SELASA , 11 DESEMBER 2018

Pilkada Takalar Terancam Ditunda

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Selasa , 06 Desember 2016 11:32
Pilkada Takalar Terancam Ditunda

int

MAKASSAR, RakyatSulsel.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Takalar meminta tambahan anggaran sebesar Rp 7,8 miliar untuk Pilkada 2017. Namun hingga kini anggaran tersebut tak kunjung dikucurkan mengingat jadwal pencoblosan tersisa dua bulan.

“Tahapan Pilkada Takalar terancam molor atau diundur jika anggaran tidak ditambah. Hingga saat ini belum ada tambahan,” ujar Ketua KPUD Takalar, Jussalim Sammak melalu via telepon, Senin (5/12).

Sekadar diketahui, sebelumnya Pemda telah menyetujui anggaran Pilkada Takalar 2017 sebesar Rp 15 miliar. KPU Takalar telah menerima Rp 10 miliar, tersisa Rp 5 miliar.  KPU Takalar mulai ketar-ketir dan khawatir jika dana tambahan yang diminta sebesar Rp 7,8 miliar tidak dipenuhi Pemda.

KPU bahkan menyebutkan Pilkada Takalar 2017 bisa saja tidak terlaksana jika permintaan tambahan anggaran tersebut tidak dipenuhi. KPU mulai resah setelah berhembus kabar jika DPRD Takalar tidak akan menyetujui permintaan tambahan anggaran sebesar Rp 7,8 miliar itu.

Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Takalar selaku kuasa pengguna sudah setuju dan menilai tambahan tersebut sangat rasional. Namun tetap saja harus menunggu persetujuan DPRD Takalar.

“Jika permintaan anggaran ini tidak dipenuhi DPRD, bisa saja pilkada pada 15 Februari 2017 mendatang tidak terlaksana,” ungkapnya Jussalim.

[NEXT-RASUL]

Ia menambahkan, dana anggaran yang diminta KPUD Takalar tidak perlu dikhawatirkan karena nantinya akan dilakukan pemeriksaan penggunaan keuangan langsung oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Dikatakan Jussalim, penambahan anggaran tersebut dianggapnya cukup realistis, mengingat banyaknya kebutuhan untuk pelaksanaan Pilkada Takalar mendatang. Apalagi, anggaran yang digelontorkan awalnya memang terbilang kecil.

“Kan anggaran tambahan itu diberikan untuk honor PPK, PPS, dan keperluan lainnya seperti tambahan surat suara, pengadaan APK calon dan debat kandidat,” katanya.

Terkait hal mitu, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Takalar, Ilham Jaya Torada, mengatakan tambahan Anggaran KPUD Takalar untuk Pilkada 2017 yang sebanyak Rp 7,8 miliar ini masih menjadi polemik di DPRD Takalar.

“Terkait anggaran KPU 2017 ini masih menjadi polemik kita di DPRD. Karena belum ada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah (Pemda) dengan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD),” kata Ilham.

Legislator Partai Hanura ini mengatakan, pemerintah daerah sendiri belum bisa menjelaskan dan meyakinkan DPRD terkait anggaran KPU, apakah akan ditambah atau tidak. “Karena ini belum dijelaskan oleh pemerintah daerah sendiri dan belum ada kejelasan yang detail tentang penambahan anggaran tersebut,” jelasnya.

[NEXT-RASUL]

Ilham menyebutkan, untuk tambahan anggaran KPU terancam batal. “Tapi nantilah para anggota di Badan Anggaran (Banggar) yang menyelesaikannya, karena ini hanya persoalan dana hibah jadi tidak perlu diselesaikan di Komisi I, tapi ini harus diselesaikan di Banggar saja,” tambahnya.

Sekretaris Kabupaten Takalar, Nirwan Nasrullah menyampaikan bahwa untuk APBD Pokok 2017 direncanakan penambahan anggaran Pilkada sebesar Rp 7 miliar. “Saya kira cukuplah itu. Kemudian karena ini dana hibah, maka setelah APBD Pokok 2017 diketuk, maka sudah bisa dicairkan. Semoga pihak legislatif bisa mengabulkan,” harap Nirwan.

Sementara Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sulsel, Ziurahman Mustari justru menilai usulan penambahan anggaran oleh KPUD Takalar sebesar Rp 7,8 miliar tidak proporsional dan terlalu besar.

Pasalnya kata dia, jumlah kandidat yang bertarung di Pilkada Takalar hanya dua pasangan calon. Sehingga item yang terkait dengan pembiayaan oleh KPUD semestinya bisa lebih efisien.

“Tidak boleh ada istilah penambahan anggaran, karena diawal penyelenggaraan Pilkada ini KPU dan Pemda sudah menandatangani yang namanya Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD),” ujarnya.

Ia mengatakan, prinsip pendanaan dalam NPHD bersifat satu kali penganggaran. “Itulah yang menjadi rujukan apakah 10 miliar atau 15 miliar atau berapa banyaknya, kalau misalnya itu sudah ditanda tangani 10 miliar maka kewajiban derah itu sedemikian. Tetapi kalau yang ditanda tangani awalnya 15 miliar tentu kewajiban daerah pemerintah daerah menyiapkan sesuai NPHD,” ungkapnya.

[NEXT-RASUL]

Meski demikian, pihaknya menilai jumlah NPHD yang dialokasikan pada APBD 2016 sebesar Rp 10 Miliar, dinilai cukup untuk merampungkan seluruh tahapan pilkada. “ini bukan juga harga mati bahwa seluruhnya dibelanjakan sesuai dengan NPHD karena memuat yang namanya RKA ini atau estimasi Penggunaan Anggaran,” tambahnya,

Ziurrahman mengaku prihatin saat nantinya penyelenggaraan Pilkada KPU mengancam akan menghentikan tahapan pilkada tersebut. “Saya prihatin sebenarnya kalau nanti dipertengahan penyelenggaraan pilkada ini KPU mengancam untuk menghentikan tahapan pilkada, tidak boleh itu karena diawal KPU sudah setuju dengan NPHD sekian, apakah 10 atau 15 miliar, tidak boleh dipertengahan anda mengancam untuk meghentikan karena sudah tanda tangan dari awal,” tegasnya. (yad-ari/C)


div>