SABTU , 22 SEPTEMBER 2018

Pilkada Rasa Pileg

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Kamis , 13 April 2017 10:10
Pilkada Rasa Pileg

int

MAKASSAR, RakyatSulsel.com – Rentan waktu pelaksanaan Pilkada serentak 2018 dan Pemilu Legislatif 2019, hanya berselang setahun.

Tidak sedikit legislator mulai melakukan sosialisasi dini menyasar momentum politik tersebut. Kesannya menjajal suksesi pilkada, namun tujuan politik akhirnya, tetap menyasar kursi legislatif.

Menjelang pelaksanaan Pemilihan Wali Kota Makassar misalnya, tercatat sejumlah politisi yang juga merupakan anggota dewan, terlihat aktif mensosialisasikan diri melalui sebaran alat peraga. Namun alat peraga yang disebar tidak secara tegas tujuan atau event politik yang ditargetkan.

Saat dikonfirmasi, salah satu legislator DPRD Makassar yang menyatakan sikap bakal maju sebagai 02 di Pilwalkot Makassar, Iqbal Djalil, dengan tegas menyatakan sosialisasi yang dilakukannya tidak ada kaitannya dengan konteks Pileg 2019 mendatang. “Kalau sosialisasi kita jalan terus, saya kemarin baru ketemu dengan teman-teman IPM dan selanjutnya akan terus melalukan sosialisasi,” ungkapnya, Rabu (12/4).

Ije, sapaan akrab Iqbal Djalil, saat ditanya terkait Pileg 2019, ia enggan untuk berspekulasi. Pasalnya, kata dia, untuk saat ini dirinya fokus untuk menargetkan posisi Wakil Wali Kota Makassar. “Kalau saya ndak berfikir untuk pileg. Saya belum berfikir ke pemilihan legislatif. Jadi memang fokus untuk di pilwalkot nanti,” jelas Ije.

Bahkan, kata Ije, Daerah Pemilihan (Dapil) 3 tempat pemilihannya, yang meliputi Kecamatan Biringkanaya-Tamalanrea tidak menjadi prioritas sosialisasi. Dimana, lanjutnya hal itu sebagai bentuk keseriusan menatap Pilwalkot, dirinya mengaku ingin melakukan sosialisasi diseluruh daerah di Kota Makassar. “Kalau saya berfikir pileg berarti saya fokus di Biringkanaya-Tamalanrea saja. Ini justru malah sebaliknya Biringkanaya dan Tamalanrea belum saya garap-garap. Dan itu merupakan bentuk keseriusan saya bahwa saya belum berfikir untuk legislatif,” pungkasnya.

Untuk konteks Pilgub juga ada nama Ketua PAN Sulsel Ashabul Kahfi dan Ketua Demokrat Sulsel Ni`matullah. Keduanya tercatat sebagai anggota DPRD Sulsel. Hanya saja terkait keseriusan keduanya maju Pilgub, belum ada indikator yang bisa menegaskan hal tersebut, bahkan keduanya belum memiliki tim pemenangan yang tersebar merata di Kabupaten/kota di Sulsel.

[NEXT-RASUL]

Saat dikonfirmasi, Ketua  Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Sulsel, Ashabul Kahfi secara terang-terangan mengatakan niatnya saat ini melakukan sosialisasi atas dorongan  semua kader internal PAN se-Sulsel. “Intinya kalau ada dorongan dari kader saya siap. Entah maju di Pilgub atau DPR RI itu semua bagian dari proses perjalanan politik,” ujarnya saat ditemui di Hotel Mercure Makassar, kemarin.

Menurutnya, saat ini dirinya melakukan sosialisasi jelang Pilkada 2018. Namun, Sosilisasi yang dilakukan  kata dia, tidak menjadi jaminan untuk bertarung di Pilgub karena semua keputusan menjadi kewenangan DPP PAN. “Saat ini memang sosialisasi sosial media. Tapi politik itu dinamis, apalagi semua keputusan ditangan DPP. Saya hanya menjalankan apa keputusan DPP,” katanya.

Ketika ditanya soal maju di Pilgub atau di DPR RI, Wakil ketua DPRD Sulsel itu menyatakan kesediaanya dimana saja jika itu memang yang terbaik untuk melanjutkan karir politik, baik di Sulsel maupun nasional. “Soal maju Pilgub atau DPR RI itu, bagi  saya tak masalah. Lebih bagus juga di tingkat atas pindah level,” terangnya.

Kahfi menambahkan, saat ini ia fokus bekerja untuk membesarkan partai. Kahfi menjelaskan, pihaknya saat ini fokus melakukan konsolidasi internal partai. Terutama menyambut even-even politik, baik itu Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel 2018, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten/Kota hingga Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 mendatang. “Saat ini kita kerja dulu-lah. Bagaimana orang hitung kita kalau tidak bekerja dan pekerjaan itu harus maksimal,” jelasnya.

