kasasi sengketa Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Parepare yang diajukan oleh pasangan calon Taufan Pawe – Pangerang Rahim (TP). Putusan tersebut bersifat final dan mengikat, dan harus ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Humas MA, Suhadi, membenarkan jika kasasi yang diajukan TP resmi diterima. Maka, KPU Parepare harus menarik kembali surat keputusan yang membatalkan pencalonan pasangan TP di Pilwalkot Parepare. KPU harus menerbitkan keputusan baru soal keikutsertaan TP.

“Kasasi resmi diterima. Putusan melalui sidang oleh hakim di MA kemarin sore,” kata Suhadi, saat dikonfirmasi via sambungan telepon, Selasa (22/5).

Untuk salinan putusan, lanjut Suhadi, akan segera dikirim ke KPU Parepare serta paslon masing-masing untuk ditindaklanjuti.

“Salinan segera dikirim ke KPU dan paslon bersangkutan. Penafsiran seperti apa, yang jelas sudah final putusan MA,” ungkapnya.

Sebelumnya, kasasi TP teregistrasi di MA pada 8 Mei 2018. Itu dengan nomor registrasi 6 P/PAP/2018. Perkara ini terdistribusi pada 11 Mei 2018. Tiga hakim yang menyidangkan perkara ini yakni Is Sudaryono SH MH, Dr Yosran SH MHum, dan Dr H Supandi SH M. Hum.

Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi MA, Abdullah, menambahkan, putusan MA yang mengabulkan gugatan TP sudah bersifat final dan mengikat.

“Iya sudah putus. MA mengabulkan permohonan pemohon, jadi harus kembali (calon wali kota, red),” kata Abdullah tentang amar putusan MA.

Salinan amar putusan itu melalui panitera MA sudah dikirim ke KPU Parepare melalui surat elektronik (email), Selasa (22/5). Sementara fisik salinan amar putusan itu dikirim lewat Pos, paling telat diterima KPU Parepare, Kamis, 24 Mei 2018.

Ketua Tim Hukum TP, Dede Arwinsyah, mengatakan, KPU Parepare tidak perlu menunggu fisik salinan putusan itu, karena email dari MA sudah cukup menjadi dasar untuk memplenokan kembali penetapan paslon TP.

“Tidak ada alasan lagi, KPU harus memplenokan penetapan TP. Karena putusan MA sudah inkracth, final dan mengikat,” tegas Dede.

Dede menegaskan, karena MA adalah peradilan tertinggi serta putusannya final dan mengikat, maka semua perkara hukum menyangkut kasus TP, termasuk di Sentra Gakkumdu, gugur demi hukum. Karena itu, Dede mengingatkan, tidak boleh ada pihak yang coba bermain dalam kasus ini seperti tetap menggulirkan pidananya, sebab bisa berkonsekuensi hukum.

“Tidak ada lagi pelimpahan dari polisi ke kejaksaan, dari kejaksaan ke pengadilan, semua gugur demi hukum. Karena administrasi saja tidak terbukti, bagaimana mau lanjut pidananya,” tegas Dede.

“Di mana logikanya, kasus ini sudah diadili di MA, dan tidak terbukti melanggar, kenapa harus diadili lagi di peradilan lebih rendah,” lanjutnya.

Sementara, Ketua Tim Pemenangan TP, Kaharuddin Kadir, mengaku bersyukur, karena putusan MA yang memenangkan gugatan TP semakin memperkokoh posisi TP di mata masyarakat Parepare.

“Ini membuktikan Pak Taufan tidak bersalah. Justru karena program Rastranya yang dipermasalahkan oleh lawan, ternyata pro rakyat akan semakin membuat Pak Taufan dicintai masyarakat Parepare,” tegas Ketua Harian DPD II Partai Golkar Parepare ini.

Namun, ada “PR” yang harus dituntaskan oleh tim pemenangan TP, yakni mengejar 37 hari masa kampanye yang hilang akibat permasalahan ini.

Wakil Ketua Tim Pemenangan TP, Muh Yusuf MR, menambahkan, ada dua agenda paling prioritas pasca putusan MA dan penetapan Paslon oleh KPU. Pertama, merecovery kondisi psikologi tim dan masyarakat pendukung, karena ada 37 hari yang hilang selama kebijakan Taufan dipermasalahkan.
“Kami juga harus kembali menguatkan kerja-kerja elektoral,” kata Yusuf.

Ia juga meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare agar segera menindaklanjuti putusan MA. “Saya kira kawan-kawan komisioner KPU adalah seorang negarawan, tentu patuh pada aturan yang ada, sehingga tidak ada alasan KPU untuk tidak menindaklanjuti putusan MA ini,” terangnya.

Mantan Ketua KNPI Parepare ini menjelaskan, putusan MA merupakan keputusan yang berkeadilan, karena diperiksa, dikaji dan diputuskan oleh hakim Yang Maha Agung.

“Kita yakin dengan kapasitas dan integritas hakim agung dengan tenggat waktu 14 hari. Dengan tenggat waktu tersebut, kami yakin melahirkan keputusan yang memenuhi harapan kami dari tim TP dibanding dengan tenggat waktu yang cuma lima hari di Panwas,” sebutnya.

Ia mengimbau kepada seluruh tim dan relawan untuk terus bergerak dan berjuang memenangkan pasangan TP. “Kami tidak euforia dengan putusan ini, dan sesegera mungin kami bergerak kampanye ke masyarakat yang sebelumnya sudah dipersiapkan antisipasinya,” imbuhnya.

Terpisah, Ketua KPU Parepare, Nur Nahdiyah, mengaku siap memplenokan penetapan paslon TP, begitu menerima salinan amar putusan MA.

“Pastinya kita plenokan sesuai amar putusan MA itu,” ujar Nur Nahdiyah singkat.

Sekedar diketahui, kasus ini berawal dari laporan warga bernama Abdul Rasak Arsyad yang notabene adalah Tim Pemenangan Faisal A Sapada-Asriady Samad (FAS), rival TP. Rasak mempersoalkan program Rastra oleh TP yang dinilai melanggar aturan Pilkada. Oleh Panwaslu Parepare diduga memenuhi unsur pasal 71 ayat 3 UU nomor 10 tahun 2016, yang bunyinya gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu calon.

Panwaslu pun merekomendasikan eksekusi pelanggaran itu kepada KPU Parepare. KPU Parepare memutuskan mendiskualifikasi Paslon Taufan Pawe-Pangerang Rahim berdasarkan rekomendasi itu pada 4 Mei 2018.

TP menggugat KPU ke MA atas putusan itu pada 8 Mei 2018. Menunggu selama 13 hari, akhirnya MA mengabulkan gugatan TP pada 21 Mei 2018. Karena gugatan dikabulkan, KPU pun harus menganulir keputusannya, dan menetapkan kembali Taufan-Pangerang sebagai Paslon. (*)


div>