RABU , 21 NOVEMBER 2018

PLN Gandeng Kejaksaan MoU Perlindungan Hukum

Reporter:

Irsal

Editor:

Lukman

Kamis , 07 Juni 2018 21:40
PLN Gandeng Kejaksaan MoU Perlindungan Hukum

Kejaksaan Negeri wilayah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel, saat melakukan Penandatangan Kesepakatan Bersama atau MoU antara Unit Pelaksana di Lingkup PT PLN (Persero), Kamis (7/6).

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Kejaksaan Negeri wilayah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel, melakukan Penandatangan Kesepakatan Bersama atau MoU antara Unit Pelaksana di Lingkup PT PLN (Persero), Kamis (7/6).

Penandatanganan MoU itu, dihadiri langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, Tarmizi SH, MH dan General Manajer (GM) PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar, Bambang Yusuf.

General Manager PLN Wilayah Sulselrabar, Bambang Yusuf memgatakan, MoU antara PLN dan kejaksaan, diharapkan bisa menjadikan perusahaan BUMN ini lebih meningkatkan kinerja dan jauh dari pelanggaran hukum.

“Acara ini mudah-mudahan bisa menjadi pegangan kita dalam menjalankan tugas masing-masing,” harap Bambang dalam sambutan singkatnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, Tarmizi dalam sambutannya mengatakan, penegakan hukum merupakan kewenangan undang-undang. Dimana suatu perusahaan negara yang melanggar undang-undang, maka pengacara negara dalam hal ini kejaksaan dapat melakukan pemanggilan.

“MoU ini juga merupakan turunan dari kesepakatan seblumnya antara kejaksaan dan PLN seluruh Indonesia yang digelar di Bali,” kata Tarmizi.

MoU lanjut pimpinan Kejati Sulsel ini, adalah satu hal untuk memberikan kontribusi dalam hal pencegahan, pemulihan aset-aset di lingkungan PLN.

“Kami berkontribusi untuk memulihkan kerugian negara, dalam melaksanakan mencapai tujuan. Tentunya, kewenagan itu diberikan kepada kejaksaan. Tugas pertama penegakan hukum dan itu merupakan amanah undang-undang,” ucapnya.

Adapun peran kejaksaan tambah Tarmizi, yakni berupa bantuan hukum, fungsi pertimbangan hukum, pelayanan hukum kepada masyarakat dan tindakan hukum lainnya.

“Bisa jadi PLN ada masalah hukum, nah pihak kejaksaan bisa dijadikan mediator, ” tambahnya.

Nota kesepahaman ini merupakan kerjasama dan perlindungan hukum dalam bidang perdata dan tata usaha negara. (*)


div>