Sedikitnya ada belasan tokoh partai politik yang mulai sosialisasi di Pilkada namun diprediksi muara politiknya tetap menyasar kursi dewan. Sebut saja Aliyah Mustika Ilham, Andi Nurpati dan Nimatullah Erbe. Adapun dari Gerindra yakni La Tinro La Tunrung, Rudianto Asapa hingga Andi Idris Manggabarani. Bahkan diprediksi Ketua Partai Golkar Sulsel M Roem bisa jadi melirik kursi di DPR RI ketika kelak gagal mendampingi NH di Pilgub.

Untuk politisi Nasdem terdapat nama Akbar Faisal dan Luthfi A Mutty, yang tercatat sebagai anggota DPR RI, namun terdengar ikut menyasar Pilgub.

[NEXT-RASUL]

Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel Ni’matullah menegaskan saat ini ia fokus menjalankan tugas di DPRD Sulsel sebagai wakil Rakyat. Oleh sebab itu, dirinya tidak ingin memaksakan setiap kader Partai Demokrat untuk mendukungnya maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) mendatang.

Dia menambahkan, peraturan politik di Sulsel relatif. Dengan begitu kedepan bisa saja tujuan awal maju di Pilgub bisa didaulat ke kursi lain seperti DPR di senayan. “Belum ada keputusan dari DPP Demokrat. Namun bila sudah ada penegasan soal usungan, maka setiap kader wajib untuk memberikan dukungan kepada calon yang diajukan partai,” tuturnya.

Ketua PKPI Sulsel, Suzanna Kaharuddin tak menampik jika punya rencana bertarung ke Senayan lewat dapil Sulsel, di Pileg mendatang. Suzanna Kaharuddin menambahkan bila partainya memang memasang target satu fraksi di setiap DPRD kabupaten/kota. “Tentu begitu. Saya juga mengincar kursi Senayan. Untuk itu, yang dibutuhkan adalah perbaikan struktur kepengurusan jelang verifikasi faktual Agustus nanti,” singkat legislator Sulsel ini.

Sementara Pakar politik Universitas Hasanudin (Unhas) Makassar, Jayadi Nas menilai langkah para politisi yang membidik kursi senayan adalah hal wajar dalam dinamika politik di Sulsel.

Menurutnya, para anggota dan Ketua Parpol saat ini tidak sedikit yang memiliki target untuk naik kelas sebagai legislator DPR RI. Bahkan, Pilgub menjadi sasaran antara sebagian politisi untuk meningkatkan atau sekedar mempertahankan tren electoralnya. “Para elit partai politik baik di Sulsel, tentu lebih melirik atau mengincar posisi terhormat sebagai anggota DPR RI di Senayan dibanding dengan posisi sebagai anggota DPRD  Sulsel. Itu sebabnya berbagai sosialisasi dilakukan, termasuk memanfaatkan situasi politik Pilkada,” tuturnya.

Sementara, Direktur Riset Celebes Research Centre (CRC), Wahyu mengatakan, potensi terjadinya sosialisasi sebagai salah seorang bakal calon di Pilkada dari kalangan Legislator merupakan sebuah strategi tersendiri untuk mencapai keinginan politiknya. Sehingga, kata Wahyu, hal tersebut tidak dapat dipungkiri memiliki pengaruh yang cukup baik. “Saya kira itu bagian dari strategi kampanye, dan bisa dimaklumi apalagi jadwal Pilkada dan Pileg hanya beda setahun, sehingga sebagian figur memanfaatkan momen Pilkada untuk meningkatkan popularitas,” ungkapnya.

[NEXT-RASUL]

Saat ditanya terkait efektifitas bagi seorang kandidat dalam meningkatkan popularitas lewat sosialisasi Pilkada namun berujung Pileg. Wahyu mengatakan hal tersebut cukup menjanjikan bagi seorang legislator yang ingin mempopulerkan diri terlebih dahulu atau dengan kata lain mengambil star duluan.

“Iya. Tentu saja akan menambah popularitas, karena saat ini perhatian masyarakat tertuju pada Pilkada. sehingga setiap calon akan dibicarakan. Beda ketika pileg yang banyak calon, apalagi jika bersamaan dengan pilpres, tentu perhatian pemilih akan terbagi. seberapa efektif? sangat tergantung pada model, konten dan jangkauan sosialisasi yang dilakukan,” jelas Wahyu.

Terpisah, Pakar Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Firdaus Muhammad mengatakan, menggunakan jalur Pilkada untuk meningkatkan popularitas jelang Pileg merupakan salah satu langkah politik yang harus diperhitungkan terlebih dahulu. Pasalnya, kata Firdaus, seorang kandidat harus mampu mengedepankan salah satu dari kedua pilihan tersebut apakah fokus di Pilkada atau Pileg. “Strategi sosialisasi maju pilkada untuk bidik legislatif untuk merawat ketokohannya. Maju pilkada seharusnya lebih serius, namun jika kalah tetap berpeluang besar maju di legislatif sehingga gerakan politiknya tidak merugikan. tetapi investasi politik mereka harus menghitung biaya, kalau setengah-setengah justru bisa berakibat buruk dianggap tidak laku lagi,” terangnya. (E)


Tag
div>