RABU , 21 NOVEMBER 2018

PHRI Sulsel : Pajak Hotel Menunggak Karena Okupansi Hunian Kurang

Reporter:

Editor:

asharabdullah

Selasa , 22 Agustus 2017 21:00
PHRI Sulsel : Pajak Hotel Menunggak Karena Okupansi Hunian Kurang

Ketua PHRI Sulsel, Anggiat Sinaga. foto: dok rakyatsulsel.

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Persatuan Hotel dan Restaurant Indonesia (PHRI) menilai terjadinya tunggakan pajak disebabkan oleh melesunya tingkat okupansi hunian hotel. Olehnya itu, pihak Pemerintah didesak untuk menggelar event nasional.

Ketua PHRI Sulsel, Anggiat Sinaga mengatakan, masalah pajak merupakan kewajiban. Namun, hal ini tidak didukung dengan kondisi bisnis hotel yang sangat berat karena kegiatan-kegiatan MICE berkurang.

“Terkhusus dari pemerintahan paska kebijakan-kebijakan pemangkasan anggaran pemerintah pusat. Sementara itu, hotel itu dan biaya tinggi. Namun demikian, pajak tetaplah harus dibayar,” ucap Anggiat, Selasa (22/8).

Menurutnya, meski menunggak harus ada waktu yang pasti untuk selesaikan kewajiban ke Pemerintah. Sesungguhnya ini bukan karena pengusahanya nakal akan tetapi memang kondisi bisnis hotel lagi melesu.

“Biar melesu tetapi hotel yang tunggak pajak harua tetap bayar pajaknya,” kata Anggiat.

Anggiat berharap, tak ada lagi hotel yang mengalami kendala dengan pajak. Dan makin banyak event terselenggara, salah satu contohnya yang akan dilakukan oleh Pemerintah kota Makassar yang menyelenggarakan F8 nanti.

Sebelumnya, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menunjukkan ketegasannya terhadap empat hotel yang mendapat teguran tegas dengan pemasangan spanduk bertuliskan Penanda Penunggakan Pajak.

[NEXT-RASUL]

Keempat hotel tersebut, yakni Hotel Ramayana, Jl G Bawakaraeng, Makassar Marine, Jl Sultan Hadanuddin, Lucky Inn Jl Toddopuli, Hotel Adipura Jl Perintis Kemerdekaan, dan Hotel Agraha, Jl Andalas, Makassar.

Masing-masing hotel telah melakulan penunggakan pajak selama dua hingga tiga bulan. Dengan nominal keseluruhan berkisaran ratusan juta. Bahkan, adapula puluhan juta dan ada juga yang tidak sampai Rp10 juta.

Spanduk itu diberikan sebagai peringatan agar segera membayar pajak dengan tengang waktu yang diberikan selama seminggu. Namun jika tidak memenuhi hal tersebut, maka dilakukan penagihan paksa dengan menyita barang yang ada di hotel. Lalu, dilakukan lelang negara sesuai UU No 19 tahun 2000 tentang penagihan paksa bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya.

Sebanyak 420 hotel mengikuti wajib pajak. Pajak hotel meliputi Hotel, Rumah Kos, Wisma, Home Stay dan Losmen.

Tahun 2016 lalu, pajak Hotel kota Makassar hingga Desember hanya mencapai Rp64 miliar dari target Rp138 miliar. Namun, dengan ketegasan seperti ini peningkatan pajak mencapai Rp13 miliar. Hal itu dilihat dari capaian hingga 20 Agustus 2017 sebanyak Rp49 miliar. Sementara tahun 2016 lalu hingga 20 Agustus 2016 hanya mencapai Rp35 miliar.


div>