SENIN , 19 NOVEMBER 2018

Pilgub Sulsel, Parpol Punya Mau

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Senin , 03 April 2017 10:09
Pilgub Sulsel, Parpol Punya Mau

MASIH TERBELAH - Ketua Umum DPP PPP Romahurmudziy didampingi Amir Uskara, saat menghadiri acara PPP Sulsel beberapa waktu lalu. Dualisme PPP yang belum sepenuhnya berakhir, dinilai bakal berpengaruh terhadap target politik PPP, utamanya dalam memaksimalkan kinerja pemenangan di Pilgub dan Pilkada Serentak 2018 di Sulsel.

Menjelang kontestasi Pemilihan Gubernur di Sulsel, sejumlah figur mulai membangun komunikasi awal dengan berbagai partai politik. Tujuannya untuk menjajaki kemungkinan mendapatkan tiket usungan parpol. Komunikasi dini memang kebanyakan dilakukan oleh figur, baik wajah baru, maupun yang sudah punya pengalaman tarung politik selevel Pilkada.

Komunikasi dibangun di awal, deal politik urusan belakangan. Toh tahapan pemilihan gubernur (Pilgub) Sulsel belum juga dimulai. Ini menjadi bagian dari gaya parpol menjelang pemilihan gubernur (Pilgub) Sulsel yang dijadwalkan dihelat bersamaan dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 12 kabupaten/kota di Sulsel, 2018 nanti.

Hampir semua parpol menjalin komunikasi terbuka dengan semua figur kandidat yang mewacana maju sebagai calon gubernur dan atau wakil gubernur Sulsel periode 2018-2023. Meski sikap bulat baru dinyatakan Partai Amanat Nasional (PAN) yang tegas mendukung Ichsan Yasin Limpo (IYL).

Kesolidan pengurus ikut memengaruhi gaya komunikasi parpol dengan kandidat. Dualisme kepengurusan di tingkat DPP (Dewan Pimpinan Pusat), memungkinkan memunculkan lobi politik dua kaki di daerah. Ruang komunikasi terbuka bagi semua kandidat cagub/cawagub.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjadi salah satu parpol yang masih dilanda dualisme kepengurusan di tingkat DPP. Yakni antara PPP kepemimpinan Romahurmudzy dan kubu Djan Faridz. Pemerintah melalui Surat Keputusan Menkumham Nomor M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016 tertanggal 27 April 2016, mengesahkan susunan personalia DPP PPP masa bakti 2016-2021 dipimpin Romahurmuzy sebagai Ketua Umum. Namun belakangan, gugatan Djan Faridz di PTUN Jakarta dikabulkan.

Siapapun pengurus yang sah nantinya, bukan halangan bagi pengurus DPW PPP Sulsel untuk memulai proses menuju penjaringan bakal calon gubernur dan wakil gubernur. Apalagi karena perolehan suara PPP di legislatif cukup signifikan, yakni sebanyak tujuh kursi atau sekira 8,2 persen dari total 85 kursi jumlah keanggotaan DPRD Sulsel.

[NEXT-RASUL]

Menuju suksesi Pilgub Sulsel, PPP membangun komunikasi dengan sejumlah bakal calon gubernur. Antara lain dengan Agus Arifin Nu’mang (AAN), Ichsan Yasin Limpo (IYL), Nurdin Abdullah (NA) dan Burhanuddin Andi.

Ketua DPW PPP Sulsel kubu Romahurmudzy, Muhammad Aras, membenarkan terbangunnya komunikasi dengan sejumlah figur. Namun untuk kepastian pengusungan, parpol berlambang kakbah ini disebutkan memiliki mekanisme tersendiri. “PPP terbuka bagi semua calon, silakan mengikuti mekanisme penjaringan nantinya,” ujarnya.

Terkait konflik kepengurusan di tubuh partainya, Muhammad Aras menyatakan bahwa hal tersebut tidak berdampak signifikan di daerah. Pihaknya tetap menjalankan proses politik, termasuk membuka rekrutmen figur yang akan diusung jelang pilkada serentak di Sulsel 2018 mendatang. “Dualisme kan di pusat, bukan daerah. Sehingga PPP Sulsel tetap, menjalankan roda partai sebagaimana mestinya,” tuturnya.

