KAMIS , 15 NOVEMBER 2018

Pilkada Jeneponto Mulai Panas

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Senin , 14 Agustus 2017 13:42
Pilkada Jeneponto Mulai Panas

int

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jeneponto 2018 mendatang, situasi politik yang mulai panas sudah berlangsung cukup lama. Pada daerah yang berjuluk Turatea itu sebelumnya sempat terjadi pembakaran salah satu mobil pendukung bakal calon.

Bahkan, bupati dan wakil bupati yang hampir pasti akan berhadapan di Pilkada sempat tegang membuat suhu politik semakin panas. Oleh karena itu, hal tentu mesti menjadi perhatian pemerintah maupun penyelenggara Pilkada agar dilakukan penanganan secara serius.

Terkait hal itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel, La Ode Arumahi mengatakan dinamika politik yang terjadi di Pilkada Jeneponto tentu akan menjadi pekerjaan bagi Bawaslu dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) yang tentunya sesuai dengan Standart Operasional Prosedur (SOP).

Akan tetapi, kata dia, segala bentuk pengawasan akan disesuaikan dengan dinamika Pilkada pada daerah tersebut. “Pengawasan Bawaslu dan Panwaslu standart yah, kan sudah ada SOP-nya. Cuma untuk itu kita sesuaikan dengan dinamika yang terjadi,” kata La Ode, Minggu (13/8).

La Ode menjelaskan, konflik tidak akan terjadi apabila para bakal calon kepala daerah dapat saling menghargai. Apalagi, kata dia, untuk pasangan petahana yang tentunya dapat menjadi panutan bagi bakal calon lainnya.

“Bagi kita yang penting mereka saling menghargai. Pengalaman juga di beberapa Pilkada lain diman bupati dan wakil bupati pisah dan sama-sama maju semua bisa berjalan lancar yang penting semua saling menghargai,” jelasnya.

[NEXT-RASUL]

Lebih lanjut, dia menjelaskan, Bawaslu dan Panwaslu akan terus melakukan pengawasan. Namun memang, bentuk pengawasan yang paling dioptimalkan yakni pencegahan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Karena, tegas La Ode, pencegahan lebih baik ketimbang penindakan.

“Jadikan pengawasan yang kita lakukan itu ada dua, pencegahan dan penindakan. Jadi kita maksimalkan pencegahan, dan kita konsisten melakukan penindakan bila ada pelanggaran,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel, Iqbal Latif mengatakan KPU sebagai penyelenggara tentunya dituntut untuk konsisten dengan tugas-tugasnya dalam mengawal jalannya pemilihan. Sehingga, apabila terjadi hal yang tidak diinginkan menjadi tugas bersama untuk dapat diselesaikan secara baik.

“Kalau urusan Pasangan Calon (Paslon) kan itu urusannya masing-masing partai politik. Kami pada posisi bagaimana menjalankan regulasi dengan sekonsisten mungkin, jadi kita menjaga dan mengajari penyelenggara kita supaya tidak bermain-main, tetap netral dan menjalankan tugas-tugasnya,” jelasnya.

Ia menambahkan, KPU dituntut untuk dapat bersinergi dengan masyarakat untuk dapat menciptakan suasana yang aman dan kondusif. Sehingga, kata dia, dapat meminimalisir terjadinya konflik antar pendukung bakal calon.

“Tentu kita juga akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tetap masyarakat berada pada posisi yang aman, dan tenang dalam menghadapi Pilkada,” ujarnya.

Saat ditanya terkait dengan tindakan yang dilakukan KPU dalam meminimalisir terjadinya konflik selama pelaksanaan Pilkada, khususnya Kabupaten Jeneponto yang masuk dalam zona merah. Iqbal menjelaskan bahwa pihaknya sebagai pelaksana Pilkada telah dibekali dengan berbagai pengetahuan untuk bagaimana bersikap profesional dan tidak memihak.

[NEXT-RASUL]

Oleh karena itu, kata Iqbal, pelaksanaan Pilkada nantinya dapat berjalan dengan baik tanpa ada tekanan dari pihak luar.

“Kami tentu membekali teman-teman penyelenggara untuk profesional dan berintegritas. Serta mempelihara perilakuknya agar tetap netral. Serta bagaimana membangun integritas penyelenggara dengan seluruh komponen masyarakat,” pungkasnya. (D)


div>