JUMAT , 24 NOVEMBER 2017

PK Cecar Setnov Soal Pembahasan Proyek E-KTP

Reporter:

Editor:

dedi

Selasa , 10 Januari 2017 21:31
PK Cecar Setnov Soal Pembahasan Proyek E-KTP

int

JAKARTA, RAKYATSULSEL.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menggali peran Ketua DPR RI Setya Novanto dalam kasus dugaan korupsi terkait proyek e-KTP tahun 2011-2012. Dalam pemeriksaan Novanto hari ini, KPK mengkonfirmasi soal pertemuan di sejumlah lokasi yang diduga membahas proyek senilai Rp 5,9 triliun itu.

“Materi pemeriksaan Setnov kami sampaikan bahwa pemeriksaan kali ini lebih didalami dan dikonfirmasi sejumlah pertemuan yang diduga dihadiri saksi di sejumlah tempat di Jakarta,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan pers di kantornya, Selasa (10/1).

Febri menjabarkan, pertemuan-pertemuan itu diduga dilakukan kantor DPR Senayan dan beberapa kali pertemuan di sebuah hotel di Jakarta.

“Ada pertemuan di kantor DPR dan pertemuan-pertemuan di hotel di Jakarta yang kita konfirmasi kembali kepada saksi Setya Novanto,” ujar Febri.

Nama Setnov kerap kali disebut-sebut turut terlibat dalam perkara e-KTP. Salah satunya oleh mantan Anggota DPR RI M Nazaruddin. Melalui pengacaranya, Elza Syarif, Nazaruddin pernah membawa dokumen bagan mengenai proyek e-KTP.

Nazar menyebut Novanto dan Anas Urbaningrum sebagai bos atau pengendali proyek e-KTP. Selain itu, Nazar juga menyebut ada aliran dana dari konsorsium proyek e-KTP kepada sejumlah anggota komisi II DPR dan pejabat di Kemendagri. Uang itu sebagai ijon (jaminan) untuk memuluskan anggaran proyek e-KTP.
[NEXT-RASUL]
Namun, usai diperiksa kala itu, Setnov membantah tudingan Nazaruddin tersebut.

“Enggak benar itu. Semuanya Alhamdulillah saya begitu bahagia dan senang karena sudah bisa mengklarifikasi dan memberikan penjelasan secara keseluruhan,” ujar Setnov di depan gedung KPK, 13 Desember lalu.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan dua orang tersangka. Mereka adalah mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Penduduk pada Ditjen Dukcapil Kemendagri, Sugiharto dan Irman selaku mantan Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Dukcapil Kemendgari atau Dirjen Dukcapil Kemendagri.

Keduanya diduga bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum dalam proyek pengadaan e-KTP. Sehingga menyebabkan kerugian negara senilai Rp 2,3 triliun.

Dua tersangka itu diduga menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi terkait pengadaan paket penerapan e-KTP tahun 2011-2012.(Put/jpg)


Tag
div>