Menurutnya, selain mencermati perkembangan politik di Pilkada 12 Kabupaten/kota dan Pilgub Sulsel 2018, pihaknya tengah berfokus melakukan berbagai persiapan jelang Verifikasi faktual oleh KPU. Selain itu PPP tetap membuka ruang komunikasi bagi para figur dan parpol lain untuk menjadikan PPP sebagai kendaraan menuju PilgubĀ  dan Pilkada di Sulsel nanti.

Terkait dengan isu Munaslub, Aras enggan berkomentar. Pihaknya menilai apapun keputusan sebagian pengurus DPP adalah representasi sebagian kader. Bukan keseluruhan kader sehingga kepengurusan PPP Sulsel tak mencampuri.

“Kita di daerah tak mau mencampuri urusan pusat. Bahkan kalau ada ingin Munaslub kita daerah No comment. Hal ini, guna menjalankan roda organisasi partai tetap kondusif,” ujarnya.

[NEXT-RASUL]

Mengenai bakal calon yang bakal diusung PPP Sulsel pada pilkada serentak nanti lanjutnya, akan dilakukan berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Nasional semua DPW dan DPC wilayah. Kandidat yang ingin maju dipersilahkan membuka diri dan bersiap mendaftar di PPP. “Jadi sampai saat ini belum ada kandidat yang diusung PPP. Baik Pilgub maupun Pilkada kabupaten/kota. Bagi DPD, DPC yang mempunyai pendekatan terhadap Bakal Calon Kepala Daerah, masing-masing disilahkan membuka diri,” katanya.

Sementara, Ketua Bidang Politik dan Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPW PPP Sulsel, Rizal Syarifuddin menegaskan setiap calon kepala daerah berpotensi menggunakan partai Kakbah Sulsel di Pilwali, Pilkada, serta Pilgub Sulsel 2018 nanti. “PPP punya mekanisme sendiri dalam menentukan usungannya di Pilkada Serentak dan Pilgub Sulsel,” terangnya.

Dia menjelaskan, hingga saat ini PPP masih menjajaki koalisi dan membuka ruang bagi parpol lain untuk bekerjasama meraih kemenangan di setiap event politik mendatang. “Saat ini, PPP belum menentukan pilihannya terhadap bakal calon kepada daerah di pilkada,” tegas Rizal.

Mekanisme penjaringan PPP, lanjut Rizal, berlaku untuk semua bakal calon yang akan bertarung, termasuk kader PPP sendiri. “PPP melihat elektabilitas. Insya Allah tahapan penjaringan calon kepala daerah didahului survei,” tambah Rizal.

Sementara Wakil Ketua DPP PPP kubu Romahurmudziy, Amir Uskara mengungkapkan kisruh di pusat tak boleh berpengaruh ke daerah. Menurutnya jika ada riak-riak terjadi, itu hanya datang dari sebagian oknum. “Sangat optimis PPP kita, Pimpinan pak Romy Tetap solid,” kata Amir saat membuka Latihan Kepemimpinan Kader Madya (LKKM) Sabtu (1/4) di Balai Diklat Keagamaan Jalan Sultan Alauddin Makassar.

Lebih lanjut politisi asal Gowa itu menjelaskan, kisruh yang terus dikembangkan oleh sebagian oknum PPP akan segerah berakhir dan tidak lama lagi akan mendapatkan titik terang. Dimana akan diputuskan siapa kubuh yang akan menahkodai partai berlambang Kabah itu. Hal itu Lanjut Amir, berdasarkan pertemuan Ketua DPP PPP dan pihak istana. “Sebelum saya ke Makassar, pak ketua Romy sampaikan beberapa waktu lalu bertemu presiden Jokowi di istana, memberikan kabar gembira. Dalam waktu dekat diputuskan yang berhak Nahkodai DPP PPP adalah kubu kita yaitu pak Romy,” tutur Amir sembari menceritakan pertemuan di istana.

