RABU , 25 APRIL 2018

Pilwalkot Makassar Harus Fair !

Reporter:

Iskanto - Suryadi - Armansyah - Alief - Fahrullah

Editor:

asharabdullah

Rabu , 28 Februari 2018 14:15
Pilwalkot Makassar Harus Fair !

Dok. RakyatSulsel

– Kandidat Jangan Saling Menjatuhkan

 

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Sejumlah persoalan membelit petahana Moh Ramdhan “Danny” Pomanto, sejak bertarung di Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Makassar. Tudingan pun mengarah ke lawan politik Danny, Munafri Arifuddin – Andi Rachmatika Dewi (Appi – Cicu).

Penantang Danny, Appi – Cicu, dinilai mulai panik. Kendati demikian, Cicu membantah tuduhan tersebut. Ia menegaskan, Appi dan dirinya bertarung di Pilwalkot Makassar dengan santun. Apalagi ditopang oleh 10 partai pengusung, menjadi penyemangat juga motivasi untuk bersama-sama memenangkan pertarungan.

“Nda lah. Logikanya dimana, kami tak begitu. Kita maju diusung sepuluh partai, masa nda berani bertarung,” bantah Cicu, saat dikonfirmasi, Selasa (27/2).

Sementara, Juru Bicara (Jubir) DPD NasDem Makassar, Supratman, mengatakan, semua partai pendukung Appi – Cicu telah mempersiapkan strategi matang dalam memenangkan Pilwalkot, termasuk NasDem. Namun, ia tidak ingin membeberkan strategi yang dimaksud.

“Kita sudah pasti mengantongi hasil jajak pendapat. Ini pintu masuk kita, setelah lawan dalam posisi rapuh. Strategi tidak perlu orang tau. NasDem mempersiapkan strategi itu. Tunggu saja gebrakannya,” kata Supratman.

Setelah dicecar pertanyaan, perlahan dia memberikan sinyalemen hasil jajak pendapat. “Bisa dicek. Ternyata pemilih di Makassar ini membutuhkan pemimpin yang berintegritas, yang tidak pernah bermasalah pada kasus kejahatan, khususnya korupsi,” ucapnya.

“Tunggu saja gebrakannya. Yang pasti, kami bekerja terukur dan terstruktur. Berdasarkan data dengan pendekatan ilmiah,” tambahnya.

Dikonfirmasi terpisah, Danny enggan menanggapi hal tersebut. Ia mengaku lebih fokus memberikan bukti, bukan hanya omongan belaka.

“Tidak apa-apa mereka ingin menjatuhkan saya, tapi saya tidak akan menjatuhkan mereka,” kata Danny.

Ia menegaskan, dirinya tidak ingin berseteru yang tidak ada manfaatnya. Pihaknya hanya ingin berdebat persoalan hal yang rasional. Menurutnya, program yang dipaparkan oleh kandidat lain harus disertai bukti, karena program tanpa bukti hasilnya percuma.

“Masyarakat hari ini sudah cerdas, jadi bisa melihat kok. Masyarakat butuh bukti, ada pengeluaran pasti ada pemasukan, kita ini harus edukasi masyarakat,” pungkasnya.

Terkait gugatan Appi – Cicu yang ditolak Panwaslu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel, Laode Arumahi, mengatakan, setelah ada putusan dari Panwaslu, pihak yang menggugat masih diberikan kesempatan apabila merasa tidak puas dengan keputusan yang ada. Yakni dengan mengajukan gugatan kembali ke PTTUN dengan waktu yang telah ditetapkan.

“Itukan setelah diputuskan, pihak yang merasa tidak puas diberikan kesempatan selama tiga hari. Untuk mengambil sikap apakah dia mau mengambil upaya hukum ke peradilan tinggi tata usaha negara atau tidak. Kalau dia tidak melakukan banding, itu berarti inkra,” jelas Arumahi.

Namun, apabila penggugat masih saja kalah dalam gugatannya nanti di PT TUN, maka tidak ada lagi kesempatan untuk mengajukan gugatan. “Itu sudah tidak ada lagi, sampai PT TUN saja,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Pakar Politik Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Andi Luhur Prianto, menilai pelembagaan demokrasi elektoral memang menghendaki penyelesaian persoalan melalui cara-cara “nir-kekerasan”. Baik itu melalui jalur litigasi maupun non litigasi.

“Memang tersedia jalur gugatan di peradilan PTUN. Tetapi prosesnya kadang tidak kongruen dengan tahapan-tahapan elektoral,” kata Luhur.

Lanjut Luhur, gugatan yang berlebihan ini dinilai akan merusak citra elektoral. Bahkan, jika tidak dikelola dengan baik, simpati pemilih akan lebih besar ke Danny-Indira dan secara otomatis akan merugikan Appi-Cicu.

“Tetapi secara citra elektoral, posisi ini tidak menguntungkan penggugat karena menujukkan kualitas gugatan dari tim hukum yang lemah. Pembuktian di peradilan Panwas sudah berakhir,” jelasnya.

Dia menilai, hal yang paling penting dilakukan dalam pesta demokrasi adalah meraih simpati masyarakat. Arena politik sesungguhnya, dengan cara bertarung lebih elegan. “Lebih baik fokus menghadapi langgam kontestasi elektoral. Arena politik yang sesungguhnya,” tuturnya.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Hukum Unhas, Prof Aminuddin Ilmar, mengatakan, kejadian yang sama di Panwaslu Makassar akan kembali terulang di PT TUN.

“Nanti kan prosesnya juga sama. Karena nanti di PT TUN yang menyidangkan sendiri akan mempertanyakan, mempersoalkan hal itu. Jadi sama dengan proses yang dibangun di musyawarah sengketa oleh Panwas sebenarnya,” kata Prof Ilmar.

Bahkan dia mengatakan, ada kemungkinan penjelasan bahwa pelanggaran ini akan dijelaskan terlebih dahulu ke Panwas. Bukan langsung masuk bahwa hal tersebut adalah sengketa. Dia menjelaskan, yang menentukan bahwa persoalan tersebut adalah sengketa di tangan Panwas.

“Tapi itu kan sudah lewat yah, dan itu sudah ditolak,” kata dia.

Apalagi, waktu proses di PT TUN sangat terbatas. Menurutnya, hanya 12 hari kerja.

“Makanya kemungkinan bahwa proses yang sama juga akan dialami di PT TUN dengan obyek dan gugatan yang sama,” tegasnya.

Masih lanjut Ilmar, jika melihat fakta-fakta dan proses yang terjadi di Musyawarah Sengketa di Panwas Kota Makassar, dasar hukum yang diajukan tim Appi-Cicu sangat lemah.

“Alasan yang dijadikan dasar bahwa terjadi pelanggaran itu kan sebenarnya berdasarkan pasal 71 ayat 3. Kemudian Undang-undang nomor 10 tahun 2016. Program itu batasnya 6 bulan tidak boleh dilakukan tapi kan itu tidak terpenuhi,” paparnya.

Lanjut saksi ahli pada saat Musyawarah Sengketa di Panwaslu Makassar ini, program yang dijadikan dasar pelanggaran adalah program yang sudah dituangkan dalam RPJMD dan APBD Makassar 2017. Sehingga tidak ada dasar kuat yang menjadi pegangan Appi-Cicu.

“Jadi kalau kita menilisik di situ saja, bukan program pribadi. Karena dia melakukan saat masih menjabat sebagai Wali Kota. Ini juga kan tidak bisa dibuktikan bahwa enam bulan terakhir,” terangnya. (*)


div>