SELASA , 12 DESEMBER 2017

Pilkada Ganggu Kinerja Petahana

Reporter:

Editor:

asharabdullah

Jumat , 06 Oktober 2017 13:35
Pilkada Ganggu Kinerja Petahana

Ilustrasi.

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Sejumlah bakal calon kepala daerah yang akan mengikuti Pilkada 2018, berstatus sebagai petahana. Diantaranya, Moh Ramdhan Pomanto (Makassar), Taufan Pawe (Parepare), Judas Amir (Palopo), Sabirin Yahya dan Fajar Yanwar (Sinjai), Andi Fashar M Padjalangi (Bone), Muslimin Bando dan Amiruddin (Enrekang), Amru Saher (Luwu), serta Iksan Iskandar – Mulyadi Mustamu (Jeneponto).

Keikutsertaan para petahana bertarung kembali di pilkada serentak, membuat proses pemerintahan di daerah yang dipimpinnya sedikit terganggu. Kesibukan mereka melakukan sosialisasi dan melobi partai, tentu saja menyita waktu yang cukup banyak. Ditambah, fokus pemerintahan juga akan lebih politis jelang pilkada.

Pakar Politik dan Pemerintahan, Andi Luhur Prianto, menuturkan, dengan majunya petahana pada perhelatan pesta demokrasi lima tahunan ini, tentunya akan berdampak pada sistem pemerintahan. Sehingga, orientasi pengelolaan pemerintahan bisa berubah menjadi agenda politik.

“Betul, pasti berpengaruh. Terutama bagi kepala daerah yang merangkap pimpinan partai politik. Fokus dan orientasi pemerintahan menjadi lebih politis,” tuturnya.

Disamping itu, tidak menutup kemungkinan para petahana ini memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan politiknya. Suara Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga honorer cukup signifikan, dan tidak dapat dianggap enteng.

“Lebih banyak memanfaatkan program-program populis untuk bersosialisasi. Sikap ini didukung oleh perilaku ASN yang menggerakkan birokrasi sebagai mesin politik,” kata Luhur.

Parahnya lagi, kegiatan-kegiatan pemerintahan bisa menjadi ajang sosialisasi para petahana ini. Petahana punya kewenangan dalam mengatur hal itu.


div>