JUMAT , 16 NOVEMBER 2018

Pilpres Rawan Manfaatkan Fasilitas Negara

Reporter:

Fahrullah

Editor:

Iskanto

Selasa , 16 Oktober 2018 09:59
Pilpres Rawan Manfaatkan Fasilitas Negara

ist

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Seluruh kepala daerah (Kada) yang nota benenya adalah pengurus partai politik (Parpol) pastinya ikut ambil bagian dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang.

Bahkan, sebagian kepala daerah mulai terang-terangan mendukung pasangan tertentu. Seperti Wali Kota Makassar, Moh Ramdha “Danny” Pomanto dan Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah yang siap mensosialisasikan pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Kondisi ini pun membuat para kada rawan menggunakan fasilitas negara untuk kampanye. Apalagi mereka adalah pimpinan daerah.

Pakar Politik Unhas, Andi Ali Armunanto mengatakan, penggunaan fasilitas negara oleh kepala daerah memang sulit dihindari. “Saya pikir memang sebagai kepala daerah pasti tidak bisa dihindari, ada sedikit atau banyak yang menggunakan fasilitas negera untuk berkampanye,” kata Andi Ali Armunanto.

Ia berharap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel pro aktif dalam pengawasan. Khususnya kepala daerah yang menggunakan fasilitas negara. “Bawaslu juga harus pro aktif mengawasi jalannya Pilpres. Begitupula masyarakat harus turut andil dalam pengawasan,” ujarnya.

Ia juga meminta menteri dalam negeri (Mendagri) segera membuat larangan secara tertulis kepada kepala daerah untuk tidak menggunkaan fasilitas negara. “Mendagri juga harus membuat surat edaran secara tertulis. Agar pemerintah daerah tidak menggunakan fasilitas negera,” tutupnya.

Bawaslu Kota Makassar, Zulfikarnain mengakui jika penggunaan fasilitas negera adalah salah satu yang harus diawasi jangan sampai ada kepala daerah atau calon incumbent memanfaatkannya.” Memang itu salah satu fokus kita, karena ini telah diatur dalam undang-undang dan PKPU dan semuanya kita awasi,” katanya.

Pengawasan itu, kata dia akan dilakukan secara melekat, karena dalam aturan jika ada partai politik dan tim sukses salah satu kandidat harus memiliki izin dari pihak kepolisian yang ditembuskan kepada Bawaslu.

“Kita akan melakukan pengawasan secara melekat, karena kita punya pengawas kecamatan dan tahapan kampanye dilaporkan kepolisian dan Bawaslu juga satu hari sebelum pelaksaannya,” tuturnya.

Sementara untuk sanksinya, Zulfikarnain menegaskan masuk dalam kategori pidana. “Yang jelas itu masuk dalam kategori pidana,” tutupnya. (*)


div>