SELASA , 23 OKTOBER 2018

Pimpinan DPRD Parepare Pastikan Dugaan Politik Uang Tak Terbukti

Reporter:

Editor:

Nunu

Rabu , 25 April 2018 06:04
Pimpinan DPRD Parepare Pastikan Dugaan Politik Uang Tak Terbukti

int

MAKASSAR, RAKSUL.COM- Kesetiaan Dua Ketua Partai Politik Pendukung Pasangan Calon Wali Kota Parepare dan Wakil Wali Kota Parepare nomor urut 1, Taufan Pawe – Pangerang Rahim, yakni Ketua DPC Demokrat Kota Parepare, Rahmat Sjamsu Alam, dan Ketua Partai Amanah Nasional, yang selama proses sidang Dugaan TSM Politik Uang yang dilaporkan paslon nomor urut 2, selalu hadir dalam proses sidang tersebut.

Melihat konstalasi sidang yang berlangsung di Badan Pengaws Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan di Makassar, mereka berpendapat kalau apa yang disangkakan pelapor dalam kasus ini, sulit untuk dibuktikan dan belum memenuhi unsur pidana pelanggaran Pilkada yang disangkakan pelapor dalam kasus tersebut.

“Kami melihat selama berjalannya proses sidang yang begitu elot di Bawaslu Sulsel ini kami menemukan tidak relevannya bukti persidangan dengan laporan yang disangkakan pelapor dalam kasus ini,”kata Ketua Demokrat Kota Parepare, Rahmat Sjamsu Alam, Selasa 25 April 2018, sesaat setelah mengikuti sidang pemberi keterangan dari Gakumdu Kota Parepare yang diwakili Ketua Panwaslu Kota Parepare.

RSA, menerangkan, kalau pihaknya optimis apa yang dilaporkan pelapor dalam kasus ini sulit kenudian untuk menjadi pembuktian, dan belum ada saksi yang memberatkan terlapor dalam kasus ini.

“Tidak ada yang memberatkan terlapor dalam kasus jadi kamj optimis kasus ini bisa terbuka segaca lebar dan Bawaslu tidak menemukan adanya pelanggaran Hukum,”tegas Wakil Ketua DPRD kota Parepare ini.

Sementara ketua DPD PAN kota Parepare, Andi Firdaus Djollong, menekankan, kalau pihaknya akan mengawal ketat kasus yang tengah dalam proses sidang oleh Bawaslu Sulsel, dan dirinya memastikan tidak akan ada hal yang dapat ditemukan dalam kasus tersebut.

“Secara kacamata saya belum ada bukti nyata atau saksi yang menyatakan adanya hal yang diduga menjadi objek untuk menjatuhkan sanksi hukum terkait dugaan TSM yang dilaporkan,”pungkasnya.

Dirinya menilai kalau langkah tersebut seakan hanya menjadi ajang bagaimana mereka eksistensinya dalam menekan pergerakan Paslon Nomor urut 1, dalam melakukan kampanye sehingga dengan adanya proses sidang saat ini membuat pergerakan untuk melakukan aktifitas kampanye lebih terkuras.

“Karena kasus ini sehingga Paslon yang kami usung dalam Pilwalkot ini tidak lagi melakukan agenda kampanye, maka itu kemudian membuat kami dari para Partai pengusung untuk bekerja secara massip dan menggerakkan segala elemen Partai dalam pemenangan ini,”jelas Wakil Ketua DPRD kota Parepare ini. (rls)


div>