[NEXT-RASUL]

Ungkapan Amir, disambut hangat oleh peserta dari 24 kabupaten kota yang hadir. Bahkan para kader merasa gembira mendengarkan informasi tersebut. “Jadi jangan kuatir, permasalahan segerah berakhir,” tambah Amir.

Dengan begitu, ia meminta para kader di daerah agar tetap bekerja untuk menghadapi Pilkada serentak. Ia juga meminta agar tak ada keraguan dalam informasi tersebut. “Teman – teman di Dewan maupun di luar harus komitmen membangun partai ini. Silahkan bekerja dan melakukan konsolidasi,” ungkapnya.

Amir menambahkan, saat ini secara electoral PPP berada pada peringkat ke 6. Oleh sebab ia berharap para kader PPP untuk tetap bersatu dan membesarkan partai baik di daerah maupun di pusat. Hal ini dinilai penting untuk semakin meningkatkan kinerja politik PPP, khususnya menjelang masa pileg dan pilpres 2019 mendatang. Termasuk menjadikan PPP sebagai Parpol tiga besar di Indonesia. “Sebelumnya surveiĀ  Desember lalu, PPP urutan ke 9. Dan Maret ini PPP masuk 5 besar. Untuk capai tiga besar harus kerja keras. Harapan saya pada kader untuk mendekati masyarakat agar mendapat dukungan,” harapnya.

Menanggapi kisruh PPP, Pakar politik Universitas Bosowa 45 Makassar, Arief Wicaksono menyatakan dengan dualisme struktural serta konflik yang berkepanjangan akan mempengaruhi pencitraan PPP di mata publik. Menurutnya, hal ini berakibat fatal pada proses penjaringan kandidat yang akan diusung jika tidak segera diselesaikan dengan jalan islah. “Muaranya akan berpengaruh pada dukungan publik dan bisa saja menurun, tentunya ini akan meminimalisir dukungan PPP di masyakat,” terangnya.

Sementara itu, Pakar Politik Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Adi Suryadi Culla mengatakan aksi mengklaim antara kedua kubu di pusat hingga daerah di Sulsel dianggap hanya akan memperkeruh konflik.

Menurut Adi, komunikasi yang terbangun harus bisa saling mengakomodasi kepentingan politik. Oleh karena itu, Adi berharap agar PPP di kedua kubu segera membangun komunikasi untuk mewujudkan peluang islah.

[NEXT-RASUL]

“Saya kira, pendekatan yang diperlukan. Aras dulunya juga memiliki hubungan baik dengan Taufiq, mestinya bisa komunikasi, inilah rekonsiliasi internal yang semestinya bisa diinisasi di tingkat lokal,” tuturnya.

Selain itu, Adi menambahkan, elite PPP ditingkat lokal sebenarnya tidak harus ikut berkonflik. Apa yang terjadi saat ini disebut hanya imbas dari konflik ditingkat DPP. “Karena menurut saya, peluang islah ditingkat DPW lebih muda dilakukan dibanding DPP,” pungkasnya.

Jika saja kepengurusan solid dan mesin kader bergerak efektif, PPP memungkinkan berkontribusi aktif di Pilgub serta di Pilkada 12 Kabupaten/Kota di Sulsel. Di DPRD Sulsel, PPP menempati peringkat keenam atau tujuh dalam perolehan kursi, yakni setara dengan Partai NasDem yang meraih tujuh kursi (8,2 persen).

Untuk Pilkada 12 Kabupaten/Kota, PPP memiliki perolehan kursi di legislatif kecuali di Kabupaten Enrekang. Raihan persentase kursi terbesar diperoleh PPP di DPRD Wajo yakni 7 kursi (17,5 persen), Sinjai 4 Kursi (13,3%), Jeneponto 5 Kursi (12,5 %), Makassar 5 Kursi (10%), Sidrap 2 Kursi (5,7%), Pinrang 4 Kursi (10%), Parepare 1 Kursi (4%), Palopo 1 Kursi 1 Kursi (4%), dan Bone 2 Kursi (4,4%). (D)


Tag
  • Pilgub 2018
  •  
  • PPP
  •  
    div>