RABU , 19 SEPTEMBER 2018

Pilkada Diklaim Tak Ganggu Persiapan Pemilu

Reporter:

Suryad Maswatu

Editor:

asharabdullah

Sabtu , 24 Maret 2018 14:15
Pilkada Diklaim Tak Ganggu Persiapan Pemilu

Ilustrasi.

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Jelang Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2019, sejumlah persiapan sudah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mulai dari regulasi, anggaran, hingga ketersediaan penyelenggara ad hoc.

Persiapan kali ini cukup rumit, sebab tahapan Pemilu 2019 berhimpitan dengan tahapan Pilkada 2018. Muncul regulasi baru di Undang-Undang (UU) No.7/2017, dan merupakan pemilu lima kotak pertama di Indonesia, karena bersamaan dengan Pilpres.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel, Faisal Amir menuturkan, pihaknya sebagai penyelenggara sudah bersiap menyelenggarakan Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019. Mereka sudah menyiapkan cara agar kedua pesta demokrasi tersebut berjalan sukses.

Menurutnya, meski tahapan Pilkada 2018 tengah berjalan, namun KPU bersama KPUD tak mengabaikan pemilu 2019 karena terdapat rentetan jadwal yang harus dijalankan.

“Tahapan terus juga berjalan. Persiapan KPU saat ini selain Pilkada 2018. Kita juga atur jadwal 2019. Dimana beberapa hal sudah dilewati seperti verifikasi administrasi dan faktual partai,” ujarnya, Jumat (23/3).

Oleh sebab itu, lanjut Faisal, pihaknya menginstruksikan KPUD membuat tim untuk membagi tugas. Satu tim bertugas menangani pilkada serentak dan tim lainnya menangani persiapan pemilu.

Tugas persiapan pemilu 2019 lanjut dia, KPU mempersiapkan skema pembagian dapil. Juga persiapan pendaftaran bagi anggota DPRD Kabupaten kota serta provinsi. “Kalau per dapil sudah, saat ini bagaimana persiapan pembukaan pendaftaran caleg untuk 2019,” tuturnya.

Dia menambahkan, hampir semua tahapan berbasis teknologi, seperti partai politik tidak boleh langsung mendaftar di KPU, melaikan harus isi ke SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik).

Kemudian saat pemutakhiran data pemilih menggunakan IT Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). Saat mencalonkan jadi caleg juga pakai IT melalui Sistem Informasi Pencalonan.

“Sosialisasi ini, sangat penting agar isu Pemilu 2019 tidak tenggelam dengan isu Pilkada 2018. Selama ini, kita sibuk bicara Pilkada saja, padahal agenda Pemilu 2019 sudah berjalan,” katanya.

Sebagai penyelenggara, KPU Sulsel juga KPUD telah menggelar kegiatan workshop tentang pelaksanaan Pemilu 2019. Peserta dalam kegiatan workshop tersebut yakni perwakilan partai politik, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tokoh masyarakat serta seluruh stakeholder.

Humas KPU Sulsel, Asrar Marlang mengatakan, KPUD Sulsel juga telah menggelar Rapat Kordinasi (Rakor) membahas pelaksanaan penetapan Daerah Pemilihan (Dapil) kabupaten/kota bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) se-Sulsel pada Pemilu tahun 2019.

Beberapa faktor pokok dibahas dalam penetapan dan penataan daerah pemilihan untuk DPRD kabupaten kota pada pemilu 2019. Ini dibahas dalam rapat tersebut mengingat di tahun 2019 akan dilaksanakan pemilihan anggota legislatif secara serempak.

“Seperti wilayah, mekanisme, serta skenarionya seperti apa. Sudah dibahas pada rapat kordinasi tersebut mengingat pemilihan legislatif sebentar lagi berlangsung,” jelas Asrar.

Dijelaskan lebih lanjut, dalam rapat kordinasi tersebut, skenario dan skema daerah pemilihan berdasarkan luas wilayah, kondisi geografis dan demografis pada daerah tersebut.

Rapat kordinasi ini bertujuan untuk memberi pemahaman terhadap para peserta yang hadir dalam rapat tersebut. “Bagi para peserta yang akan berlaga pada pemilihan legislatif nanti harus terlebih dahulu menguasai daerah wilayah pemilihannya serta seperti apa kondisinya tersebut,” terang Asrar.

Dia menambahkan, KPU Sulsel akan membuka tahapan pemilihan calon Anggota DPD RI untuk Pemilu 2019 mendatang. Langkah awal yang dilakukan, KPU Sulsel dengan sosialisasi tahapan calon DPD RI daerah pemilihan Sulsel.

Asrar Marlang menyampaikan bagi yang berminat mengetahui tahapan calon DPD RI diundang hadir pada sosialisasi yang rencana digelar, Rabu 28 Maret 2018, Pukul 09.00–selesai di Kantor KPU Sulsel, Jl AP Pettarani Makassar. “Kita buka undangan terbuka dan diharapkan yang berminat untuk ikuti (sosialisasi) agar sasaran bisa kena,” kata Asrar.

Sosialisasi tahapan pemilu akan disampaikan Ketua KPU Sulsel, Iqbal Latief, dan Devisi Hukum KPU Sulsel.

Asrar menambahkan persyaratan calon DPD RI secara umum tidak yang berubah dengan periode sebelumnya. Misalnya salah satu poinnya calon harus melampirkan 3.000 fotocopy dukungan yang tersebar dari 12 kabupaten/kota di Sulsel. “Tapi 3.000 (KTP) itu sudah terverifikasi yang dilakukan KPU,” tutup Asrar. (*)


div>