SABTU , 17 NOVEMBER 2018

PKS Bergejolak Jelang Pileg

Reporter:

Iskanto

Editor:

asharabdullah

Jumat , 13 Juli 2018 12:00
PKS Bergejolak Jelang Pileg

Sri Rahmi. (ist)

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergejolak. Sejumlah kader mengancam mengundurkan diri. Bahkan desas desus yang beredar, sejumlah calon legislatif (Caleg) incumben berencana mundur diri dan hengkang ke partai lain.

Tidak hanya itu saja, sebagian diantaranya juga ada yang akan istirahat dan tidak ikut lagi bertarung pada Pileg tahun depan.

Hal ini lantaran adanya aturan diinternal partai, bagi Bacaleg diwajibkan menandatangani pernyataan mengundurkan diri dan siap di PAW jika diperlukan.

Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Sulsel, Sri Rahmi yang dikonfirmasi tidak menampik surat pernyataan itu. Hanya saja dia enggan mempermasalahkan. Bahkan menurut dia, hal itu biasa-biasa saja.

“Tidak ada masalah. Itu biasa saja. Itukan sebagian saja yang merasa harus heboh,” kata legislator DPRD Sulsel ini, kemarin.

Surat penyataan PKS memang menjadi perbincangan, pasalnya dalam surat itu tidak tercantum tanggal waktu pernyataan surat. Sebelumnya, Sri Rahmi mengatakan, hal tersebut sangatlah wajar jika partai politik mengadakan MoU kepada bakal calegnya.

“Itu sangat normatif, harus tunduk taat pada pimpinan, partai lain juga begitu kok harus tanda tangan seperti itu,” kata Sri Rahmi.

Menurutnya, surat pernyataan tersebut sebagai bukti kesiapan kader dan bakal caleg mengikuti setiap aturan yang berlaku dalam internal PKS.

“Intinya kalau tidak bersedia tanda tangan, mereka tidak bersedia dengan isi dari surat itu, mereka tidak siap dengan konsekuensi aturan partai. Masuk organisasi sekelas osis saja punya aturan apalagi partai politik,” tegas politisi perempuan ini.

Masih lanjut dia, saat ini ada oknum yang tidak paham tentang itu, dan menjadikan hal tersebut untuk membuat PKS gaduh.

“Kalau tidak mau tanda tangan berarti tidak sedia dengan isi dari surat peryataan yang ada, jadi mending mundur dari sekarang, daripada dia didalam dan melanggar, dimana mana partai begitu,” pungkasnya.

Soal tanggal yang kosong lanjut Sri Rahmi itu, tidak ada sesuatu yang aneh, dan diisi tergantung mereka kapan tanda tangan. Dia juga menegaskan jika pihaknya tidak merasa khawatir jika ada kader dan bakal caleg yang mengundurkan diri.

“Masih banyak kader PKS yang masih mau bekerja, jadi tidak masalah. Kita tinggal cari gantinya. Itu memang resmi dari DPP,” papar Sri Rahmi.

Meskipun begitu, Sri Rahmi yakin dengan adanya kebijakan dari DPP PKS tersebut tidak akan merubah hasil perolehan suara yang akan didapatkan oleh PKS. Namun memang, Sri Rahmi tidak tahu menahu mengenai siapa-siapa kader incumbent PKS yang dicoret namanya dari daftar caleg.

“Insya Allah tidak merubah suara PKS. Saya tidak tahu yah, karena saya bukan panitianya. Tanya saja ketua DPD yah,” tandasnya.

Terpisah, Ketua DPP PKS Wilayah Dakwah Sulawesi Aus Hidayat Nur, menjelaskan dalam menetapkan pencalegan PKS melibatkan BPDO (Badan Penegak Disiplin Organisasi). Badan ini mengetahui dan menentukan yang layak dicalegkan dan mana yang tidak berdasarkan integritas, kredibilitas dan loyalitas kader terhadap partai.

“Jadi bersama pimpinan PKS mereka seperti pelatih tim sepakbola yang menentukan mana pemain yang harus maju dan mana yang duduk di bangku cadangan,” kata Kang Aus.

Aus menambahkan, para pemain (Bacaleg) ini mengandalkan tim bukan skil individu dan wajib mematuhi pelatihnya. “Bahkan seorang pemain bintang sekali pun jika diganti sang pelatih wajib taat. Yang tidak taat atau bermasalah ya tidak diajukan sebagai BCAD,” ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Pakar Politik Universitas Bosowa (Unibos) Makassar Arief Wicaksono yang dikonfirmasi mengatakan, apa yang terjadi diinternal PKS merupakan sebauh kebijakan dari DPP. Hal ini pastinya menjadi sebuah keputusan yang dinilai sebagai evalusi ataupun regenerasi partai.

“Saya tidak tahu persis apa penyebab DPP PKS mencoret usulan nama kadernya untuk kembali menjadi caleg. Apakah sekadar evaluasi saja, atau merupakan bagian dari proses regenerasi atau apa,” kata dia.

Arief menjelaskan, entah apa yang menjadi strategi DPP PKS sehingga mencoret sejumlah nama kader potensialnya untuk ikut kembali pada pemilu mendatang. Hal ini, kata dia, sudah pasti menjadi bola panas bagi PKS pada pemilu dan akan menjadi perbincangan pada tingkat nasional.

“Karena menurut saya, aneh juga itu DPP PKS, karena yang dicoret adalah yang sudah punya kursi di DPRD. Sudah pasti akan mempengaruhi jumlah kursi PKS di daerah, bahkan bisa menjadi isu di level nasional,” jelasnya.

Sementara itu, Pakar Politik Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Andi Luhur Prianto menjelaskan, keputusan PKS yang mencoret sejumlah nama kadernya adalah bagian dari evaluasi organisasi kepartaian. Dimana, hal itu dilakukan tentunya berdasarkan sejumlah pertimbangan-pertimbangan yang telah ditetapkan.

“Saya kira wajar saja partai mengevaluasi kadernya. Setiap partai tentu punya standar untuk menentukan kader yang layak di prioritaskan, berdasarkan kompetensi dan loyalitasnya pada keputusan organisasi,” jelasnya.

Tentunya, kata Luhur, PKS melakukan hal itu kepada kader yang kurang memberikan kontribusi atau tidak mengikuti perintah partai.

“Saya kira, justru partai yang melakukan pembiaran pada perilaku kader yang indisipliner dan tidak loyal akan menjadi preseden buruk bagi masa depan partai yg bersangkutan,” kata dia.

“Saya kira tipikal budaya organisasi di PKS juga mesti berubah. Tidak baik juga ada kader yang lebih besar dari institusi partai,” pungkasnya. (*)


div>